DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2021

Nomor: 32
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.005.530.335.280,15 (Dua Triliun Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah Koma Lima Belas Sen) yang berarti 101,25% (seratus satu koma dua puluh lima persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.980.804.265.511,48 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah Koma Empat Puluh Delapan Sen);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.989.564.784.560,66 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) yang berarti 96,19% (sembilan puluh enam koma sembilan belas persen) dari APBD-P Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.068.442.011.023,51 (Dua Triliun Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Satu Sen);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.965.550.719,49 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) yang berarti -18,22% (minus delapan belas koma dua puluh dua persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar minus Rp.87.637.745.512,03 (Minus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah Koma Nol Tiga Sen);
d.pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp.87.227.147.124,03 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Nol Tiga Sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp.103.192.697.843,52 (Seratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 21 Oktober 2021 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 21 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP : 19740112 199311 1 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…