DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penanggulangan tuberkulosisi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya sebagai berikut. Diatur tentang Target dan Strategi; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Strategi Pencapaian Eliminasi TBC; Sumber Daya; SITB; Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kematian; Peran Serta Masyarakat; Peran Serta Fasyankes; Peran Serta Pelaku Usaha; Penelitian dan Pengembangan; Pembinaan dan Pengawasan; Tim Percepatan Penanggulangan TBC; Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf i Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong pasien Tuberkulosis menjalankan pengobatan sampai selesai;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. 5.Peraturan... SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
5. 5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSISI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penulatan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat TBC.
9.Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
10.Surveilans TBC adalah pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
11.Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat SITB adalah aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari Fasyankes hingga Dinas Kesehatan untuk melakukan pencatatan pelaporan penyakit TBC.
12.District...

b.peningkatan... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
1. 12.District Public Private Mix yang selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC dalam satu kabupaten yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah kabupaten di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.target dan strategi;
b.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.pelaksanaan strategi pencapaian Eliminasi TBC;
d.sumber daya;
e.SITB;
f.koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
g.peran serta masyarakat;
h.peran serta pelaku usaha Fasyankes;
i.penelitian dan pengembangan; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 5

(1)Target program Penanggulangan TBC Daerah yaitu Eliminasi TBC pada Tahun 2030.
(2)Indikator Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
2. b.penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 6

(1)Strategi pencapaian Eliminasi TBC terdiri atas :
1. a.penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah; meningkatkan... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada penderita;
3. c.intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
4. d.peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
5. e.peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
6. f.penguatan manajemen program.
(2)Ketentuan mengenai target dan strategi Daerah dalam rangka Eliminasi TBC tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Dalam rangka Penanggulangan TBC di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
1. a.mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di Daerah;
2. b.mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah;
3. c.menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah dari beberapa sumber;
4. d.menyediakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
5. e.melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
6. f.memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam SITB;
7. g.memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
8. h.melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya;
9. i.melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan Penanggulangan TBC dengan institusi terkait; dan
10. j.memfasilitasi ketersediaan dan distribusi obat, bahan serta logistik lainnya yang diperlukan untuk Penanggulangan TBC di Daerah.
(2)Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara:
1. a.memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; b
2. b.menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
3. c.menyelenggarakan program pemberdayaan untuk Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
4. d.menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
5. e.mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

BAB IV

SUMBER DAYA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.
(2)Penanggulangan TBC harus terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan lain yang terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
(3)Penanggulangan TBC di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.Surveilans TBC;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan kasus TBC;
5. e.penanggulangan kasus TBCs;
6. f.pemeberian kekebalan; dan
7. g.pemberian obat pencegahan.
(4)Eliminasi TBC di Daerah diwujudkan melalui serangkaian kegiatan:
1. a.mendorong penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan secara optimal;
2. b.mendorong pengembangan DPPM pada setiap kabupaten di Daerah guna perlibatan semua layanan dan memperkuat jejaring rujukan serta program TBC di wilayah Daerah;
3. c.menjalankan notifikasi wajib lapor kasus TBC oleh semua Fasyankes dengan sistem pencatatan TBC;
4. d.menfasilitasi penyediaan alat diagnosis TBC yang standar dan menjalankan rujukan sampel pemeriksaan TBC untuk fasilitasi semua Fasyankes baik Pemerintah Daerah maupun swasta dan mengatasi keterbatasan alat yang tersedia di wilayah Daerah;
5. e.memfasilitasi dan mendorong kemampuan Fasyankes untuk memberikan pelayanan TBC secara paripurna yang dimasukkan dalam regulasi perizinan Fasyankes yang ada di wilayah Daerah;
6. f.memfasilitasi pelaksanaan distribusi logistik program TBC untuk menjamin ketersediaan logistik yang cukup dan berkualitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
8. g.melakukan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasyankes dilaksanakan secara berjenjang dan dapat melibatkan organisasi profesi di Daerah; dan
9. h.memfasilitasi dalam pengembangan sanatorium untuk penderita TBC di Daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang kesehatan.

Pasal 9

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf a memiliki tujuan:
1. a.meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;
2. b.meningkatkan kesinambungan dalam pelaksanaan program; dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Penguatan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya advokasi yang ditujukan kepada setiap pemangku kepentingan di tingkat Daerah.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan Pemerintah Daerah dan swasta.
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan kegiatan:
1. a.menginformasikan, memengaruhi, dan mendukung masyarakat untuk aktif dalam upaya mencegah penyebaran TBC;
2. b.mendorong praktik perilaku hidup yang sehat dan bersih; dan
3. c.menghilangkan diskriminasi terhadap individu yang menderita TBC.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TBC.

Pasal 10

(1)Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pendekatan indikator dan pendekatan kejadian.
(2)Surveilans TBC dengan pendekatan indikator bertujuan untuk memperoleh gambaran yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Penanggulangan TBC.
(3)Surveilans... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(3)Surveilans TBC dengan pendekatan kejadian bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respons terhadap peningkatan TBC resisten obat.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021