DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2022

Nomor: 39
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Ringkasan laporan realisasi anggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); SALINAN Rp.2.190.216.331.588,00…
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 113); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.2.024.671.075.786,41 (Dua triliun dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen) yang berarti 100,99% (seratus koma sembilan puluh sembilan persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.004.881.059.905,00 (Dua triliun empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.815.906.697.868,19 (Satu triliun delapan ratus lima belas miliar sembilan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma sembilan belas sen) yang berarti 82,91% (Delapan puluh dua koma sembilan puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Pasal 5 ... Rp.2.190.216.331.588,00 (Dua triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.38.331.975.614,22 (Tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah koma empat puluh sembilan sen) yang berarti - 10,74% (Minus sepuluh koma tujuh puluh empat persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar minus Rp.356.967.673.987,00 (Tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
d.pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp.131.967.673.987,52 (Seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen); dan
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp.170.299.649.601,74 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 39 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 28 Oktober 2022 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd AKMAL MALIK Diundangkan di Mamuju pada tanggal 28 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP. : 19690820 199903 1 005

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…