DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana penanggulangan bencana tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RPB meliputi: a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana; e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan . . . SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Begara Republik Indinesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 114). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Bara t.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7.Rencana . . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3
7.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi, program dan pilih tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan Bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat Bencana dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah kabupaten, perangkat daerah terkait dan lintas sektor dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menjadi dasar bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana, bai k prabencana, saat Bencana, dan pascabencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan dari dampak Ben cana yang terjadi;
b.acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan ka pasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dala m pelaksanaan penanganan pencegahan, kedaruratan, dan reh abilitasi Bencana di Daerah; dan
c.mendorong keterpaduan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan kebijakan penanggulangan Bencana dan m enjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Dae rah.

Pasal 4

(1)RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak bencana;
4. d.pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen RPB Tahun 2025-2029.

Pasal 5

. . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4

Pasal 5

(1)Sistematika dokumen RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
3. c.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. d.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
5. e.rencana aksi Daerah untuk pengurangan risiko Bencana;
6. f.pemaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
7. g.Penutup.
(2)Dokumen RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD bertanggung ja wab atas pengendalian dan evaluasi RPB Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjag a konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggara an penanggulangan Bencana.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPB Tahun 2025-2029 se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling sedikit pada:
1. a.capaian target tujuan dan sasaran RPB; dan
2. b.capaian target indikator kinerja RPB.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RPB Tahun 2025-2029 bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketent uan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

. . . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 24 Desember 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 24 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd JUNDA MAULANA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 41 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum, ${ttd} SUHENDRA, S.H., CfrA, Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19840517 200902 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENGAGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029 Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga masih dijumpai tumpang tindih program dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Salah satu dasar tersebut adalah tersedianya Dokumen RPB. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Merupakan dokumen penting yang dapat menjadi acuan bagi suatu Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyuluh. Dengan mengetahui kemungkinan besaran kerugian, maka fokus perencanaan, dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Kajian risiko bencana ini merupakan dasar untuk membangun keselarasan arah dan efektivitaspenyelenggaraan penanggulangan bencana. Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,20 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulanganbencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7 risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini pemerintah provinsi Provinsi Sulawesi Barat akan memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2012 –

2017.Selain itu perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalanjkan perencanaan penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 - 2027 ini, merupakan strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Barat, dengan melibatkan unsur SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan seluruh BPBD Kabupaten dan Kota. B. TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk:
1.Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana,
2.Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3.Sebagai dasar penetapan tujuan pelayanan minimal penanggulangan bencanab meliputi penyusunan dokumen perencanaan yang lebih spesifik untuk setiap bencana, antara lain: Rencana Mitigasi, Rencana Kontinjensi, Rencana Respons, Rencana Pemulihan.
4.Sebagai wadah dan alat koordinasi antar pelaku dalam penanggulangan bencana daerah. C. KERANGKA PIKIR
1.MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan tanggap bencana. Penanggulangan bencana merupakan proses dinamis yang berkembang dari fungsi manajemen klasik. perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan penanggulangan bencana. merupakan upaya kolaboratif atau melibatkan berbagai organisasi yang perlu bekerja sama sepanjang siklus fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Diantara tahapan-tahapan penanggulangan bencana, penanggulangan dan penanggulangan bencana dilakukan dengan menggunakan kerangka pengelolaan masing-masing tahapan. Kerangka manajemen tersebut adalah manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen pemulihan pascabencana. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 8 Gambar 1.1 Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana(Sumber : Pedoman Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Tahun 2021)

a.Manajemen Risiko Bencana. Manajemen risiko bencana adalah serangkaian upaya penanggulangan bencana pada fase pra bencana. Manajemen risiko bencana secara umum memiliki fokus pada faktor-faktor yang dapat mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi terintegrasi dan komprehensif melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan da peringatan dini. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana. Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi untuk 'situasi tidak ada potensi bencana' dan 'situasi berpotensi bencana'. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengelola faktor risiko bencana untuk mengurangi risiko sebelum terjadi bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan komprehensif.
b.Manajemen Kedaruratan Bencana Manajemen Kedaruratan Bencana merupakan upaya penanggulangan kedaruratan bencana yang menekankan pada unsur pengurangan jumlah korban dan korban jiwa serta penanganan pengungsi dalam situasi krisis/darurat secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh merupakan suatu inisiatif. Rangkaian inisiatif ini telat ditetapkan dan ditetapkan sebagai sistem tanggap bencana dan sistem tanggap darurat bencana. Kerangka Manajemen Darurat Bencana berisi pedoman dan strategi penanggulangan bencana selama fase darurat. Kesiapsiagaan darurat, tanggap darurat, transisi darurat kepemulihan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengelola keadaan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Prioritas dalam pelaksanaan manajemen krisis adalah langkah- langkah yang efektif untuk mengatasi masa krisis dan keadaan darurat bencana, termasuk membangun komunitas untuk respon mandiri dan mekanisme terpadu dalam tanggap darurat bencana, prosedur, dan sarana konstruksi Kegiatan tahap perlindungan sipil umumnya berkaitan dengan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelamatan dan rehabilitasi.
c.Manajemen pemulihan Pasca Bencana Manajemen pemulihan pasca bencana adalah kegiatan penanggulangan bencana pasca bencana yang menitikberatkan pada faktor-faktor yang dapat memulihkan dan membangun kembali keadaan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan yang terkena bencana. Tujuannya agar lembaga, prasarana dan sarana pascabencana dapat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 9 berfungsi dan dibangun kembali secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dengan menonjolkan faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau pemulihan dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan didefinisikan sebagai kerangka pemulihan pasca bencana atau pasca bencana.
