DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 41), diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mewadahi beberapa fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1543);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
9.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 41); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 41), diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan dalam Pasal 6 huruf c bagian c dan huruf f diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : a. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kelas A : b. UPTD Taman Budaya dan Museum. Kelas A
b.Dinas Kesehatan : UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah. Kelas A c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
a.UPTD Pengujian dan Standarisasi Kelas A
b.UPTD Pemeliharaan jalan dan Jembatan; dan Kelas A
c.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air. Kelas A
d.Dinas Sosial : UPTD Panti Sosial Karya Wanita. Kelas A e. Dinas Tenaga Kerja : a. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I; Kelas B
b.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II; dan Kelas B
c.UPTD Balai Latihan Kerja. Kelas A
f.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Kelas A
g.Dinas Ketahanan Pangan : UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Kelas A
h.Dinas Lingkungan Hidup : UPTD Laboratorium Lingkungan. Kelas B i. Dinas Perhubungan : a. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I; Kelas A
b.UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II; dan Kelas A
c.UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III. Kelas A
j.Dinas Kepemudaan dan Olahraga : UPTD Pusat Pelatihan Atlet Pelajar dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga. Kelas A k. Dinas Kelautan dan Perikanan : a. UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi; dan Kelas B
b.UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang. Kelas A l. Dinas Pertanian : a. UPTD Balai Proteksi Tanaman.
b.Pangan dan Hortikultura; Kelas A 4
c.UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan; Kelas A
d.UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; Kelas A
e.UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet; Kelas A
f.UPTD Perbibitan, Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan; Kelas A
g.UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan Kelas A
h.UPTD Balai Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan. Kelas A
m.Dinas Kehutanan : a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang; Kelas A
b.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu; Kelas A
c.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu; Kelas A
d.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-budong; Kelas A
e.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa; Kelas A
f.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama; Kelas A
g.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang; Kelas A
h.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda; Kelas A
i.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli; Kelas A
j.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah; Kelas A
k.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur; dan Kelas A
l.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat. Kelas A n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral : UPTD Laboratorium. Kelas A o. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM : UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). Kelas A p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah : a. UPTD Samsat Kabupaten Mamuju; Kelas A
b.UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Utara; Kelas A 5
c.UPTD Samsat Kabupaten Mamasa; Kelas A
d.UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar; dan Kelas A
e.UPTD Samsat Kabupaten Majene. Kelas A
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)UPTD Taman Budaya dan Museum merupakan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)UPTD Taman Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelestarian seni budaya dan permuseuman, serta penyelenggaraan dan pengembangan seni budaya.
(3)UPTD Taman Budaya dan Museum melaksanakan tugas :
1. a.melaksanakan pengembangan/pengolahan seni budaya dearah;
2. b.melaksanakan laboratorium dan eksprimentasi seni budaya daerah;
3. c.melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;
4. d.memfasilitasi kegiatan seni budaya daerah;
5. e.melaksanakan pendataan sanggar seni dan koleksi museum Provinsi Sulawesi Barat; dan
6. f.fungsi Taman Budaya dan Permuseuman Provinsi Sulawesi Barat selaku pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dinas kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat ialah, pelaksanaan operasional sebagian kewenangan dinas dalam bidang pengembangan/pengolahan, pusat dokumentasi, etalase dan informasi seni budaya daerah.
(4)UPTD Taman Budaya dan Museum, terdiri atas :
1. a.kepala UPTD;
2. b.subbagian tata usaha;
3. c.seksi Pelestarian seni Budaya dan Permuseuman;
4. d.seksi penyelenggaraan dan pengembangan Seni Budaya; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(5)Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengkajian dan penatan, serta penyajian dan layanan edukasi taman budaya dan museum.
(6)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
1. a.urusan perencanaan dan keuangan; 6
2. a.urusan kepegawaian;
3. b.urusan ketatalaksanaan;
4. c.urusan kerja sama dan hubungan masyarakat; dan
5. d.urusan barang milik Daerah, persuratan, kearsipan dan kerumatanggaan UPT.
(7)Seksi Pelestarian Seni Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengelolaan, pemanfaatan seni budaya daerah;
2. b.melaksanakan promosi dan pameran seni budaya;
3. c.menfasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
4. d.bekerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam menyebarluskan informasi dan promosi museum;
5. e.penelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian koleksi museum; dan
6. f.menyimpan dan melestarikan koleksi museum yang memenuhi persyaratan.
(8)Seksi Penyelenggaraan dan Pengembangan Seni Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :
1. a.membangun dan menumbuh kembangkan ekspresi, apresiasi, kreasi dan inovasi para pelaku seni dan masyarakat terhadap keragaman seni budaya bangsa;
2. b.menciptakan jaringan informasi budaya dalam perkembangan teknologi, untuk menjadikan seni budaya sebagai potensi kekayaan warisan budaya bangsa menuju industri kreatif yang maju dan berdaya saing;
3. c.melakukan pengakajian, penggalian dan pelestarian kesenian daerah;
4. d.melakukan penyebar luasan informasi kesenian daerah;
5. e.melaksanakan festival dan dan pertunjukan seni budaya; dan
6. a.melaksanakan pengembangan/pengelolaan dan pemanfaatan seni budaya.
(9)Struktur Organisasi UPTD Taman Budaya dan Museum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Ketentuan dalam Pasal 12 huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 12

