DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2018

Nomor: 38
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang instentif daerah kepada dokter spesialis

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif daerah kepada tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan profesi dokter spesialis dan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka menjamin kepastian pelayanan pasien di rumah sakit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Insentif Daerah Tenaga Kesehatan Fungsional Dokter Spesialis pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431);
5.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/ IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 9);
13.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 48);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF DAERAH TENAGA KESEHATAN FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS PADA RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4.Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
5.Tenaga kesehatan adalah tenaga kerja kesehatan yang dipekerjakan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat baik yang berstatus PNS maupun non PNS yang bekerja secara purnawaktu dan paruh waktu;
6.Dokter spesialis purna waktu PNS/Non PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS /Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Provinsi Sulawesi Barat setiap bulannya;
7.Dokter Residen Purna Waktu PNS/Non PNS adalah dokter residen yang status kepegawaiannya PNS/Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Provinsi Sulawesi Barat setiap bulannya;
8.Dokter spesialis paruh waktu PNS/Non PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS/Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Provinsi Sulawesi Barat setiap bulannya;
9.Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan kepada dokter spesialis untuk meningkatkan motivasi kerja.

BAB II

BENTUK INSENTIF

Pasal 2

Insentif daerah diberikan kepada dokter spesialis berupa tambahan penghasilan dalam bentuk uang.

BAB III

PENGANGGARAN INSENTIF DAERAH

Pasal 3

(1)Insentif daerah berupa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan setiap tahun pada APBD melalui pos anggaran RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
(2)Mekanisme penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD pada Belanja Langsung.

BAB IV

TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF DAERAH

Pasal 4

(1)Insentif daerah diberikan kepada tenaga kesehatan fungsional dokter spesialis purna waktu PNS dan Non PNS, dokter spesialis purna waktu residen, dokter spesialis PNS dan Non PNS paruh waktu.
(2)Pemberian insentif daerah diberikan kepada tenaga kesehatan fungsional dokter spesialis dengan pertimbangan obyektif. 4

BAB V

BESARAN INSENTIF DAERAH

Pasal 5

(1)Besaran insentif daerah yang diberikan kepada dokter spesialis ditetapkan sebagai berikut : No. Nama Tenaga Kesehatan Besar Insentif/bulan Keterangan

1.Dokter Spesialis Purna Waktu Rp. 15.000.000/bulan PNS
2.Dokter Spesialis Purna Waktu Rp. 15.000.000/bulan PNS/Non PNS/Kontrak/WKDS
3.Dokter Spesialis Purna Waktu Rp. 15.000.000/bulan Residen
4.Dokter Spesialis Paruh Waktu Rp. 10.000.000/bulan PNS/Non PNS 12 kali kunjungan/bulan

(2)Besaran insentif daerah mulai diberikan kepada dokter spesialis purna waktu PNS/Non PNS/Kontrak/WKDS mulai bulan September 2018.
(3)Besaran insentif daerah mulai diberikan kepada dokter spesialis purna waktu WKDS yang dibayarkan berdasarkan MoU/perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAERAH

Pasal 6

Pemberian insentif daerah diberikan kepada tenaga kesehatan dokter fungsional spesialis dengan persyaratan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada RSUD.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF DAERAH

Pasal 7

(1)Mekanisme pembayaran insentif daerah dilakukan Direktur RSUD selaku Pejabat Pengguna Anggaran melalui surat Pembayaran Langsung Belanja Langsung (SPPLS BL) sesuai mekanisme yang berlaku.
(2)Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembayaran non tunai ke rekening masing-masing dokter spesialis.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang mengatur 5 mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 November 2018 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 November 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ttd H. MUHAMMAD IDRIS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 38 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 12 Desember 2018 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk.I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003