1. 2.KONSEP RISIKO DAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA Rencana penanggulangan bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah untuk mengelola semua risiko bencana yang ada. Definisi umum dari risikom bencana meliputi kematian, cedera, penyakit, bahaya kehidupan, kehilangan keamanan, evakuasi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan aktivitas masyarakat. Manajemen risiko bencana menangani dua komponen risiko: (1) bahaya atau ancaman yang menyebabkan bencana, dan (2) kerentanan yang terkait dengan komponen yang berisiko (manusia dan aset), termasuk kemampuan untuk menghadapi bahaya. Risiko bencana diukur dan/atau dinilai dengan metodologi penilaian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko (disaster risk index) dan pemetaan risiko bencana di wilayah tersebut. Penilaian risiko terdiri dari tiga langkah: (1) pengkajian bahaya atau ancaman bencana, (2) penilaian kerentanan dan kapasitas, dan

(3)penilaian risiko bencana. Proses penilaian risiko dilakukan untuk menentukan prioritas ancaman/bahaya atau risiko bencana yang akan dikelola. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru. Mengurangi risiko bencana yang ada. Kelola risiko residual untuk meningkatkan ketahanan. ISO 31000 menyatakan bahwa standar manajemen risiko bencana terdiri dari serangkaian proses termasuk identifikasi risiko bencana, penilaian risiko bencana, penilaian risiko bencana, manajemen risiko bencana, komunikasi dan konsultasi risiko, dan pemantauan risiko. Selama ini proses identifikasi risiko, penilaian risiko dan penilaian risiko telah dilakukan dalam rangkaian penilaian risiko bencana. Penilaian risiko mengarah pada pilihan tindakan sebagai pedoman manajemen risiko dan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan manajemen bencana. RPB merupakan hasil dari proses manajemen risiko bencana menurut ISO 31000. Di sisi lain, proses komunikasi, konsultasi dan pemantauan risiko bencana terus dilakukan untuk memperbarui pengelolaan risiko bencana.

3.KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana. RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis jangka waktunya. Peninjauan ulang (review RPB) dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru atau diperlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 10

a.BNPB untuk tingkat nasional;
b.BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
c.BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
d.Sebagai dokumen perencanaan, substansi yang dimuat dalam RPB meliputi:
e.Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Identifikasi dan analisa jenis dan ragam ancaman bencana di daerah atau dikernal dengan kajian ancaman bencana.
f.Pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab risiko bagi daerah, termasuk kapasitas yang dimiliki daerah untuk menangani dan mengelola risiko. Proses analisis ini dikenal dengan Kajian Kerentanan dan Kapasitas.
g.Analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis potensi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana di daerah.
h.Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
i.Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.
j.Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia yaitu pelibatan para pihak
k.atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
l.RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik di mana posisi dan kedudukan RPB:
m.Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi;
n.Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana;
o.Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah;
p.Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah;
q.Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya. Kerangka pikir penyusunan RPB dapat disajikan pada bagan sebagai berikut Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penyusunan RPB Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 11 D. KEDUDUKAN DOKUMEN Rencana penanggulangan bencana disiapkan dan ditetapkan untuk mencakup dan mengkoordinasikan semua kegiatan di semua tahap penanggulangan bencana. Sebuah rencana umumnya dapat didefinisikan sebagai "kerangka kerja" dan "rencana". Kerangka kerja ini adalah tentang pembagian tugas, siapa melakukan apa dan apa mekanismenya (perencanaan statis). Rencana tersebut menjelaskan secara lebih rinci apa yang akan dilakukan, kapan, dimana, apa tujuannya, dana apa yang dibutuhkan, dan apa keluaran, hasil dan dampak yang akan dicapai (rencana dinamis). Rencana penanggulangan bencana Indonesia tertuang dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 untuk mengantisipasi peningkatan risiko selama 25 tahun ke depan. RIPB memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga memeriksa referensi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah kerangka kerja penanggulangan bencana lima tahun. PB Rena disusun dan ditetapkan sebagai prosedur dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan lokal dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) daerah. Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan dasar perencanaan penanggulangan bencana untuk hal-hal lain yang lebih spesifik. Kebijakan dan arahan strategis RPB akan menginformasikan dokumen perencanaan teknis/taktis yang akan disusun dan dijadikan pedoman/pedoman/referensi pelaksanaan kegiatan/penanggulangan penanggulangan bencana pada setiap fase siklus bencana gambar 1.4. Hubungan antara rencana penanggulangan bencana dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Gambar 1.3 Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana(Sumber : Pedoman Penyusunqn Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Tahun 2021) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 12
1. 1.RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana merupakan Sebuah dokumen yang merangkum rencana aksi dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Rencana Aksi PRB ini menetapkan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan bagian integral dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi PRB lebih merupakan dokumen teknis operasional. Rencana aksi PRB ini terintegrasi dan sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti rencana tata ruang, program perlindungan iklim, pengentasan kemiskinan dan program nasional lainnya. Bagi LSM, Rencana Aksi PRB merupakan komitmen untuk menangani PRB.
