DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2021

Nomor: 40
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD. (2) Rekomendasi Kepala SKPD dan Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam APBD / Perubahan APBD. (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang… SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 );
10.Undang-Undang…
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17.Peraturan…
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
19.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 21) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8…

Pasal 8

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan hibah/proposal secara tertulis kepada Gubernur dan/atau melalui Kepala SKPD terkait.
(2)Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling lambat sebelum musrembang RKPD dilaksanakan.
(3)Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Kepala SKPD membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah.
(7)Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.evaluasi secara faktual pemohon;
2. b.evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah;
3. c.kelengkapan persyaratan administrasi; dan
4. d.besaran hibah.
(8)Hasil evaluasi/berita acara hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.
(9)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(10)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan.
(11)Format usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, format hasil evaluasi/berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II, format rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III, Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1)Dalam keadaan darurat dan mendesak pemberian hibah dapat diberikan diluar dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Keadaan darurat meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. b.Keperluan…
3. b.Keperluan mendesak meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(2)Dalam keadaan mendesak pengajuan usulan/proposal dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh SKPD untuk mendapatkan rekomendasi Kepala SKPD dan Nota Pertimbangan TAPD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10);

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD.
(2)Rekomendasi Kepala SKPD dan Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam APBD / Perubahan APBD.
(3)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(4)Dihapus.

4.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
(2)Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai kedaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah menggunakan:
1. a.dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
2. b.memanfaatkan kas yang tersedia.
  1. 5.Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42…

Pasal 42

(1)Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada Gubernur dan/atau melalui Kepala SKPD terkait.
(2)Kepala SKPD dapat mengusulkan permohonan berdasarkan atas kajian dan survei masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial sesuai kriteria dalam Pasal 35.
(3)SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur paling lambat sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
(5)Dihapus.
(6)Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Evaluasi secara faktual pada organisasi/kelompok masyarakat/ masyarakat pemohon;
2. b.Evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. c.Kelengkapan persyaratan administrasi;
4. d.Urgensi kegiatan; dan
5. e.Besaran bantuan.
(7)Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan sosial.
(8)Hasil Evaluasi dan berita acara evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.
(9)Berdasarkan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(10)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan TAPD.
(11)Format Surat Permohonan, proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, Format Hasil Evaluasi/berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XII, Format Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)tercantum dalam Lampiran XIII, Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dana ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD.
(2)Dihapus.
(3)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

