DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2022

Nomor: 36
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan b. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
7.Peraturan … SALINAN
7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
10.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral.
5.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
6.Energi Baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun yang Tak Terbarukan antara lain nuklir, hidrogen, gas rawa, gas methana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal) dan batubara tergask (gasified coal).
7.Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi.
8.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
9.Bauran energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, energi baru dan energi terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).
10.Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu- individu yang berada dalam kelompok tersebut.
11.Badan Usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
12.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13.Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
14.Organisasi Masyarakat adalah Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai:
1. a.pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan RUED; dan
2. b.pedoman dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUED.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan; dan
2. b.sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan RUED; dan
b.pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RUED

Pasal 4

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan RUED secara perorangan maupun kelompok.
(2)Selain masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peran serta juga dapat dilakukan antara lain oleh:
1. a.Badan usaha;
2. b.Koperasi;
3. c.Perguruan Tinggi;
4. d.Asosiasi; dan
5. e.Organisasi masyarakat.

Pasal 5

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan/atau informasi tertulis.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam menjaring peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melalui kegiatan:
1. a.sosialisasi;
2. b.focus group discussion;
3. c.asistensi;
4. d.supervisi …
5. d.supervisi; dan/atau
6. e.edukasi.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, penyuluhan dan/atau penyebaran informasi .
(3)Focus Group Discussion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli, pemangku kepentingan dan/atau pendampingan.
(4)Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui koordinasi dan/atau konsultasi.
(5)Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, bimbingan dan/atau pengendalian.
(6)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis dan/atau bentuk pelatihan lainnya.
(7)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Masyarakat dapat memberikan gagasan kepada Pemerintah Daerah untuk Pengembangan RUED melalui dokumen tertulis, penyampaian langsung, media elektronik maupun sarana komunikasi lainnya.
(2)Gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Pasal 8

(1)Gagasan yang diberikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat juga berupa inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat.
(2)Inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.duplikasi; atau
4. d.sintesis.
(3)Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
(4)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa atau proses baru yang sudah ada.
(5)Duplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa atau proses baru yang sudah ada.
(6)Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
(7)Inovasi yang diterima harus memenuhi kriteria:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; dan
3. c.tidak …
4. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RUED diutamakan untuk kegiatan energi baru dan/atau energi terbarukan yang berupa pembangunan dan/atau pengelolaan infrastrukutur energi baru dan/atau energi terbarukan.
(2)Pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
1. a.digester biogas;
2. b.pengolahan bahan bakar nabati;
3. c.instalasi gas rawa;
4. d.pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
5. e.pembangkit listrik tenaga surya;
6. f.pembangkit listrik tenaga bayu;
7. g.pembangkit listrik tenaga sampah;
8. h.pembangkit listrik tenaga biomassa;
9. i.instalasi gas hidrogen; dan
10. j.infrastruktur lainnya.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Badan Usaha;
2. b.Perguruan Tinggi;
3. c.koperasi; dan
4. d.organisasi masyarakat.
(2)Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
1. a.hibah/bantuan sosial Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat dan koperasi;
2. b.tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
3. c.swadaya masyarakat.
(3)Organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan wajib membentuk kepengurusan dengan susunan paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua 1 (satu) orang;
2. b.Sekretaris 1 (satu) orang; dan
3. c.Tenaga …
4. c.Tenaga Teknis 1 (satu) orang.
(4)Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perguruan tinggi, koperasi, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksana pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa fasilitasi kemudahan perizinan, pemberian stimulus dan akses kredit murah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…