2. 2.RENCANA MITIGASI BENCANA Rencana mitigasi bencana adalah rencana teknis yang dibuat oleh sektor atau lembaga tertentu untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Rencana mitigasi ini biasanya tidak secara eksplisit diberi label sebagai mitigasi bencana, tetapi mengikuti tujuan pembangunan atau implementasi proyek tertentu.
3. 3.RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
4. 4.RENCANA KONTINJENSI (RENKON) Rencana Kontinjensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui Bersama. Rencana kontinjensi disusun spesifik jenis bencana, yang berarti bahwa satu rencana kontinjensi disusun hanya khusus untuk satu jenis ancaman bencana.
5. 5.RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA (RENOPS) Rencana Operasi Darurat Bencana merupakan rencana tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
6. 6.RENCANA PEMULIHAN Rencana Pemulihan (Pre Disaster Recovery Planning PDRP) adalah upaya yang disengaja untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi. Konsep PDRP didasarkan pada pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan bencana dan meningkatkan hasil pemulihan. PDRP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pembelajaran pascabencana ke dalam perencanaan untuk kejadian bahaya di masa depan. Dengan merencanakan pemulihan sebelum bencana terjadi, pemerintah dan mitra dapat mencapai konsensus tentang tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi kunci untuk membuat keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab, dan merencanakan operasi pemulihan. Manajemen yang efisien. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 13
7. 7.RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA (R3P) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan rencana pemulihan daerah yang terkena bencana setelah terjadi bencana. Penyusunan rencana pemulihan ini didasarkan pada hasil analisis kerusakan dan analisis kebutuhan pasca bencana. Ruang lingkup perencanaan pemulihan dan pemulihan pasca bencana meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor bisnis, sektor sosial, pemerintahan, keuangan dan perbankan. Selama tiga tahun, dokumen ini mencakup kondisi lokal dan kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi. Pelaksanaan pemulihan dan pemulihan pasca bencana, termasuk penanggung jawab masing-masing program pemulihan, kapasitas sumber daya, dan pendanaan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik dimana posisi dan kedudukan RPB:
a.Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi
b.Memuat kerangka kerja pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana
c.Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
d.Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
e.Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan non- pemerintah. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pemaduan RPB dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRWD. Posisi dan kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada diagram berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 14 Gambar 1.4. Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana(Sumber : Pedoman Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Tahun 2021) E. LANDASAN HUKUM
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
3. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana.
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. 8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang BNPB
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Panduan Monev Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 15
10. 10.Peraturan Pemerintah No. 2 Tentang Standar Pelayanan Minimal
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur.
12. 12.Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur.
13. 13.Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi
14. 14.Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
15. 15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
16. 16.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoma Evaluasi Pembangunan Nasional
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. 18.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
19. 19.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 201 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
20. 20.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024;
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034
22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. F. RUANG LINGKUP Lingkup dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan:
23. 1.Lingkup risiko bencana: berisi tentang jenis bahaya yang ada di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang memberikan dampak serius di daerah tetapi belum masuk dalam KRB.
24. 2.Lingkup kerangka kerja penanggulangan bencana yang memuat pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.
