DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2023

Nomor: 30
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan … SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
10.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 110); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan … Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.
7.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDM adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahin tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertantu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12.Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
13.Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja.
14.Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
15.Pelatihan Struktural Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
16.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelatihan Dasar CPNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
17.Pelatihan Pegawai PPPK adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengembangan karier Pegawai ASN terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna meningkatkan kualitas Pegawai ASN.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Pegawai ASN yang profesional dan berkarakter serta memiliki kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diembannya, sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan … pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS;
b.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PPPK;
c.pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural;
d.penyelenggaraan pelatihan lainnya;
e.tata cara pemberian penghargaan bagi ASN yang telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi;
f.pendanaan;
g.sanksi administratif; dan
h.monitoring dan evaluasi.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

Pasal 5

(1)Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
(2)Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pengembangan Kompetensi PNS dilakukan melalui tahapan:

a.penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
b.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
c.evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

(1)Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Kepala BPSDM.
(2)Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)Pembiayaan atas pelaksanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam rencana kerja anggaran tahunan.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS; b.verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi; dan
2. c.validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
(2)Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dalam Perangkat Daerah.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
1. a.profil PNS;
2. b.data hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan
3. c.data hasil analisis kesenjangan kinerja.
(3)Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Pemerintah Daerah; dan
2. b.standar kompetensi jabatan.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dan jalur Pengembangan Kompetensi.

Pasal 10

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas:

a.data personal;
b.kualifikasi;
c.rekam jejak Jabatan;
d.kompetensi;
e.riwayat Pengembangan Kompetensi;
f.riwayat hasil penilaian kinerja; dan
g.informasi kepegawaian lainnya.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…