DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. bab kesatu, pendahuluan; b. bab kedua, evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025; c. bab ketiga, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan d. bab keempat, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2025. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Pasal 3

(1)Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab kesatu, pendahuluan;
2. b.bab kedua, evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
3. c.bab ketiga, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
4. d.bab keempat, penutup.
(2)Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah:
1. a.sekretariat Daerah;
2. b.sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
3. c.inspektorat Daerah;
4. d.dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah;
5. e.dinas kesehatan Daerah;
6. f.dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah;
7. g.dinas perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan Daerah;
8. h.dinas sosial Daerah;
9. i.dinas tenaga kerja Daerah;
10. j.dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Daerah;
11. k.dinas ketahanan pangan Daerah;
12. l.dinas lingkungan hidup Daerah;
13. m.dinas kependudukan dan pencatatan sipil Daerah;
14. n.dinas pemberdayaan masyarakat desa Daerah;
15. o.dinas perhubungan Daerah;
16. p.dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Daerah;
17. q.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah;
18. r.dinas kepemudaan dan olahraga Daerah;
19. s.dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah;
20. t.dinas kelautan dan perikanan Daerah;
21. v.dinas pariwisata Daerah;
22. w.dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Daerah;
23. x.dinas kehutanan Daerah;
24. y.dinas energi dan sumber daya mineral Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
25. z.dinas koperasi dan ukm, perindustrian, dan perdagangan Daerah; aa. dinas transmigrasi Daerah; bb. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Daerah; cc. dinas perkebunan Daerah; dd. badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah; ee. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah; ff. badan kepegawaian Daerah; gg. badan pengembangan sumber daya manusia Daerah; hh. badan penanggulangan bencana Daerah; ii. badan penghubung Daerah; dan jj. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.
(3)Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 7 Oktober 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 7 Oktober 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 34 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…