DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi menegaskan perlunya penanganan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 3 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekeretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
7.Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pengadu adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
10.Tim Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Gubernur.
11.Pelapor yang selanjutnya disebut Whistleblower adalah siapapun yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut. 4
12.Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Pasal 2

Pengaturan sistem penanganan pengaduan bertujuan:

a.sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;
b.memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan tindak pidana korupsi; dan
c.upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

Pasal 3

Whistleblowing System dilaksanakan dengan prinsip :

a.Kerahasiaan;
b.Perlindungan;
c.Kemudahan;
d.Independen; dan
e.Fokus pada substansi.

Pasal 4

(1)Penanganan pengaduan meliputi dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme.
(2)Sumber pengaduan (Whistleblower) meliputi :
1. a.lembaga Negara;
2. b.badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. c.badan hukum;
4. d.partai politik;
5. e.organisasi masyarakat;
6. f.media massa; dan
7. g.perorangan.
(3)Syarat pengaduan meliputi paling sedikit:
1. a.Nama, alamat dan nomor handphone pihak yang melaporkan;
2. b.nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
3. c.perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
5. e.Tidak sedang ditangani oleh Instansi yang berwenang.

BAB II

SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

(1)Susunan Tim Pengaduan adalah sebagai berikut:
1. a.Penanggung jawab : Sekretaris Daerah; 5
2. b.Ketua : Inspektur Daerah;
3. c.Sekretaris : Sekretaris Inspektorat; dan
4. d.Anggota : Irban I, Irban II dan Irban III Inspektorat.
(2)Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas serta tanggung jawab tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut :
1. a.whistleblower melihat dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi;
2. b.melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Tim Pengaduan baik secara elektronik maupun secara manual;
3. c.whistleblower melakukan pengaduan dengan melampirkan dokumen terkait dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi (dokumen, foto, video dsb);
4. d.whistleblower mendapatkan kode pengaduan untuk memantau pengaduannya; dan
5. e.tim pengaduan melakukan komunikasi dengan whistleblower tentang status pengaduan.
(2)Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti.
(3)Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
(4)Tanggapan atas pengaduan yang diterima, paling lambat ditanggapi maksimal 8 (delapan) hari kerja setelah penyampaian pengaduan.
(5)Tahapan tanggapan atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Tim Pengaduan.
(6)Pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pengaduan yang memenuhi syarat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

(1)Pengaduan dapat disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah, atau melalui:
1. a.kotak pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat; dan
2. b.situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat https://wbs.sulbarprov.go.id.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan oleh admin pengaduan dalam situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat https://wbs.sulbarprov.go.id paling lambat 1x24 jam kerja sejak diterimanya surat pengaduan.

BAB III

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 8

(1)Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Pengaduan. 6
(2)Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
(3)Hasil telaah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat.
(4)Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
1. a.telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
2. b.diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; dan
3. c.berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
(6)Dalam penugasan audit investigasi, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
1. a.penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur; dan
2. b.pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.
(7)Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dianggap selesai apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
1. a.dilakukan audit investigasi;
2. b.ditolak karena tidak memenuhi syarat; dan
3. c.pelapor menarik laporannya.
(8)Pengaduan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan audit investigasi atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

Pasal 10

Kerahasiaan identitas pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…