DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2014

Nomor: 40
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai penyelenggaraan PTSP, sektor perizinan dan non perizinan, pembinaan, pelaporan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesai Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Menteri Negara Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BKPMD & P2T adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.
7.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
10.Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan :

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memperpendek proses pelayanan;
c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

a.keterpaduan; 4
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang; dan
e.aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas :

a.urusan pemerintahan wajib; dan
b.urusan pemerintahan pilihan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
(2)Gubernur melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
(3)Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan; dan
2. b.penolakan.
(4)Penerbitan atau penolakan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala BKPMD & P2T atas nama Gubernur.

Pasal 6

(1)Perizinan dan non perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis dari Perangkat Daerah terkait.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dan kepada Kepala BKPMD & P2T.
(3)Untuk mempercepat pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan fungsi perizinan, menempatkan/menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang perizinan sebagai Tim Teknis.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada BKPMD & P2T. 5

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pelayanan perizinan di BKPMD & P2T dilakukan sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2)SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPMD & P2T.

BAB IV

SEKTOR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

(1)Sektor perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
1. a.penanaman modal;
2. b.perhubungan;
3. c.perencanaan dan pembangunan daerah;
4. d.kelautan dan perikanan;
5. e.perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM;
6. f.tenaga kerja dan transmigrasi;
7. g.kesehatan;
8. h.sosial;
9. i.kehutanan;
10. j.perkebunan;
11. k.lingkungan hidup;
12. l.ketahanan pangan;
13. m.pekerjaan umum dan perumahan;
14. n.energi dan sumberdaya mineral;
15. o.pariwisata;
16. p.pendidikan dan kebudayaan;
17. q.pertanian dan peternakan; dan
18. r.kesatuan bangsa dan politik.
(2)Rincian jenis dari sektor perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
(3)Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPMD & P2T secara bertahap.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 9

(1)Dalam hal pelayanan perizinan oleh penyelenggara PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BKPMD & P2T. 6
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
(3)Kepala BKPMD & P2T wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala BKPMD & P2T menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014