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas :

a.UPTD Pengujian dan Standarisasi;
b.UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
c.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air. 7
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat

(7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (UPTD PSDA) Kepala UPTD PSDA

Pasal 15

(1)UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2)UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional program dan perencanaan, serta pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(3)UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dalam hal operasional pemeliharaan pengelolaan sumberdaya air;
2. b.pelaksanaan pelayanan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
3. c.pengendalian dan pelaksanaan operasional pemeliharaan dan pengawasan sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
4. d.pelaksanaan penyusunan rencana dan program operasional pemeliharaan pengelolaan SumberDayaAir;
5. e.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis sarana-prasarana PSDA; dan
6. f.penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan.
(4)UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas :
1. a.kepala UPTD;
2. b.subbagian tata usaha;
3. c.seksi operasional pelaksanaan dan pemeliharaan;
4. d.seksi perencanaan dan pengawasan teknis; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(5)UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan dan pemeliharaan, serta perencanaan dan pengawasan teknis.
(6)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kegiatan UPTD PSDA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkup UPTD PSDA; 8
3. c.melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatandan anggaran;
4. d.melaksanakantata usaha, kearsipan dan rumah tangga;
5. e.melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi pada UPTD PSDA;
6. f.melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD PSDA;
7. g.menyusun laporan perkembangan kinerja pada UPTD; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(7)Seksi Operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
1. a.melakukan evaluasi kelayakan operasional pemeliharaan pengelolaan sumberdaya air;
2. b.melaksanakan pengelolaan system informasi operasional pemeliharaan pengelolaan sumberdaya air;
3. c.melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak operasional pemeliharan pengelolaan sumberdaya air;
4. d.melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat;
5. e.melakukan penyiapan bahan penyusunan pola dan rencana operasional pemeliharaan pengelolaan sumberdaya air;
6. f.melakukan Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan
7. g.melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
(8)Seksi perencanaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf d, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana persiapan operasional pemeliharaan sumber daya air;
2. b.melaksanakan pengawasan dan Pengendalian sumber daya air;
3. c.melaksanakan penyiapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasional pemeliharaan sumber daya air;
4. d.melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan hidrologi.
5. e.melakukan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
6. f.melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
(9)Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. 9

6.Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat

(7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 23

(1)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, merupakan UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
(2)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalamai masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
(3)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengaduan masyarakat;
2. b.penjangkauan korban;
3. c.pengelolaan kasus;
4. d.penampungan sementara;
5. e.pelaksanaan mediasi; dan
6. f.pendampingan korban.
(4)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
1. a.kepala UPTD;
2. b.subbagian tata usaha;
3. c.seksi pengaduan;
4. d.seksi tindak lanjut; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(5)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Perlindungan Perempuan dan Anak.
(6)Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
2. b.melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
4. d.melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
5. e.melaksanakan kerumahtanggaan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
(7)Seksi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat; 10 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 November 2018 GUBERNUR SULAWESI BARAT, H. M. ALI BAAL MASDAR
2. b.melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
3. c.melakukan pengelolaan kasus;
4. d.melindungi korban di penampungan sementara; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
(8)Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan mediasi;
2. b.melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
3. c.melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(9)Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagaimana termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. ttd BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 36 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 November 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 30 November 2018 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA UPTD SEKSI Pelestarian Seni Budaya dan Museum SEKSI Penyelenggaraan dan Pengembangan Seni Budaya KEPALA DINAS SUB BAGIAN Tata Usaha GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR STRUKTUR ORGANISASI UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 36 TAHUN 2018 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 30 November 2018 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA UPTD SUB BAGIAN Tata Usaha KEPALA DINAS SEKSI Operasional Pelaksanaan dan Pemeliharaan SEKSI Perencanaan dan Pengawasan Teknis STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 36 TAHUN 2018 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju,30 November 2018 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA UPTD SUB BAGIAN Tata Usaha KEPALA DINAS SEKSI Seksi Pengaduan SEKSI Seksi Tindak lanjut STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SULAWESI BARAT LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 36 TAHUN 2018 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 30 November 2018 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…