DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2019

Nomor: 40
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu pada Pasal 3 tentang Bantuan Keuangan Khusus, Pasal 4 tentang Penetapan Alokasi, Pasal 7 tentang Program dan kegiatan pada Pemerintah Desa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus, Pasal 9 tentang Penyaluran Bantuan, dan Pasal 11 tentang kewajiban menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Biaya Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 8);
19.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat 34); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 32), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 4
6.Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.
8.Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjuutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16.Transfer ke Pemerintah Desa adalah Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
18.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannva diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
19.Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
20.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21.Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22.Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD. 5
23.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
24.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
25.Bagi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran daerah.
26.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
27.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
28.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnva disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
30.Sisa dana bantuan keuangan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.
2.Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)BKK dialokasikan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan, yang menunjang pelaksanaan Program dan kegiatan Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
(2)Alokasi Dana BKK dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa pada Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.21.500.000.000.- (Dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk masing- masing Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(4)Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan dana pendamping dalam APBDesa Penerima Bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

3.Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah permohonan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa dirumuskan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
(2)Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah permohonan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.SKPD Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mengkoordinasikan permohonan BKK kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat; dan
2. b.SKPD Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan tembusan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
(3)Kriteria teknis kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(4)Hasil Rumusan Peruntukan, penggunaan dan petunjuk teknis BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dihapus
(2)Program dan kegiatan pada Pemerintah Desa yang dibiayai dari BKK yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dengan memberitahukan kepada Badan Permusyawarahan Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan desa tentang Perubahan APBDesa atau disampaikan dalam LRA bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019.

5.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf e, dan ayat (3) diubah dan ayat

(5)dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penyaluran BKK dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Desa.
(2)Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi: 7
1. a.Surat Permohonan pencairan BKK, di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
2. b.Foto copy APBD Desa Tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
3. c.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
4. d.Foto copy Rekening Kas Desa; dan
5. e.Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, bermaterai cukup, di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
(3)Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan dan membuat surat pernyataan tentang keabsahan dokumen yang terdapat pada ayat 2 sebagaimana Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
(4)PPKD melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
(8)BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (5) diterbitkan.
(9)Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahap I sebesar 50 % dari pagu alokasi BKK dari Provinsi kepada Pemerintah Desa; dan
2. b.Tahap II sebesar 50 %, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Tahap I, diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat.
  1. 6.Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus wajib menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA serta Rencana Anggaran Biaya Desa.
(2)Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
(3)Dalam hal terdapat sisa dana pada akhir tahun maka Pemerintah Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 8 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 41 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 22 November 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 22 November 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 LAMPIRAN I : NOMOR : TANGGAL : TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019 NO KABUPATEN NAMA DESA JUMLAH BKK (Rp) JUMLAH 1 2 3 4 5 1 POLEWALI MANDAR Desa Pulliwa Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar 300,000,000.00 2,100,000,000.00 Desa Katimbang Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar 300,000,000.00 Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar 300,000,000.00 Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar 300,000,000.00 Desa Tammajarra Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar 300,000,000.00 Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar 300,000,000.00 Desa Kalimbua Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar 300,000,000.00 2 MAJENE Desa Awo Kec. Tammeroddo sendana Kab. Majene 300,000,000.00 900,000,000.00 Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene 300,000,000.00 Desa Tammero'do Kec. Tammero'do Sendana Kab. Majene 300,000,000.00 3 MAMASA Desa Sendana Kec. Mambi Kab. Mamasa 300,000,000.00 900,000,000.00 Desa Aralleanak Kec. Aralle Kab. Mamasa 300,000,000.00 Desa Minanga Kec. Bambang Kab. Mamasa 300,000,000.00 4 PASANGKAYU Desa Wulai Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu 300,000,000.00 1,800,000,000.00 Desa Patika Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu 300,000,000.00 Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu 300,000,000.00 Desa Sipakainga Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu 300,000,000.00 Desa Ompi Kec. Bulu Taba Kab. Pasangkayu 300,000,000.00 Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu 300,000,000.00 5 MAMUJU Desa Losso Kec. Sampaga Kab. Mamuju 300,000,000.00 850,000,000.00 Desa Tamalea Kec. Bonehau Kab. Mamuju 300,000,000.00 Desa Patti'di Kec. Simboro Kab. Mamuju 250,000,000.00 6,550,000,000.00JUMLAH TOTAL PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019 40 TAHUN 2019 22-Nov-19 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2019 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2019 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KOP DESA …………………....2019 Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal : Yth, Gubernur Sulawesi Barat Di. – Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor…….Tahun Tahun……..Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 Sebagai dasar alokasi anggaran program MARASA. Sehubungan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan Program MARASAyang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ……Tahun …….tentang Program Mandiri, Cerdas, dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun ……. Dengan ini disampaikan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Pemerintah Desa ………..Tahun Anggaran 2019. Kepala Desa…………………. Nama ………………..……… GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 LAMPIRAN VII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2019 TANGGAL : 22 TAHUN 2019 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KOP DESA SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS Nomor :……/……./……/2019 Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa………….Menyatakan bahwa Pemerintah Desa…………..akan mempergunakan dana transfer bantuan keuangan khusus sesuai Peruntukannya. demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Mamuju,……….……………2019 Kepala Desa.…………. …………………………. (Nama Kepala Desa) GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 LAMPIRAN VIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2019 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2019 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019. FORMAT SURAT PERNYATAAN SKPD KOP SKPD SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Menyatakan bahwa kami telah melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pencairan Tahap I sebesar ……………….. Desa ………Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 dan Telah memenuhi syarat Administrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor …...... Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan Program MARASA oleh sekretariat Bersama Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Tahun Anggaran 2019. demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mamuju……….……………2019 Nama Kepala SKPD…………. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…