DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2022

Nomor: 38
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi, dengan ruang lingkup: a. penetapan lokus sasaran; b. kelembagaan; c. mekanisme pelaksanaan; d. sumber pembiayaan; dan e. pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi... SALINAN Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 38). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
6.Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8.Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
9.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
11.Tim Data Desa Dan Kelurahan Presisi adalah penyusunan keanggotaan dalam kegiatan pelaksannaan pendataan Desa dan Kelurahan Presisi mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.
12.Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah data akurat dengan menggunakan metodologi yang bersifat numerik atau angka dan spasial.

Pasal 2

Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

a.partisipatif;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.terintegrasi;
e.berkelanjutan; dan
f.komprehensif.

Pasal 3

(1)Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
(2)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap data dan informasi.
(3)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu setiap tahapan sampai hasil akhir dalam Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(4)Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi serta seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
(5)Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh data yang terbaru.
(6)Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi menekankan agar pelaksanaan kegiatan senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sebagai berikut:

a.mengimplementasikan Penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah;
b.menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama membangun data yang presisi di Daerah; dan
c.menghasilkan output data desa presisi berupa monografi dan peta dasar untuk Desa dan Kelurahan berbasis Kecamatan di Daerah.

Pasal 5

Keluaran dari Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi meliputi:

a.monografi desa dan kelurahan berupa data dasar dan rekapitulasi; dan
b.peta dasar desa dan kelurahan meliputi wilayah administrasi pemerintahan, topografi, penggunaan lahan, infrastruktur dan orthophoto.

Pasal 6

Ruang Lingkup Penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi meliputi:

a.penetapan lokus sasaran;
b.kelembagaan;
c.mekanisme pelaksanaan;
d.sumber pembiayaan; dan
e.pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENETAPAN LOKUS SASARAN

Pasal 7

(1)Untuk penetapan lokus desa dan kelurahan sasaran Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan kegiatan identifikasi.
(2)Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. a.kondisi karakteristik wilayah;
2. b.peta visual yang menggambarkan potensi unggulan secara utuh;
3. c.batas wilayah yang tegas;
4. d.instrument pendeteksian daya dukung; dan
5. e.instrument untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan.
(3)Penetapan lokus desa dan kelurahan Sasaran Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TIM DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Pasal 8

(1)Pelaksana Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dapat membentuk Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi.
(2)Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Dalam pelaksanaan Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi, Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan bidang statistik di Provinsi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Mekanisme Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi, dilakukan melalui:
1. a.penggunaan metodologi pendataan dari lembaga yang berwenang;
2. b.pendekatan partisipatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan; dan
3. c.program bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Mekanisme Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendataan berasal dari lembaga yang berwenang.
(3)Kerja...
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2), diantaranya:
1. a.pemerintah daerah kabupaten;
2. b.instansi vertikal;
3. c.lembaga berbadan hukum;
4. d.perguruan tinggi; dan/atau
5. e.pendamping professional.
(4)Mekanisme pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa.
(5)Mekanisme Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2023