25. 3.Lingkup program dan rencana aksi: rencana kegiatan dalam RPB mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
26. 4.Lingkup pelaksana rencana aksi: kegiatan dalam rencana aksi yang dituangkan dalam RPB dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 16
27. 1.ADMINISTRASI DAN GEOGRAFI Secara astronomis, Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 0°12’ - 03°38’ Lintang Selatan dan 118°43’ 15’’ - 119° 54’ 3’’ Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di M Secara astronomis, Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 0°12’ - 03°38’ Lintang Selatan dan 118°43’ 15’’ - 119° 54’3’’ Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju ini memiliki luas wilayah 15.760,56 km2. Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:  Sebelah Utara: Berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah  Sebelah Selatan : Berbatasan dengan provinsi Sulawesi Selatan  Sebelah Barat: Berbatasan dengan selat Makassar  Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 Kabupaten dan 650 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, ibukota dan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten/kota Ibukota Luas (km2) Persentase Terhadap Luas Provinsi (%) Kabupaten 01Mamuju Utara Pasangkayu 3.043,75 19,31 02Mamuju Mamuju 3.973,07 25,21 03Mamasa Mamasa 3.005,88 19,07 04Polewali Mandar Polewali Mandar 1.775,65 11,27 05Majene Majene 947,84 6,01 06Mamuju Tengah Mamuju Tengah 3.014,37 19,13 Provinsi Sulawesi Barat 15.760,56 100 Sumber : Permendagri No.72 Tahun 2019 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 17 Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Barat Sumber : Hasil Pengolahan,2022
28. 2.DEMOGRAFI Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 mencapai 1.355.554 jiwa yang terdiri dari 680.325 laki-laki dan 675.229 perempuan. Sementara pada tahun 2022 berjumlah 1.458.606 jiwa dengan jumlah laki- laki sebanyak 739.649 jiwa dan perempuan sebanyak 718.957 jiwa. Untuk sex ratio di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terdapat peningkatan dimana pada 2018 sex ratio 100,75 sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 102,88. Hal ini menunjukan bahwa di Provinsi rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah daratan 15.760,56 km2, dengan luasan dan jumlah penduduk yang rata rata dari tahun ketahun bertambah walaupun tidak secara signifikan, pada tahun 2018 Kepadatan penduduk (Jiwa/km2) Provinsi Sulawesi Barat adalah 86 jiwa pada setiap 1 km2, sedangkan pada tahun 2022 tidak terjadi peningkatan dalam angka 92 jiwa pada setiap 1 km 2 . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 18 Tabel 2.2. Jumlah penduduk kabupaten dan jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat 2018 - 2022 Kabupat en dan Provinsi Jumlah penduduk kabupaten dan jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat 2018 - 2022 Laki-laki Perempuan Total 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Majene 83.91 85.084 87.025 87.679 88.442 87.362 88.800 87.382 88.109 88.948 171.272 173.884 174.407 175.788 177.39 Polewali Mandar 214.68 4 217.59 7 238.27 4 240.86 244.03 2 222.97 8 224.97 9 240.26 243.06 246.46 1 437.662 442.576 478.534 483.92 490.493 Mamasa 80.678 81.896 83.928 84.623 85.446 78.523 80.075 79.455 80.179 81.025 159.201 161.971 163.383 164.802 166.471 Mamuju 145.47 9 148.98 1 143.08 144.60 9 146.47 9 140.91 144.34 5 135.68 4 137.24 5 139.13 7 286.389 293.326 278.764 281.854 285.616 Pasangk ayu 88.164 90.274 97.971 100.12 9 102.94 5 82.039 84.197 90.89 92.969 95.663 170.203 174.471 188.861 193.098 198.608 Mamuju Tengah 67.41 69.001 69.909 70.965 72.305 63.417 65.027 65.371 66.415 67.723 130.827 134.028 135.28 137.38 140.028 Sulawesi Barat 680.32 5 692.83 3 720.18 7 728.86 5 739.64 9 675.22 9 687.42 3 699.04 2 707.97 7 718.95 7 1.355.5 54 1.380.2 56 1.419.2 29 1.436.8 42 1.458.6 06 Jumlah penduduk menurut kelompok umur berdasarkan hasillong form Sensus penduduk tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 0 - 4 71.021 69.176 140.197 5 - 9 67.345 66.334 133.679 15 - 19 70.212 65.694 135.906 20 - 24 68.645 64.168 132.813 20 - 24 64.890 62.210 127.100 20 - 24 59.387 57.451 116.838 Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 35 - 39 54.190 52.186 106.376 40 - 44 49.233 47.835 97.068 45 - 49 43.260 42.631 85.891 50 - 54 36.140 35.732 71.872 55 - 59 29.074 29.051 58.125 60 - 64 21.680 21.961 43.641 65 - 69 15.263 15.964 31.227 70 - 74 10.093 10.984 21.077 75+ 9.631 11.566 21.197 JUMLAH 739.649 718.957 1.458.606 Jumlah penduduk menurut jenis disabilitas berdasarkan hasillong form Sensus penduduk tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.4. Jumlah dan Jenis Disabilitas per Kabupaten Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 19 Kabupaten Tingkat kesulitan melihatTingkat kesulitan mendengar Tingkat kesulitan memahami atau dipahami ketika berbicara Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Majene 171 500 6.798 184 645 3.169 189 383 1.661 Polewali Mandar 423 1.723 20.833 521 1.961 10.096 731 1.369 5.038 Mamasa 171 560 6.483 180 805 3.791 312 529 1.300 Mamuju 311 414 7.224 127 722 3.675 229 512 1.617 Pasangkay u 57 417 7.518 105 464 2.421 282 377 1.317 Mamuju Tengah 63 271 3.132 134 245 1.763 177 268 756 Tabel 2.4. Jumlah dan Jenis Disabilitas per Kabupaten (lanjutan) Tabel 2.4. Jumlah dan Jenis Disabilitas per Kabupaten (lanjutan) Kabupaten Tingkat kesulitan berjalan atau naik tangga Tingkat kesulitan menggunakan jari tangan