DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara penyaluran dana dan pelaporan pelaksanaan bantuan hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daiatur tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum; Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran; Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA DAN PELAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantauan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah daerah provinsi untuk membiayai pelaksanaan bantuan Hukum.
13.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
14.Anggaran... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sulawesi Barat.
15.Biro hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum bagi orang miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum;
b.tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
c.pelaporan.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Biro Hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
(2)Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

Pasal 5

(1)Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
1. a.identitas Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.nama program;
3. c.tujuan program;
4. d.deskripsi program;
5. e.target pelaksanaan;
6. f.output yang diharapkan;
7. g.jadwal pelaksanaan; dan
8. h.rincian biaya program.
(2)Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4

Pasal 6

(1)Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan setiap tahun.
(3)Perjanjian pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.ruang lingkup;
3. c.pelaksanaan;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.pembiayaan;
6. f.jangka waktu;
7. g.penyelesaian perselisihan;
8. h.keadaan kahar; dan
9. i.pengakhiran kerja sama.
10. j.penutup
(4)Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
(2)Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Kepala Biro Hukum adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala Biro Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
(4)Apabila... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Biro hukum tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
(5)Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
(6)Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara langsung.

Pasal 9

(1)Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 .
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum membentuk Tim Verifikasi.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur aparatur sipil negara pada Biro Hukum.
(4)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.meneliti dan memeriksa dokumen permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.berkoordinasi dengan Instasi Vertikal.
(5)Sekretariat tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Hukum.

Pasal 10

(1)Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bukti penanganan perkara;
2. b.pernyataan bahwa perkara yang ditangani tidak mendapatkan pembiayaan dari APBN atau APBD dari Pemerintah kabupaten.
3. c.kuitansi pembayaran pengeluaran;
4. d.laporan keuangan penanganan perkara; dan
5. e.dokumentasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti penanganan perkara untuk bantuan hukum ligitigasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Keputusan Gubernur. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6

Pasal 11

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…