DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1. Pemberian Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 3. Pengendalian Internal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneis Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 SALINAN Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
11.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat;
5.Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
6.Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
7.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
10.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :

a.PNS;
b.Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
c.PNS penerima gaji terusan yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
d.Pegawai BLUD Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada LNS atau BLUD;
e.Non-PNS yang gajinya dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
f.Calon PNS.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c meliputi PNS dalam jabatan:

a.pejabat tinggi madya;
b.pejabat tinggi pratama;
c.pejabat administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
d.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
e.fungsional ahli utama;
f.fungsional ahli madya;
g.fungsional ahli muda;
h.fungsional ahli pertama;
i.fungsional penyelia;
j.fungsional mahir;
k.fungsional terampil;
l.fungsional pemula; dan
m.pelaksana.

Pasal 4

Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
d.PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah, baik di dalam maupun diluar negari yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

(1)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan juli.
(2)Dalam hal penghasilan pada bulan juli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi :

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, insentif kerja, tambahan penghasilan bagi guru PNS, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insetif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 10

(1)Pembayaran Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas dibayarkan pada bulan agustus.
(2)Dalam hal pembayaran Gaji dan Tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 11

Pembayaran Gaji dan Tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) berkenaan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…