Tingkat kesulitan mengingat/ berkonsentrasi Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Majene 454 724 4.79760 370 2.310149 373 2.433 Kabupaten Tingkat kesulitan berjalan atau naik tangga Tingkat kesulitan menggunakan jari tangan Tingkat kesulitan mengingat/ berkonsentrasi Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Polewali Mandar 1.063 2.011 12.786 271 924 4.721 302 1.197 5.867 Mamasa 354 738 4.545 78 249 1.772 317 661 4.534 Mamuju 377 613 3.944 74 426 1.824 252 671 6.020 Pasangkay u 283 647 2.881 140 347 1.728 176 295 2.106 Mamuju Tengah 185 367 1.586 55 224 689 110 165 1.205 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 20 Kabupaten Tingkat kesulitan berpikir/belajar Tingkat kesulitan gangguan perilaku / emosional Tingkat kesulitan mengurus diri sendiri Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Sama sekali tidak bisa Banyak Sedikit Majene 180 436 1.857 50 222 1.614 240 388 1.171 Polewali Mandar 443 861 3.583 346 425 2.875 845 808 3.482 Mamasa 370 251 1.390 166 183 1.165 291 296 764 Mamuju 359 189 1.215 191 170 776 185 471 998 Pasangkay u 170 265 1.014 78 250 810 320 360 1.167 Mamuju Tengah 98 170 724 42 63 504 118 177 762
29. 3.TOPOGRAFI Provinsi Sulawesi Barat memiliki topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit hingga bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan. Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 m di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70% dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara- selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.
30. 4.HIDROLOGI Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dialiri oleh sejumlah sungai yang tergolong besar, dengan jumlah aliran sungai terbanyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 sungai yakni Sungai Saddang yang mengaliri Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing- masing sekitar 150 km. Di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdapat 10 daerah aliran sungai (DAS). DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah DAS Mamuju sebesar 44,9% dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2%, DAS Mapilli 34% dan DAS Saddang 27,1%. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 Ha, juga merupakan DAS dengan persentasi lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54% dari total wilayah DAS Karama. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 21
31. 5.IKLIM Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang beriklim tropis memiliki dua musim, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, yaitu penghujan dan kemarau. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara maksimum terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 34,1°C, sedangkan suhu udara minimum yaitu sebesar 20,4°C dan suhu udara rata- rata yaitu 27,7°C Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kelembaban udara relatif tinggi, dimana pada tahun 2008 rata-rata berkisar antara 76,5 persen sampai 82,8 persen. Sedangkan kecepatan angin hampir di seluruh wilayah kabupaten di Sulawesi Barat umumnya merata setiap bulannya, yaitu berkisar 5,76 km/jam hingga 19.4 km/jam. Rata-rata kelembaban udara tahunan yaitu 81,5 %.Jumlah curah hujan rata-rata sepanjang tahun 2021 adalah 2.270,8 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 440,8 mm dan terendah sebesar 32 mm pada bulan Juli.
32. 6.GEOLOGI Geologi Sulawesi bagian Barat didominasi oleh batuan Neogen, tetapi di dalamnya termasuk juga formasi batuan yang berumur Jura. Geologi daerah Bonehau dan sekitarnya didominasi oleh batuan beku dan metamorf, termasuk batuan sedimen yang sedikit termetamorfkan. Litologi mengindikasikan adanya tektonik aktif di area ini. Batuan tertua di daerah penelitian adalah Formasi Latimojong, yang berumur K apur, Di atas Formasi Latimojong diendapkan Formasi Toraja (Tet) secara tidak selaras. Formasi ini berumur Eosen Tengah sampai Akhir. Gambar 2.2. Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat (Sumber : Hasil Pengolahan, 2023) Formasi Toraja (Tet) ditindih secara tidak selaras oleh Formasi Sekala dan Batuan Gunungapi Talaya yang menyebabkan tingginya aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Akibat aktivitas vulkanik pada Formasi Gunungapi Talaya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 22 menyebabkan munculnya Formasi Sekala (Tmps) pada Miosen Tengah – Pliosen yang terbentuk dari batupasir hijau, grewake, napal, batulempung dan tuf dengan sisipan lava susunan andesit-basalt. Formasi Sekala menjemari batuan Gunungapi Talaya (Batuan Vulkanik Talaya, Tmtv) yang tersusun atas breksi gunungapi, tuf serta lava yang tersusun atas andesit- basal dan disisipi batu pasir dan napal serta batubara. Batuan Gunungapi Talaya menjari dengan batuan Gunungapi Adang (Tma) yang utamanya tersusun atas leusit-basalt, yang kemudian menjemari Formasi Mamuju (Tmm) berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju tersusun dari napal, batupasir gampingan, nafal tufan, dan batugamping pasiran yang disisipi tufa. Formasi ini beranggotakan Tapalang (Tmmt) yang terdiri atas batugamping koral, batugamping bioklastik, dan napal yang didalamnya banyak moluska. Formasi lariang tersusun atas batupasir gampingan dan mikaan, batulempung yang disisipi kalkarenit, konglomerat dan tuf yang berumur Miosen Akhir sampai Pliosen Awal. Pada Formasi tersebut terendapkan batuan termuda yaitu aluvium (Qal) yang terdiri atas endapan-endapan sungai, pantai dan antar gunung. Secara geologis, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat berada pada jalur sesar aktif yang berdasarkan data Badan Geologi diketahui bahwa secara umum didominasi oleh struktur geologi berupa jalur lipatan dan sesar naik (fold thrust belt) berarah relatif utara – selatan. Sesar naik ini tergolong sudut landai dan blok bagian timur relatif bergerak naik terhadap blok bagian barat bidang sesar. Jalur sesar naik ini berasosiasi dengan lipatan yang banyak terdapat di bagian barat Provinsi Sulawesi Barat. Jalur sesar naik ini diperkirakan menerus ke arah darat. Gambar 2.3. Sesar yang melewati Sulawesi Barat(Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026)
