DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Infrastruktur manajemen risiko; Proses manajemen risiko Pendanaan, dan Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 dan

Mengingat

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur wajib menyelenggarakan penilaian Risiko secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan… SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

Pendahuluan berisi Latar Belakang, Definisi dan Prinsip Manajemen Risiko, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, Metodologi Penyusunan, dan Sistematika Peraturan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
7.Pemilik… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7.Pemilik Risiko adalah Gubernur Sulawesi Barat dan/atau pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
8.Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
9.Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
10.Komite Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko tingkat Provinsi.
11.Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko tingkat OPD.
12.Unit Pengawas Intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui Manajemen Risiko;
2. b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. c.meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan; dan
4. d.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b.proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
c.pendanaan.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO Infrastruktur Manajemen Risiko adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan Manajemen Risiko, yang meliputi prasarana lunak (non- fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Struktur Manajemen Risiko; Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan Anggaran Manajemen Risiko.

Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.budaya Risiko;
b.struktur Manajemen Risiko;
c.sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d.anggaran Manajemen Risiko.

Pasal 5

(1)Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
(2)Wujud pelaksanaan budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
3. c.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
4. d.penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
5. e.tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai;
6. f.kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
7. g.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
8. h.ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
(3)Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap:
1. a.peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
2. b.manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
3. c.penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

Pasal 6

(1)Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko.
(2)Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tiga lini, terdiri atas:
1. a.lini pertama;
2. b.lini kedua; dan
3. c.lini ketiga.

Pasal 7

(1)Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Pemilik Risiko; dan
2. b.Pengelola Risiko.
(2)Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko dan dibantu oleh Unit Manajemen Risiko Tingkat PD.
(3)Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.

Pasal 8

(1)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pemilik Risiko untuk tingkat Pemerintah Daerah yaitu Gubernur;
2. b.Pemilik Risiko untuk tingkat eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sekretaris daerah;;
3. c.Pemilik Risiko untuk tingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu kepala PD meliputi kepala biro, sekretaris dewan, kepala dinas dan kepala badan.
(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. b.menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;
3. c.mengintegrasikan manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. d.menyampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko. Pasal 9… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

(1)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf b, terdiri atas:
1. a.Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Daerah yakni Gubernur;
2. b.Pengelola Risiko tingkat Eselon I yakni sekretaris daerah; dan
3. c.Pengelola Risiko tingkat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah yakni kepala PD meliputi kepala biro, sekretaris dewan, kepala dinas dan kepala badan.
(2)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
1. a.menyelenggarakan dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
2. b.menyelenggarakan dan mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. c.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko melalui Unit Manajemen Risiko setiap triwulan dan tahunan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…