DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2014

Nomor: 36
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rnagka menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah daeraha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
b.bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan peraturan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

1.Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2.Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3.Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4.Undang-undang nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 SALINAN 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah daeraha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoma Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 3 Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah pembankuan ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
3.Sarana kerja adalah segala fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sarana yang ditetapkan seperti ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas;
4.Prasarana kerja adalah segala fasiilitas yang secara tidak langsung berfungsi untuk menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam mmeningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
5.Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan yang luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenui persyaratan estetika;
6.Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapakan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenins pekerjaan yang dilaksanakan;
7.Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
8.Rumah pegawai adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian atau sarana pembina keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil;
9.Kendaraan dinas adalh kendaraan milik Pemerintah Provinsi yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENATAAN

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparant, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 4

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk :

a.Kelancaran proses pekerjaan;
b.Kelancaran hubungan kerja intern dan eksteren antar pejabat/pegawai;
c.Memudahkan komunikasi;
d.Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;
e.Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi;

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

a.Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
b.Keleluasan bergerak secara sehat dan teratur;
c.Cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang ataupun malam
d.Penataan yang bernilai estetika;
e.Kesejahteraan pegawai; dan
f.Kemugkinan perkembangan bagian kantoruntuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur orgnaisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi:

a.Ruang kantor;
b.Perlengkapan kantor;
c.Rumah dinas; dan
d.Kendaraan dinas;

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:

a.Ruang kerja;
b.Ruang tamu;
c.Ruang staf/adc;
d.Ruang tunggu;
e.Ruang rapat/meeting;
f.Ruang pola;
g.Ruang data;
h.Ruang bendahara/pemegang kas;
i.Ruang sandi dan telkom;
j.Ruang arsip rahasia;
k.Ruang arsip aktif; 5
l.Ruangan arsip inaktif;
m.Ruangan arsip statis;
n.Ruangan perpustakaan;
o.Ruangan baca perpustkaan;
p.Ruangan poliklinik;
q.Ruangan laboratorium;
r.Ruangan penyajian data;
s.Ruangan penyimpanan/gudang;
t.Ruangan sentral telepon;
u.Ruangan komputer;
v.Ruangan pos penjagaan keamanan;
w.Ruangan kantin;
x.Ruangan sumber tenaga diesel;
y.Ruangan ibadah/musholah;
z.Ruangan kamar mandi/toilet; aa.Ruangan penggandaan; dan bb.Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:

a.Perabot kantor;
b.Alat-alat bermesin;
c.Alat tulis kantor;
d.Papan informasi;
e.Peralatan alt ukur;
f.Alat-alat visual;
g.Alat-alat medis;
h.Perangkat sandi dan komunikasi;
i.Perlengkapan kearsipan;
j.Perlengkapan petugas keamanan; dan
k.Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimksud dalam pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

a.Gubernur;
b.Wakil gubernnur;
c.Pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan anggota;
d.Sekretaris daerah provinsi; dan
e.Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya. 6

Pasal 9

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

a.Rumah jabatan;
b.Rumah instansi/rumah dinas; dan
c.Rumah pegawai.

Pasal 10

(1)Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemanku jabatan Gubernur, Wakil Gubernnur, Pimpina Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Sekretaris Daaerah Provinsi;
(2)Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
(3)Penghunian rumah jabatana sebagaimana dimaksud pada aya (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…