33. 7.PEREKONOMIAN Tabel 2.5. menunjukkan fluktuasi PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Sulawesi Barat rata-rata belum mampu menciptakan PDRB sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 23 Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu menurun di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Namun, pada tahun 2020-2021, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021-2022, PDRB per kapita tidak mengalami perubahan melainkan malah semakin menurun disetiap tahunnya. Tabel 2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022 Kabupaten dan Provinsi Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 Majene 19.696 20.840 20.227 20.475 20.774 Polewali Mandar 20.212 21.498 19.363 19.454 19.882 Mamasa 13.293 14.084 13.560 13.686 13.787 Mamuju 27.659 28.898 29.287 29.600 30.129 Pasangkayu 41.168 42.602 37.920 38.261 37.154 Mamuju Tengah 16.208 16.929 16.387 16.611 16.655 Sulawesi Barat 22.953 24.164 22.666 22.896 23.073 Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022 Kabupaten dan Provinsi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen 2018 2019 2020 2021 2022 Majene 6.06 5.89 -1.38 2.17 2.39 Polewali Mandar 6.19 6.16 -1.57 1.86 3.59 Mamasa 6.05 5.87 -1.27 1.97 1.76 Mamuju 6.03 5.22 -2.26 2.44 3.15 Pasangkayu 5.28 4.40 -2.73 3.82 -0.12 Mamuju Tengah 5.72 5.21 -1.02 3.35 2.20 Kabupaten dan Provinsi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen 2018 2019 2020 2021 2022 Sulawesi Barat 6.26 5.56 -2.34 2.57 2.30 Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat,2018 dan 2022 Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 4,53 %. Seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sebesar 10,16 %. Sedangkan laju pertumbuhan terendah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 24 dihasilkan oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yaitu sebesar 0,09%. Pada tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 39,65 %, kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 10,65 %. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 9,76 %. Sektor dengan penyumbang terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu hanya sebesar 0,08 %. Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat adalah: ▪ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 39,65 % ▪ Industri Pengolahan: 10,65 % ▪ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor : 9,76 % ▪ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib : 7,97 % ▪ Konstruksi: 7,52 % Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan lokasi aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting. Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022 No. Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB (%) PDRB 2022 (JutaRupiah ) Distribusi PDRB Tahun 2022 (%) 2018 2019 2020 2021 2022 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,10 4,62 0.54 9.81 4.31 13.342.874, 31 39,65 2 Pertambangan dan Penggalian 8,25 5,28 -4.90 1.30 3.77 782.134,06 2,32 No. Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB (%) PDRB 2022 (JutaRupiah ) Distribusi PDRB Tahun 2022 (%) 2018 2019 2020 2021 2022 3 Industri Pengolahan 7,49 5,06 -3.51 8.74 10.1 6 3.583.995,9 3 10,65 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7,19 8,29 6.85 -0.01 1.65 28.027,94 0,08 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,81 9,61 1.63 0.00 0.09 60.376,56 0,18 6 Konstruksi 4,97 6,67 -13.31 4.11 5.33 2.531.277,6 5 7,52 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,16 5,08 -2.66 3.19 5.47 3.284.333,2 1 9,76 8 Transportasi dan Pergudangan 5,66 4,23 -7.00 2.37 8.33 536.125,59 1,59 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 25 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,92 9,69 -7.19 1.28 1.84 88.595,01 0,26 10 Informasi dan Komunikasi 7,86 12,5 4 5.73 0.34 0.15 1.810.296,4 8 5,38 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,60 3,37 6.76 5.28 8.32 767.261,19 2,28 12 Real Estate 6,31 7,28 1.90 0.85 3.38 965.462,64 2,87 13 Jasa Perusahaan 3,06 7,49 -5.42 1.16 2.85 28.113,50 0,08 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,78 4,92 -7.68 0.24 0.46 2.682.567,3 3 7,97 15 Jasa Pendidikan 4,21 8,19 -6.65 2.11 1.02 1.717.614,5 1 5,10 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,43 4,23 2.36 0.47 1.15 752.109,31 2,23 17 Jasa Lainnya 5,75 10,5 3 -5.08 1.17 2.63 693.616,66 2,06 PDRB 6,26 5,56 -2.34 6.10 4.53 33.654.781, 87 100
