DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penetepan nilai perolehan air tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah; Tata Cara Penghitungan NPA; dan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
4.Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5.Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
6.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Air Tanah yang akan diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
7.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
8.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
9.Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
12.Pajak… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3
12.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13.Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten di Daerah.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
(2)BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
4. d.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas Air Tanah; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan Air Tanah dan pemanfaatan Air Tanah.
(3)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan kedalam komponen berikut :
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(4)Kommponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(5)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 4

Pasal 5

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan berdasarkan kelompok pemakaiannya sebagai berikut:
1. a.kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
2. b.kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
3. c.kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
4. d.kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
5. e.kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
  1. 1.produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
  2. 2.produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
(2)Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 6

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 5
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

(1)NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
(2)HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
(3)BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
2. b.40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

Pasal 8

(1)Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(2)Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 9

Perhitungan HAB, BAT, BPH, dan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 3.079/m 3 (tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah per meter kubik). Pasal… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 6 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 10 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd AMUJIB

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…