DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2021

Nomor: 41
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Data yang dikelola dalam Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi data spasial dan data non spasial. (2) Data spasial berupa peta maupun citra penginderaan jauh dalam bentuk digital. (3) Data non spasial berupa tabel maupun deskripsi berupa keterangan atau penjelasan yang memiliki keterkaitan dengan data spasial.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3119 );
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang-Undang …. SALINAN Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uandang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
14.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagimana telah diuabah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15.Peraturan….
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6518);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
21.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
22.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.17/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364);
23.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1266);
24.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1267);
25.Peraturan ….
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Suangai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 94); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Sulawesi Barat.
7.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8.Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
9.Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
10.Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air serta pemanfaatan ruang wilayah.
11.DAS….
11.DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12.DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13.Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14.Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
15.Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media pengatur tata air.
16.Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing.
17.Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
18.Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
19.Pembinaan dan pengendalian adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang efektif dan efisien.
20.Pemberdayaan adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
21.Instansi terkait adalah Kementerian/Lembaga pemerintahan non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
22.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriterian yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penyusunan rencana Pengelolaan DAS;
b.kriteria….
b.kriteria dan metode perhitungan dalam penentuan prioritas penanganan DAS;
c.tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya;
d.tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS;
e.peran pemerintah desa;
f.pembentukan forum DAS;
g.tata cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS; dan
h.tata cara pembinaan dan pengendalian pengelolaan DAS.

BAB II

TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS

Pasal 4

(1)Pedoman dan penyusunan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar, meliputi:
1. a.dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai hilir;
2. b.dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
3. c.melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
4. d.adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik DAS;
5. e.pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
6. f.akuntabel dan transparan;
7. g.melibatkan multidisiplin ilmu; dan
8. h.berbasis sistem informasi pengelolaan DAS.
(2)Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengembangan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.

Pasal 5

(1)Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan DAS seperti yang tercantum pada Pasal 4 huruf h berbasis Sistem Informasi Pengelolaan DAS.
(2)Ruang lingkup Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi pengelolaan, pendistribusian, dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
(3)Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibangun dengan komponen antara lain:
1. a.data dan informasi mengenai pengelolaan DAS; b.sarana ….
2. b.sarana dan prasarana berupa perangkat lunak dan perangkat untuk menyimpan, menampilkan dan menyediakan akses terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan DAS;
3. c.kelembagaan yang mendukung operasional dan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan DAS disebut sebagai unit pengelola; dan
4. d.sumber daya manusia pengelola data dan informasi dengan kualifikasi dan kemampuan yang memadai dalam Sistem Informasi Geografis.
(4)Dalam pengelolaan sistem informasi pengelolaan DAS berkoordinasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 6

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menyediakan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.

Pasal 7

Pengguna Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a.pengguna umum, meliputi semua kalangan, baik perorangan maupun instansi yang dapat mengakses Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk melihat data atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS; dan
b.pengguna khusus atau administrator, meliputi perorangan atau kelompok yang mewakili instansi tertentu yang diberi kewenangan untuk mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS, dalam hal menambah dan mengurangi data yang ditampilkan, mengubah tampilan visualisasi data, mengedit data, mengunggah data, dan melakukan eksport data.

Pasal 8

(1)Data yang dikelola dalam Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi data spasial dan data non spasial.
(2)Data spasial berupa peta maupun citra penginderaan jauh dalam bentuk digital.
(3)Data non spasial berupa tabel maupun deskripsi berupa keterangan atau penjelasan yang memiliki keterkaitan dengan data spasial.

Pasal 9

(1)Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dapat melibatkan:
1. a.Pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang membidangi pengelolaan DAS;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan DAS;
3. c.swasta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
4. d.lembaga swadaya masyarakat; dan
5. e.masyarakat.
(2)Penyusunan….
(2)Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilakukan secara terintegrasi dan sinkronisasi dengan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab.

Pasal 10

(1)Integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pada setiap menyusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
(2)Koordinasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

Manfaat Rencana Pengelolaaan DAS disusun dan ditetapkan, antara lain:

a.menjadi salah satu acuan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detail di wilayah DAS;
b.menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
c.sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematik dan instrumen pertanggung jawaban pengelola DAS.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…