DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang rencana strategis perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. bab kesatu, pendahuluan; b. bab kedua, gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; c. bab ketiga, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan; d. bab keempat, program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan e. bab kelima, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 3

(1)Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab kesatu, pendahuluan;
2. b.bab kedua, gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
3. c.bab ketiga, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
4. d.bab keempat, program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. e.bab kelima, penutup.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah:
1. a.sekretariat Daerah;
2. b.sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
3. c.inspektorat Daerah;
4. d.dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah;
5. e.dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Daerah;
6. f.dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah;
7. g.dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan perhubungan Daerah;
8. h.dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa Daerah;
9. i.dinas transmigrasi dan tenaga kerja Daerah;
10. j.dinas pangan Daerah;
11. k.dinas lingkungan hidup dan kehutanan Daerah;
12. l.dinas kependudukan dan pencatatan sipil Daerah;
13. m.dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Daerah;
14. n.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah;
15. o.dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif Daerah;
16. p.dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah;
17. q.dinas kelautan dan perikanan Daerah;
18. v.dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Daerah;
19. w.dinas perkebunan Daerah;
20. x.dinas energi dan sumber daya mineral Daerah;
21. y.dinas koperasi dan ukm, perindustrian, dan perdagangan Daerah;
22. z.Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Daerah; aa. badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah; bb. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). cc. badan pendapatan Daerah; dd. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah; ee. badan penanggulangan bencana Daerah; ff. badan penghubung Daerah; dan gg. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 7 Oktober 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 7 Oktober 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 33 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…