DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi Sulawesi Barat, meliputi: a. Protokol Kesehatan; b. Partisipasi Masyarakat; c. Monitoring dan Evaluasi; d. Pembinaan dan Pengawasan; e. Penerapan Sanksi; f. Sosialisasi dan Partisipasi; dan g. Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
9.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Bupati adalah Bupati di Provinsi Sulawesi Barat.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 3 Sulawesi Barat.
7.BPBD adalah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
9.Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan penerapan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19;
b.memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19; dan
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Protokol Kesehatan;
b.Partisipasi Masyarakat;
c.Monitoring dan Evaluasi;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Penerapan Sanksi;
f.Sosialisasi dan Partisipasi; dan
g.Pendanaan.

BAB II

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk:

a.Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan: 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (face shield) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 2) membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer. 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup 4 Bersih dan Sehat serta menghindari faktor risiko penyakit.
b.Perlindungan kesehatan masyarakat melalui: 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2) penyediaan masker pada tahap sosialisasi; 3) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 4) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dengan upaya pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala dan berkelanjutan; 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
c.semua fasilitas umum/perorangan yang memfasilitasi/menyelenggarakan kegiatan sosial budaya, keagamaan, politik, ekonomi dan sebagainya yang menimbulkan kerumunan orang dibatasi maksimal 50% dari kapasitas sarana yang dimiliki.

Pasal 6

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberlakukan kepada:

a.perorangan; dan
b.pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.kendaraan pribadi;
g.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
h.apotek dan toko obat;
i.warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
j.pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
k.perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
l.tempat pariwisata;
m.fasilitas pelayanan kesehatan;
n.area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan 5
o.tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Pasal 9

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

a.membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
b.bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu :
a.lantai;
b.permukaan pegangan tangga/eskalator;
c.pegangan pintu;
d.mesin ATM;
e.mesin kasir;
f.alat pembayaran elektronik;
g.kaca etalase;
h.area bermain anak;
i.musholla; dan
j.toilet dan fasilitas umum lainnya;
c.menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses;
d.tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung;
e.memasang pesan-pesan kesehatan (flyer) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
f.mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (face shield);
g.mewajibkan pengunjung menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
h.melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengikutsertakan secara aktif masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 6
(2)Keikutsertaan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur.
(2)Gubernur mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan Covid- 19 Daerah Perangkat Daerah Teknis terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…