DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2021

Nomor: 39
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan Rp1.827.077.436.435,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah. b. Pendapatan Transfer. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor ). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban. Pasal 2…

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah.
b.Pendapatan Transfer.
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 401.921.428.435,00 (Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah.
2. b.Retribusi Daerah.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 337.294.866.304,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.742.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
(5)Rp 12.867.247.793,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
(5)Lain-Lain…
(6)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.017.314.338,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.294.866.304,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. d.Pajak Air Permukaan; dan
5. e.Pajak Rokok.
(2)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp82.087.559.379,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp75.546.705.145,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp78.694.389.012,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah).
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp544.871.468,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delap Rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp100.421.341.300,00 (Seratur Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan Rp82.087.559.379,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas :
1. a.PKB-Mobil…
2. a.PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp272.623.709,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).
3. b.PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp3.604.925.200,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
4. c.PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp32.469.808.780,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).
5. d.PKB-Mobil Bus-Microbus Rp284.381.500,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
6. e.PKB-Mobil Bus-Bus Rp128.920.450,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
7. f.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp10.194.112.310,00 (Sepuluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
8. g.PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp5.624.891.450,00 (Lima Miliar enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
9. h.PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.951.478.480,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
10. i.PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp9.500.000,00 (Sembulan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
11. j.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp26.365.917.500,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
12. k.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
13. l.PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
14. m.PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp75.546.705.145,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
1. a.BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp14.350.750,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. b.BBNKB- Mobil Penumpang Jeep Rp2.035.075.000,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. c.BBNKB- Mobil…
4. c.BBNKB- Mobil Penumpang Mini bus Rp24.144.936.415,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah).
5. d.BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus Rp5.580.000,00 (Lima Juta Lima Ratus delapan Puluh Ribu Rupiah).
6. e.BBNKB- Mobil Bus Rp12.100.500,00 (Dua Belas Juta Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah).
7. f.BBNKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp10.750.250.700,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
8. g.BBNKB- Mobil Barang/beban Light Truck Rp3.750.500.750,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
9. h.BBNKB- Mobil Barang/Beban Truck Rp1.585.095.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. i.BBNKB- Mobil Barang/Beban Blind Van Rp60.500.000,00 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
11. j.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp33.112.816.030,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah).
12. k.BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp75.500.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(3)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp78.694.389.012,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah) terdiri atas :
1. a.PBBKB- Bahan Bakar Bensin Rp22.785.993.312,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).
2. b.PBBKB- Bahan Bakar Solar Rp6.757.650.700,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
3. c.PBBKB- Bahan Bakar Lainnya Rp49.150.745.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
(4)Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp544.871.468,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
(5)Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp100.421.341.300,00 (Seratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) . Pasal 7…

Pasal 7

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp3.742.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Retribusi Jasa Umum
2. b.Retribusi Jasa Usaha
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp571.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.621.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp571.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) terdiri atas :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. b.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
3. c.Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp318.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) .
(2)Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.621.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) terdiri atas :
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp905.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah)
2. b.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp156.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
3. c.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
4. d.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.260.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
(3)Anggaran...
(3)Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas :
1. a.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. b.Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.867.247.793,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.017.314.338,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2. b.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
3. c.Jasa Giro
4. d.Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah
6. f.Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
7. g.Pendapatan Dari Pengembalian
8. h.Pendapatan BLUD
9. i.Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp2.141.644.500,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
(3)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
(4)Jasa Giro…
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp12.359.989.482,00 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
(5)Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp40.292.000,00 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.867.466.031,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).
(7)Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
(8)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp2.164.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
(9)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan Rp28.518.922.325,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
(10)Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.423.814.008.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Dana Perimbangan
2. b.Dana Insentif Daerah (DID)
(2)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.422.330.429.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15.124.863.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp972.189.180.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Dana Transfer Khusus –Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp247.253.991.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp187.762.395.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
(3)Dana Insentif…
(3)Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.483.579.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…