DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018

Nomor: 34
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan gubernur ini diatur tentang perubahan struktur organisasi, Tugas pokok dan fungsi atas beberapa OPD Badan dan Inspektorat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa tugas dan fungsi Badan Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mewadahi beberapa tugas dan fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Pemyelenggaraan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah meliputi Kesekretariatan, dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. c.pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan, dan mengomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan; dan
4. d.pengoordinasian dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional serta kabupaten/kota.
  1. 3.Ketentuan dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

a.sekretariat;
b.bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
c.bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
d.bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
e.bidang infrastruktur dan kewilayahan. 4
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
2. b.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
3. c.pengoordinasian pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. d.penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
5. e.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, huungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
6. f.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. h.pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan arang/jasa milik negara; dan
9. i.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 5.Ketentuan dalam Pasal 19 huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Sekretariat, terdiri atas :

a.Subbagian Program;
b.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1. 6.Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai Rincian Tugas Subbagian Program :
1. a.menyiapkan pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. b.melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. d.menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
5. e.mengordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. f.melaksnakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. b.mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
4. d.mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk leih lanjut;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
6. f.melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
7. g.melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan asset, barang inventaris dan perlengkapan kerja;
8. h.menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
9. i.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas:
1. a.menghimpun kebijakan teknis adminitrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
3. c.menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
4. d.membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
5. e.menyusun daftar induk pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
6. f.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian; 6
7. g.mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
8. h.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
9. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
10. k.melaksakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; dan
11. i.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 7.Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
(2)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. c.pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. d.pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. e.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. f.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
7. g.pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. h.pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan keijakan pembangunan daerah;
9. i.pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. j.penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. k.pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. l.penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 7
14. n.pengelolaan hasil analisis pelaksanaan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. o.penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
16. p.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 8.Ketentuan dalam Pasal 22 huruf a, hurub dan huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas:

a.subbidang perencanaan dan pendanaan;
b.subbidang data dan informasi; dan
c.subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
1. 9.Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas :
1. a.mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
2. b.mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
3. c.mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4. d.mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
5. e.mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
6. f.mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic integrative untuk kewilayahan dan konektivitas;
7. g.mengkaji, mengordinasikan dan perumusan RTRW daerah;
8. h.menyingkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas :
1. a.menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 8
2. b.menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
3. c.mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. d.melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
5. e.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. f.melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. g.menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
8. h.membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
9. i.menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
10. j.menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/ kota dan provinsi;
11. k.mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
12. l.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
13. m.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.
(3)Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
2. b.mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. c.mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
4. d.menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
5. e.menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
6. f.menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
7. g.melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; 9
8. h.mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. i.menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
10. j.mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
11. k.mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
12. l.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 10.Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
(2)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. b.pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan musrembang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
6. f.pengoordinasian senergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
7. g.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
8. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. i.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
10. j.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
11. k.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota; dan
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 10
  1. 11.Ketentuan dalam Pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…