DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4 ). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan seba gai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban. Pasal 2…

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan Rp1.890.882.552.920,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah.
b.Pendapatan Transfer.
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp513.306.424.920,00 (Lima Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah.
2. b.Retribusi Daerah.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp403.933.082.115,00 (Empat Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.198.822.000,00 (Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.186.140.691,00 (Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.988.380.114,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah). Pasal 5…

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp403.933.082.115,00 (Empat Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. d.Pajak Air Permukaan; dan
5. e.Pajak Rokok
(2)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp98.941.937.347,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
(3)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp92.503.364.820,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp92.379.108.462,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp119.108.671.486,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan Rp98.941.937.347,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas :
1. a.PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp424.514.090,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah).
2. b.PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.816.309.766,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
3. c.PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp41.168.004.880,00 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
4. d.PKB…
5. d.PKB-Mobil Bus-Microbus Rp477.769.388,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
6. e.PKB-Mobil Bus-Bus Rp263.154.395,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
7. f.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.452.629.898,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
8. g.PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.177.749.624,00 (Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Puluh Rupiah).
9. h.PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp3.199.957.644,00 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
10. i.PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp16.570.300,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
11. j.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp29.737.634.712,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).
12. k.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp27.042.650,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
13. l.PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
14. m.PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Rp173.250.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(2)Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp92.503.364.820,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), terdiri atas:
1. a.BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp29.178.762,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
2. b.BBNKB-Mobil Penumpang Jeep Rp4.017.248.200,00 (Empat Miliar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).
3. c.BBNKB-Mobil Penumpang Mini bus Rp29.325.967.057,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah ).
4. d.BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus Rp359.525.600,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
5. e.BBNKB-Mobil Bus Rp20.627.754,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
6. f.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.918.555.659,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
7. g.BBNKB…
8. g.BBNKB-Mobil Barang/beban Light Truck Rp4.901.969.139,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
9. h.BBNKB-Mobil Barang/Beban Truck Rp1.958.151.720,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
10. i.BBNKB-Mobil Barang/Beban Blind Van Rp68.365.847,00 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
11. j.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp38.814.987.082,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah).
12. k.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp88.788.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(3)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp92.379.108.462,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), terdiri atas :
1. a.PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp0,00 (Nol Rupiah).
2. b.PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp7.433.415.770,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
3. c.PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp84.945.692.692,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(4)Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
(5)Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf e direncanakan Rp119.108.671.486,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp16.198.822.000,00 (Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Retribusi Jasa Umum
2. b.Retribusi Jasa Usaha
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.372.258.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(3)Retribusi…
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp14.826.564.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.372.258.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), terdiri atas :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp1.354.900.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
2. b.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp17.358.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
3. c.Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp0,00 (Nol Rupiah).
(2)Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan Rp14.826.564.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri atas :
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp9.178.000.000,00 (Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)
2. b.Retribusi Terminal Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. c.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp260.064.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
4. c.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp1.625.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
5. d.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp3.713.500.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(3)Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan Rp0,00 (Nol Rupiah), terdiri dari :
1. a.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp0,00 (Nol Rupiah).
2. b.Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp14.186.140.691,00 (Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp78.988.380.114,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Hasil…
2. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
3. b.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4. c.Jasa Giro
5. d.Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
6. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah
7. f.Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
8. g.Pendapatan Dari Pengembalian
9. h.Pendapatan BLUD
10. i.Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.070.312.940,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
(3)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp10.922.032.759,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.901.178.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.243.166.600,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
(7)Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp3.210.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
(8)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp125.750.500,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
(9)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan Rp60.470.939.315,00 (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
(10)Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.376.167.028.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan; dan
2. b.Dana Insentif Daerah (DID). (2) Dana…
(2)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.376.167.028.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri dari Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp20.240.010.000,00 (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah), Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.055.956.145.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp99.799.974.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp200.170.899.000,00 (Dua Ratus Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(3)Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…