DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014

Nomor: 31
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai sistematika RKPT, pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, rencana kehutanan jangka panjang adalah rencana kehutanan 20 tahun yang memuat rencana makro bersifat indikatif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Rencana Kehutanan Provinsi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan Provinsi Tahun 2014-2034; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
13.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT- II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
14.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT- II/2010 tentang Sistem Perencanaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
15.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT- II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT- II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahu 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN PROVINSI TAHUN 2014-2034. 4

BAB I

: PENDAHULUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
7.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnyatidak dapat dipisahkan.
9.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10.Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang selanjutnya disingkat RKTN adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun.
11.Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKTK adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun.
13.Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutandan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
14.Rencana Makro Perencanaan Kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan dan tujuan tertentu dan merupakan penjabaran dari rencana kehutanan nasional.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
18.Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. 5
19.Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan hutan.

Pasal 2

(1)RKPT merupakan dokumen bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanaan pengelolaan dan pembangunan kehutanan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2034.
(2)RKPT Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dari dievaluasi kembali paling singkat 5 (lima) tahun sekali.
(3)RKT sebgaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKTN.

BAB II

: POTENSI DAN REALITAS BAB III : ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI BAB IV : VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI BAB V : INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG.

Pasal 3

(1)RKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pedoman bagi :
(2)Isi dan uraian RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Arahan dan perkiraan kontribusi per fungsi hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
(4)Peta Arahan RKTP Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
(5)Data pendukung RKTP Sulawesi Barat Tahun 2014 - 2034 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VI

: TARGET PEMBANGUNAN KEHUTANAN BAB VII : KEBIJAKAN STRATEGIS BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

(1)RKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pedoman bagi :
1. a.penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota;
2. b.penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 6
3. c.penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi ;
4. d.penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota;
5. e.penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
6. f.penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
7. g.koordinasi perencanaan kehutanan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan
8. h.pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
(2)RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara transparan, dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

BAB III

PENGEMDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana kehutanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan RKTP.
(2)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan kepada Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sumber dana lain yang sah tidk mengikat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7 Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 17 November 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. NUR ALAM TAHIR Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 17 November 2014 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 31 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. DOMINGGUS S, SH, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19610115 198703 1 011

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

: PENDAHULUAN.

Pasal 1

Pasal 2

: POTENSI DAN REALITAS BAB III : ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI BAB IV : VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI BAB V : INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG.

Pasal 3

: TARGET PEMBANGUNAN KEHUTANAN BAB VII : KEBIJAKAN STRATEGIS BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

PENGEMDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

: PENDAHULUAN.

Pasal 1

Pasal 2

: POTENSI DAN REALITAS BAB III : ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI BAB IV : VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI BAB V : INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG.

Pasal 3

: TARGET PEMBANGUNAN KEHUTANAN BAB VII : KEBIJAKAN STRATEGIS BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

PENGEMDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004