DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7.Peraturan … SALINAN
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
6.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8.Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikro organisme patogen.
10.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta menjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11.Dokter …
11.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
12.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
13.Pejabat Otoritas Veteriner Daerah adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
14.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15.Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Daerah berwenang menagmbail keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah, antara lain :

a.penetapan anakisis resiko penyakait hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
b.pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan atar provinsi;
c.penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
d.pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosiekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur;
e.pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat dalam Daerah kepada Gubernur;
f.pemberian sertifikat nomor kontrol veteriner bagi unit usaha produk hewan; dan
g.pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Daerah.

BAB II

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Daerah, sebagai berikut :

a.telah ditetapkan Gubernur sebagai dokter hewan berwenang; dan
b.menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 5

Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

a.Dokter Hewan Berwenang yang berstatus pegawai negeri sipil yang bertugas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
b.bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 6

(1)Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diusulkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner kepada Gubernur diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
(2)Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan jika yang bersangkutan:
1. a.mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan; dan/atau
2. b.dicabut sebagai dokter hewan berwenang.
(2)Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

…

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 14 Februari 2022 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 14 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP : 19740112 199311 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…