DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengurangan atas pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian pengurangan atas pemungutan PBBKB dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak Daerah atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan alat berat.

Pasal 2

Pemberian pengurangan atas pemungutan PBBKB dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

(1)Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
(2)Pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Kendaraan Bermotor untuk mendukung: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3 Pasal 6 …
1. a.operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada: 1.tank;
  1. 2.panser;
  2. 3.kendaraan angkuttank;
  3. 4.kendaraan penarik meriam;
  4. 5.kendaraan patroli khusus;
  5. 6.truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
  6. 7.kendaraan penarik radar kendaraan komando;
  7. 8.kendaraan taktis (rantis);
  8. 9.kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
  9. 10.kendaraan penarik peluru kendali;
  10. 11.pesawat terbang, meliputi:
2. a.fixed wings; b.rotary wings; dan
3. c.pesawat terbang tanpa awak;
  1. 12.alat berat khusus, meliputi:
4. a.alat berat zeni/alberzi; dan
5. b.alat berat lain yang ditetapkan;
  1. 13.kendaraan penjinak ranjau;
  2. 14.radar darat, radar laut dan radar udara;
  3. 15.radar perlengkapan bermesin; dan
  4. 16.kapal atas air dan kapal bawah air.
6. b.operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:
  1. 1.ambulans;
  2. 2.Landing Craft, Vehicle, Personel;
  3. 3.landing craft machine; 4.hydrofoil; dan
  4. 5.kapal rumah sakit. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

Pasal 4

(1)Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku pada Tahun Pajak 2025.
(2)Pemberian pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian pengurangan atas pokok PBBKB kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 6 Oktober 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 6 Oktober 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 31 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…