DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur di wilayah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang bertujuan untuk: a. memudahkan akses informasi progres kegiatan dan solusi atas permasalahan secara cepat dan faktual; b. meningkatkan pengelolaan data dan informasi secara cepat dan terintegrasi; c. terwujudnya tertib administrasi pengawasan dan pengendalian infrastruktur; dan d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam hal pemberian informasi yang konstruktif dalam pembangunan infrastruktur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat yang diselanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Perangkat Daerah yang mlaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6.Kepala Dinas PUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas PUPR.
8.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang urusannya.
9.Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
10.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
11.Request Sheet adalah permohonan pengajuan pekerjaan konstruksi oleh kontraktor pelaksana.

Pasal 2

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur diselenggarakan dengan tujuan untuk :

a.memudahkan akses informasi progres kegiatan dan solusi atas permasalahan secara cepat dan faktual;
b.meningkatkan pengelolaan data dan informasi secara cepat dan terintegrasi;
c.terwujudnya tertib administrasi pengawasan dan pengendalian infrastruktur; dan
d.terwujudnya peran serta masyarakat dalam hal pemberian informasi yang konstruktif dalam pembangunan infrastruktur.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 3

(1)Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur adalah program dan proses kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2)Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
1. a.jalan dan jembatan;
2. b.bangunan gedung;
3. c.perumahan dan pemukiman.
4. d.bangunan pengendali air; dan
5. e.jasa konstruksi.

BAB III

TATA LAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
(2)Upaya Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur (SIPEMIMPIN).
(2)Pelaksanaan aplikasi SIPEMIMPIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR.

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur terdiri dari :

a.pengumpulan data dan informasi;
b.request sheet;
c.kegiatan pengawasan;
d.adendum; dan
e.pengaduan.

Pasal 7

(1)Tahapan Pengumpulan data dan informasi terdiri atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.Penginputan data dokumen kontrak oleh PPTK;
2. b.Penginputan BA Pre Award Meeting (PAM) oleh PPTK;
3. c.Penginputan BA Pre Construktion Meeting (PCM) oleh PPTK;
4. d.Penginputan Foto 0 oleh Konsultan Pengawas;
5. e.Penginputan BA Mutual Check (MC 0) oleh Konsultan Pengawas;
6. f.Penginputan Adendum oleh PPTK;
7. g.Penginputan BA Proforsional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama oleh PPTK; dan
8. h.Penginputan BA Final Hand Over (FHO)/Serah Terima Kedua oleh PPTK.
(2)Tahapan Request Sheet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengajuan rencana kerja oleh kontraktor pelaksana;
2. b.verifikasi rencana kerja, material, peralatan, sumber daya manusia dan kesiapan lahan oleh direksi dan konsultan pengawas; dan
3. c.persetujuan rencana kerja oleh direksi dan konsultan pengawas.
(3)Tahapan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam bentuk:
1. a.memeriksa time schedule pelaksanaan;
2. b.memeriksa dokumen kegiatan;
3. c.mengawasi pelaksanaan Mutual Check (MC 0);
4. d.menginput absen harian;
5. e.membuat justifikasi terhadap pengaajuan addendum;
6. f.menvereifikasi Request Sheet;
7. g.mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
8. h.menginput progres harian, mingguan dan bulanan;
9. i.menginput kendala dan permasalahan kegiatan;
10. j.menginput dokumentasi harian; dan
11. k.menginput laporaan setiap bulan.
(4)Tahapan Adendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dalam bentuk:
1. a.Kontraktor pelaksana mengajukan Adendum Kontrak Ke KPA/PPK;
2. b.KPA, Memerintahkan Konsultan Pengawas melakukan Evaluasi terhadap pengajuan kontraktor pelaksana;
3. c.Konsultan Pengawas melakukan pembahasan bersama PPTK, Direksi, dan kontraktor pelaksana terhadap hasil evaluasi yang telah dilaksanakan;
4. d.Konsultan Pengawas membuat justifikasi teknis dan mengajukan ke PA/KPA;
5. e.PA/KPA memerintahkan Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak melakukan evaluasi terhadap justifikasi teknis Konsultan Pengawas;
6. f.Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi justifikasi teknis kepada PA/KPA; dan
7. g.PA/KPA menerbitkan dokumen addendum kontrak.
(5)Tahapan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengaduan masyarakat kedalam sistem aplikasi;
2. b.kepala dinas memerintahkan kepala bidang/UPTD untuk melakukan melakukan evaluasi terhadap aduan masyarakat;
3. c.kepala bidang/UPTD melakukan evaluasi terhadap aduan masyarakat;
4. d.kepala bidang/UPTD melaporkan hasil evaluasi terhadap aduan masyarakat ke kepala dinas; dan
5. e.kepala dinas menindak lanjuti laporan aduan masyarakat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1)Setiap PPTK yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pemberhentian sebagai PPTK.
(2)Setiap Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf e, ayat (3), ayat (4) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.pengurangan pembayaran Mounthly of Certificate (MC);
2. b.penggantian personil; dan
3. c.pemutusan kontrak.
(3)Setiap Direksi yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pemberhentian sebagai direksi.
(4)Setiap Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pemberhentian sebagai Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 8 Januari 2021 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 8 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS , Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat: Pembina Tk.I IV/b NIP.: 19740112 199311 1 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…