DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2018

Nomor: 40
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya yang mana termuat Rencana Aksi Daerah (RAD).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
5.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi selanjutnya disingkat TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
6.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
7.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan 3 penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya yang mana termuat Rencana Aksi Daerah (RAD).

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud dari SPKD adalah untuk :

a.merumuskan Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan yang mendukung Pro-Pertumbuhan (pro-growth), Pro-Lapangan Kerja (pro-job) dan Pro-Masyarakat Miskin (pro-poor);
b.menetapkan Rencana Aksi Daerah program penanggulangan kemiskinan; dan
c.mendorong kemandirian dalam intervensi bagi OPD dalam upaya penyusunan program dan penganggaran guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan dari disusunnya SPKD adalah :

a.mensinergikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan untuk lebih proaktif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama para stakeholders;
b.upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan adalah dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Developmen Goal’s (SDG’s);
c.menetapkan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap, berkelanjutan, komprehensif, dan sinergi; dan
d.memperkuat pengurus utamaan (mainstreaming) penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.

Pasal 5

(1)SPKD memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Profil Kemiskinan Daerah, Determinan Kemiskinan Sulawesi Barat, Relevansi dan Efektifitas APBD, Tinjauan Kebijakan Kelembagaan, Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah dan Sistem Monitoring dan Evaluasi.
(2)SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2019.
(1)SPKD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan 4
2. b.BAB II : Kondisi Umum Daerah
3. c.BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
4. d.BAB IV : Determinan Kemiskinan
5. e.BAB V : Relevansi dan Efektifitas APBD
6. f.BAB VI : Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan
7. g.BAB VII : Isu Strategis dan Rencan Aksi Daerah
8. h.BAB VIII : Sistem Monitoring dan Evaluasi
9. i.BAB IX : Penutup
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, Pendekatan Kebijakan Nasional, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD.
(3)Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi Geografi dan Demografi wilayah, administrasi wilayah Demografi, Kesejahteraan Masyarakat dan Pemetaan Ekonomi.
(4)Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinandan kondisi umum kemiskinan daerah.
(5)Determinan kemiskinan sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat Analisis Akar Masalah pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana) dasar, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan, serta analisis prioritas wilayah intervensi.
(6)Analisis Relevansi dan Efektivitas APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja.
(7)Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat tinjauan kebijakan, Pemetaan dan Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan dan tinjauan kelembagaan.
(8)Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g memuat Permasalahan, isu strategis, Strategis dan Arah kebijakan Penanggulngan kemiskinan dan Rencana Aksi Daerah.
(9)Rencana Sistem Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat maksud dan tujuan, pelaksana, tolak ukur dan ruang lingkup, diagram alur monitoring dan evaluasi dan kelembagaan monitoring dan evaluasi.
(10)Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)TKPK Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian program serta kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan target dan standar yang ditentukan SPKD.
(3)Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Kelompok Kerja (Pokja) SPKD yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 18 Desember 2018 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 40 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 18 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 19 Desember 2018 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk.I NIP. : 19750630 200212 1 010 6

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…