DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2014

Nomor: 39
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tarif angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi, iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan, dan tarif tambahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan tarif sebagaimana di maksud huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
5.Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
6.Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
7.Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8.Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
9.Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
10.Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

BAB II

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

Pasal 2

(1)Tarif dasar batas atas angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 267,90 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) per penumpang per kilometer.
(2)Tarif dasar batas bawah AKDP dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 190,50 (seratus sembilan puluh koma lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer.
(3)Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
(4)Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.

BAB III

IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN

Pasal 3

Iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG

Pasal 4

Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggungjawab atas kualitas pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.

BAB V

TARIF TAMBAHAN

Pasal 5

Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.

Pasal 6

Tarif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa, menjadi Rp. 126,00 (Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) per penumpang per kilometer.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di jalan dengan Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 31 Desember 2014 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 31 Desember 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. NUR ALAM TAHIR Mobil Bus Umum dan Mobil Bus Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 39 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. DOMINGGUS S, SH, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19610115 198703 1 011 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 39 Tahun 2014 TANGGAL : 31 Desember 2014 TENTANG : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT. 1. TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT NO. T R A Y E K JARAK KM TARIF LAMA TARIF BARU BATAS ATAS BATAS BAWAH BATAS ATAS BATAS BAWAH (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Mamuju – Pasangkayu 273 65,929 47,093 73,000 52,000 2 Mamuju – Majene 144 34,776 24,840 39,000 28,000 3 Mamuju – Polman 199 48,059 34,327 53,000 38,000 4 Mamuju – Mamasa 297 71,725 51,233 79,000 57,000 5 Pasangkayu – Majene 417 100,705 71,933 111,000 80,000 6 Pasangkayu - Polman 472 113,988 81,420 125,000 90,000 7 Pasangkayu – Mamasa 567 136,931 97,807 151,000 110,000 8 Majene – Polman 55 13,283 9,487 15,000 11,000 9 Majene – Mamasa 150 36,226 25,876 40,000 29,000 10 Polman – Mamasa 95 22,943 16,387 26,000 19,000 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. DOMINGGUS S, SH, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19610115 198703 1 011

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…