34. 8.SEJARAH KEJADIAN BENCANA Secara generik proses perumusan prioritas risiko bencana berdasarkan tingkat risiko bersumber dari kajian risiko bencana, dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data-data kejadian dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dan BPBD. Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD. Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 (seratus) tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber. Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 26 Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2009 – 2019, seperti banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim (angin puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, tsunami dan kekeringan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat menurut catatan DIBI yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2022 Jenis Bencana Jumlah Korban Kerusakan MeninggalHilangTerlukaMenderitaMengungsiJumlahRumah Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas PeribadatanFasilitasUmumPerkantoranJembatanPabrik Kios Banjir 49 26 4 171 23.91 4 5.22 29.335 2.255 13 1 8 20 1 14 0 3 Tanah Longsor 7 4 0 9 1.717 0 1.73 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Banjir dan Tanah longsor 4 1 0 2 375 75 453 10 0 0 2 0 0 3 0 0 Abrasi 3 0 0 0 169 0 169 12 2 0 0 0 0 0 0 0 Puting Beliung 27 0 0 1 171 14 186 2.962 1 1 1 0 1 0 0 0 Kekering an 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gempa Bumi 10 107 3 11.12 5 20.63 6 132.84 8 164.71 9 16.40 4 233 49 107 0 81 7 0 5 Jenis Bencana Jumlah Korban Kerusakan MeninggalHilangTerlukaMenderitaMengungsiJumlahRumah Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas PeribadatanFasilitasUmumPerkantoranJembatanPabrik Kios Gempa Bumi dan Tsunami 1 1 0 0 0 8.731 8.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 104 139 7 11.30 8 46.98 2 146.88 8 205.32 4 21.65 6 249 51 118 20 83 24 0 8 Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia,2023 Dari data tersebut, wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Masing- masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesaradalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 27 Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 2.3. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2022 (Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia, 2023)
35. 9.TINGKAT KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2009-2022. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Gambar 2.4. Grafik Kecenderuangan Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat 2009 – 2019(Sumber: Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 – 2026) Tanah Longs Ab r a si 3 Banji r Puting Beliung Tsuna mi Gempa Bumi Persentase Jumlah Kejadian Bencana Prov. Sulawesi Barat 2012 - 2022 Gemp a Bumi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 28 Pada grafik di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat periode 2009 – 2019. Terlihat dalam kurun 2015 – 2019, adanya peningkatan jumlah kejadian pada bencana Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim (puting beliung). B. RISIKO BENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Potensi risiko dihitung melalui pengkajian risiko bencana daerah yang menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkatkapasitas yang menentukan tingkat risiko bencana. Selain tingkat risiko, pengkajian risiko bencana juga menghasilkan peta risiko untuk setiap ancaman bencana di suatu daerah. Di tingkat pemerintah, kajian dan peta risiko bencana ini harus menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan di daerah. Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Data yang digunakan dalam sub bab ini diperoleh dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Barat 2022 - 2026 yang proses pengkajian dan penyusunannya difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
36. 1.PROFIL ANCAMAN BENCANA Provinsi Sulawesi Barat memiliki 12 ancaman bencana yang diidentifikasi daripengkajian ancaman, yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim (Angin Kencang), Epidemi Wabah Penyakit, Gelombang Ekstrim Dan Abrasi, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Kegagalan Teknologi,Tanah longsor, Kekeringan, Likuefaksi, dan Tsunami dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tabel 2.9. Potensi bencana Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan luas No. Jenis Bencana Bahaya Luas bahaya (ha) KelasRendahSedang Tinggi Total 1 Banjir 5.637 99.492 91.941 197.070 Tinggi 2 Banjir Bandang 18.851 20.640 43.495 82.986 Tinggi 3 Cuaca Ekstrim 250.005 127.848 68.519 446.372 Tinggi 4 Epidemi Wabah Penyakit 877.312 0 0 877.312 Rendah 5 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 7.196 933 1.239 9.368 Tinggi 6 Gempabumi 1.418.534 132.686 24.836 1.576.056 Tinggi 7 Kebakaran Hutan Dan Lahan 619.392 459.579 11.617 1.090.588 Sedang 8 Kegagalan Teknologi 24 0 0 24 Rendah 9 Kekeringan 86.671 1.488.793 592 1.576.056 Tinggi 10 Likuefaksi 6.531 210.134 6.319 222.984 Sedang 11 Tanah Longsor 20.916 435.615 803.404 1.259.935 Tinggi 12 Tsunami 8.024 9.616 4.256 21.896 TINGGI Sumber : KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026 Tabel di atas menunjukkan luas Ancaman dan kelas Ancaman seluruh potensi Ancaman di Provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan potensi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 29 Ancaman di Provinsi Sulawesi Barat memiliki kelas Tinggi untuk bencana banjir,banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami. Sedangkan kelas Sedang untuk Ancaman kebakaran hutan dan lahan dan likuefaksi Kelas Rendah untuk Ancaman covid-19, epidemi wabah penyakit, dan kegagalan teknologi. Penentuan kelas Ancaman untuk keseluruhan bencana yang ada di Provinsi Sulawesi Barat diambil dari kelas maksimal keseluruhan Ancaman dari kajian Ancaman tingkat Kabupaten.
