DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 SALINAN 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 9);
10.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 48); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 3
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat.
5.Bupati adalah Bupati se Sulawesi Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
8.Transfer ke Daerah adalah Dana vang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10.SKPD teknis terkait adalah SKPD Provinsi yang menyelenggarakan Bantuan Khusus.
11.Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD.
12.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
13.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
14.Bagi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran daerah.
15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
19.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagain tugas BUD.
20.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnva disingkat SP2D adalah 4 dokumen vang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yanq diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23.Sisa dana bantuan keuangan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi : penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD.

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten adalah bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
(2)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan Keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten penerima Bantuan Keuangan, dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, komoditas unggulan dan daya saing daerah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, pembangunan destinasi wisata dan budaya, pemuda, olah raga serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;

Pasal 4

(1)Pemberian bantuan Keuangan yang bersifat khusus ditetapkan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 (Empat puluh dua milyar rupiah).
(2)Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sebagaimana dimaksud ayat
(1)dialokasikan untuk masing-masing Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(3)Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan dana pendamping minimal 10 % dalam APBD Kabupaten Penerima Bantuan, sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan. 5

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Penganggaran Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan permohonan Bantuan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3)Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari, sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten rincian obyek berkenaan pada PPKD.
(2)Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama kabupaten penerima dan besaran bantuan keuangannya.

Pasal 7

(1)Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus.
(3)Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaanya didalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten.
(4)Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Pasal 8

Permohonan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada SKPD sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

a.urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat;
b.urusan Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumanah dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat;
c.urusan Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Prindustrian, 6 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Barat;
d.urusan Kepariwisataan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;
e.urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
f.urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawsei Barat;

BAB IV

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN

Pasal 9

(1)Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
(2)Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 10

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima.
(2)Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 jenis:
1. a.kegiatan bersifat fisik, dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: 1) Tahap I sebesar 50 % dari alokasi Bantuan Keuangan khusus dari Provinsi kepada Kabupaten, disalurkan kerekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2) Tahap II sebesar 50 %, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
2. b.kegiatan bersifat non fisik yaitu bersifat kegiatan dan bantuan olahraga, dilaksanakan sekaligus pada saat mendekati kegiatan pelaksanaannya.
(3)Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan surat pernyataan Pemerintah Kabupaten penerima.
(4)Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur.
(5)Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten penerima Bantuan Keuangan Khusus.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…