DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar harga tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman PD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.

Pasal 3

(1)Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
(2)Dalam perencanaan APBD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Harga berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Standar Harga berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3
3. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.

Pasal 4

(1)Standar Harga mencakup:
1. a.Standar Harga untuk belanja operasi; dan
2. b.standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara.
(2)Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Standar Harga satuan regional.
(3)Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas satuan biaya:
1. a.honorarium;
2. b.perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.pemeliharaan.
(2)Selain Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Standar Harga juga meliputi satuan biaya:
1. a.alat kantor dan rumah tangga;
2. b.barang persediaan dan barang pakai habis;
3. c.peralatan dan mesin;
4. d.pengadaan tanah; dan
5. e.belanja jasa.
(3)Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar Provinsi;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam Provinsi;
3. c.satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
4. d.satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
5. e.satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis luar Provinsi; dan
6. f.satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dalam Provinsi.
(4)Khusus satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kementerian negara/lembaga.
(5)Satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan
2. b.konsumsi rapat, berupa makanan dan minuman.
(6)Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.pemeliharaan peralatan dan mesin;
2. b.pemeliharaan bangunan dan gedung;
3. c.pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
4. d.pemeliharaan jaringan dan irigasi.

Pasal 6

(1)Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
(2)Standar Harga yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.
(3)Komponen Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan berdasarkan tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1)Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penentuan jenis barang mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam katalog elektronik dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan tidak tertera dalam katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usul dari PD teknis terkait.

Pasal 8

(1)Dalam hal perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Standar Harga, penyesuaian Standar Harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 6 Oktober 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. SUHARDI DUKA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 30 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 6 Oktober 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…