7.Ketentuan…
7.Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, dan di rinci menurut obyek, rincian objek dan sub rincian objek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD.
(2)Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.individu dan/atau keluarga;
2. b.kelompok dan atau masyarakat; dan
3. c.lembaga non pemerintahan.
(3)Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja bantuan sosial, rincian obyek belanja bantuan sosial diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. NO PARAF KOORDINASI PARAF & TANGGAL Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2021 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Administrasi Umum
3.Kepala BPKPD
4.Kepala Biro Hukum 5. Kabag. Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi 6. Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 40 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP :19740112 199311 1 001 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Hibah ………………….. Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Di Mamuju LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. A. Proposal Hibah ditujukan kepada Gubernur. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH KOP ORGANISASI/LEMBAGA ……………, ................. 200... Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah ProvinsiSulawesi Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah ................................, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ..........................................., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan: a.......................................................................................................... b.......................................................................................................... c.......................................................................................................... d.......................................................................................................... dst Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah ....................................................................... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon (Kepala Ormas/LSM/Perorangan) Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Hibah ………………….. Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. Kepala Perangkat Daerah Terkait Di Mamuju GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR B. Proposal Hibah ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH KOP ORGANISASI/LEMBAGA ……………, ................. 200... Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah ProvinsiSulawesi Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah ................................, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ..........................................., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan: a.......................................................................................................... b.......................................................................................................... c.......................................................................................................... d.......................................................................................................... dst Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah ....................................................................... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon (Kepala Ormas/LSM/Perorangan) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19740112 199311 1 001 Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Di Mamuju LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. A. Laporan Penggunaan Belanjah Hibah Berupa Uang ditujukan kepada Gubernur. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH ............................ TRIWULAN: ..................... TA ................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan ...... sejumlah Rp........................ (.................................................................................................... rupiah) Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut : RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN ......... NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. TOTAL Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Hibah, ............................... Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. Kepala Perangkat Daerah Terkait Di Mamuju GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR B. Laporan Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH ............................ TRIWULAN: ..................... TA ................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan ...... sejumlah Rp........................ (.................................................................................................... rupiah) Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut : RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN ......... NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. TOTAL Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Hibah, ............................... Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19740112 199311 1 001 Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Di Mamuju LAMPIRAN X.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. A. Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa ditujukan kepada Gubernur. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA OLEH ............................ TAHUN ANGGARAN................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan Penggunaan Hibah sebanyak ............. unit dengan nilai Rp........................ (.......................................................................................................rupiah) Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Hibah, ............................... Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. Kepala Perangkat Daerah Terkait Di Mamuju GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR B. Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA OLEH ............................ TAHUN ANGGARAN................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan Penggunaan Hibah sebanyak ............. unit dengan nilai Rp........................ (.......................................................................................................rupiah) Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Hibah, ............................... Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19740112 199311 1 001 Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Di Mamuju LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. A. Proposal Bantuan Sosial ditujukan kepada Gubernur. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL KOP ORGANISASI/LEMBAGA ……………, ................. 200... Sehubungan dengan adanya kegiatan ......................................., kami ................... (Kelompok/Anggota Masyarakat) .................... bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.................................. ......................................(.............................................................................. .....................rupiah). Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut : a. b. c. Jumlah : Rp .............................................. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon (Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat) Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. Kepala Perangkat Daerah Terkait Di Mamuju GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR B. Proposal Bantuan Sosial ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL KOP ORGANISASI/LEMBAGA ……………, ................. 200... Sehubungan dengan adanya kegiatan ......................................., kami ................... (Kelompok/Anggota Masyarakat) .................... bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.................................. ......................................(.............................................................................. .....................rupiah). Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut : a. b. c. Jumlah : Rp .............................................. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon (Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19740112 199311 1 001 Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Bel anja Bantuan Sosial Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Di Mamuju LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. A. Laporan Pengunaan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang ditujukan kepada Gubernur. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH ............................ TRIWULAN: ..................... TA ................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial untuk Triwulan ...... sejumlah Rp................, Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut : RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA BANSOS TRIWULAN ......... NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4
1.Makan dan Minum anggota panti jompo 2. Pengadaan Perabot Panti Jompo
3.Pemeliharaan Rumah Panti Jompo 4. Dst TOTAL Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Bantuan Sosial, ............................. Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Bel anja Bantuan Sosial Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. Kepala Perangkat Daerah Terkait Di Mamuju GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR B. Laporan Pengunaan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH ............................ TRIWULAN: ..................... TA ................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial untuk Triwulan ...... sejumlah Rp................, Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut : RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA BANSOS TRIWULAN ......... NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4
1.Makan dan Minum anggota panti jompo 2. Pengadaan Perabot Panti Jompo
3.Pemeliharaan Rumah Panti Jompo 4. Dst TOTAL Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Bantuan Sosial, ............................. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19740112 199311 1 001 Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Bel anja Bantuan Sosial Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Di Mamuju LAMPIRAN XVIII.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. A. Laporan Pengunaan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang ditujukan kepada Gubernur. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH ............................ TRIWULAN: ..................... TA ................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebanyak ...................... unit dengan nilai Rp........................................ (.............................................................. .................. rupiah) Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Bantuan Sosial, ............................. Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Bel anja Bantuan Sosial Kepada Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. Kepala Perangkat Daerah Terkait Di Mamuju GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR B. Laporan Pengunaan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH ............................ TRIWULAN: ..................... TA ................... ……………, ................. 200... Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebanyak ...................... unit dengan nilai Rp........................................ (.............................................................. .................. rupiah) Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami, Penerima Bantuan Sosial, ............................. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19740112 199311 1 001 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. CONTOH DAFTAR NORMATIF CALON PENERIMAN HIBAH/BANSOS Mamuju, Nomor Sifat Lamp. Perihal : : : : Yth, Kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat Di, Mamuju Sesuai dengan Peraturan Gubernur ……………………….………………, serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja dari Dinas/ Badan/Biro, kami telah melakukan penelaah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan mempertimbangkan prioriatas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelaahaan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan ……….. uang/Barang oleh Dinas/Badan/Biro,dengan jumlah permohonan sebanyak 1 (satu) proposal senilai ……….. dan berdasarkan hasil penelaahan kami, dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak 1 (satu) proposal senilai …………. yang terdiri dari : No. SKPD Jumah Proposal Nilai (Rp) Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Berita Acara Evaluasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima ………….. dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terimakasih. Sekretaris Daerah ............................................. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19740112 199311 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…