37. 2.PROFIL KERENTANAN BENCANA Profil kerentanan dibangun dari penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Pengkajian masing-masing indeks tersebut berbeda untuk setiap bencana dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Sulawesi Barat No. Jenis Bencana Penduduk terpapar (jiwa) Jumlah Penduduk Terpapar Kelompok Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Cacat Kelas 1 Banjir 1.035.434 64.518 49.898 2.493 Sedang 2 Banjir bandang 181.924 13.903 16.017 914 Sedang 3 Cuaca ekstrim 1.680.205 119.881 95.353 4.885 Sedang 4 Epidemi wabah penyakit 2.043.790 109.984 107.131 6.398 Sedang 5 Gelombang ekstrim dan abrasi 88.372 10.048 8.283 495 Sedang 6 Gempabumi 2.711.368 152.913 140.901 8.187 Sedang 7 Kebakaran hutan dan lahan - - - - - 8 Kegagalan teknologi - - ` - - 9 Kekeringan 2.870.397 152.913 140.901 8.187 Sedang 10 Likuefaksi 1.487.025 83.730 64.523 3.160 Sedang 11 Tanah longsor 569.197 36.169 47.512 3.340 Sedang 12 Tsunami 150.437 9.802 7.997 407 Sedang Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026 Tabel 2.10 Menunjukkan bahwa seluruh bencana memiliki potensi penduduk keterpaparan dengan sedang hingga rendah, kecuali bencana kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi . tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga. Bencana Kegagalan Teknologi tidak memapar pada penduduk yang ada. Bencana Kegagalan Teknologi tidak memapar pada penduduk yang ada. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas Sedang. bencana yang termasuk dalam kelas Sedang adalah bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Kekeringan, Likuefaksi, Tanah Longsor dan Tsunami. Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga. Bencana Kegagalan Teknologi tidak memapar pada penduduk yang ada. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 30 Tabel 2.11. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi, dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat No Jenis Bahaya Kerugian (Juta Rupiah) Kerusakan Lingkungan (Ha) Kelas Kerusakan Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Kerugian 1 Banjir 3.212.686 3.741.307 6.953.993 TINGGI 886 TINGGI 2 Banjir bandang 1.212.978 721.442 1.934.420 TINGGI 839 TINGGI 3 Cuaca ekstrim 6.600.488 2.785.674 9.386.162 TINGGI - - 4 Epidemi wabah penyakit - - - - - - 5 Gelombang ekstrim dan abrasi 150.119 4.251 154.370 SEDANG 18 RENDAH 6 Gempabumi 2.900.693 2.936.742 5.837.436 TINGGI - - 7 Kebakaran hutan dan lahan - 2.665.473 2.665.473 RENDAH 36.867 TINGGI 8 Kegagalan teknologi - 0 0 RENDAH - - 9 Kekeringan - 3.579.456 3.579.456 RENDAH 308.244 TINGGI 10 Likuefaksi 2.688.309 660.745 3.349.054 TINGGI 1.735 TINGGI 11 Tanah longsor 2.960.850 1.270.640 4.231.490 TINGGI 84.475 TINGGI 12 Tsunami 353.539 75.453 428.993 TINGGI 21 RENDAH Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta bencana Kekeringan sama- sama memiliki kelas kerugian Rendah dan kelas kerusakan lingkungan Tinggi. Sementara itu untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Likuefaksi, dan Bencana Tanah Longsor memiliki kelas kerugian Tinggi dan kelas kerusakan Tinggi. BencanaCuaca Ekstrim dan Gempabumi dikategorikan memiliki kelas kerugian Tinggi tanpa adanya kerusakan lingkungan, sedangkan bencana Tsunami memiliki kelas kerugian Tinggi dan kelas kerusakan lingkungan Rendah. Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Provinsi Sulawesi Barat, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.12. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat No. Jenis Bahaya Kelas Penduduk Terpapar Kelas Kerugian Kelas Kerusakan Lingkungan Kelas Kerentana n 1 Banjir Sedang Tinggi Tinggi Tinggi 2 Banjir bandang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi 3 Cuaca ekstrim Sedang Tinggi - Tinggi 4 Epidemi wabah penyakit Sedang - - Rendah No. Jenis Bahaya Kelas Penduduk Terpapar Kelas Kerugian Kelas Kerusakan Lingkungan Kelas Kerentana n 5 Gelombang ekstrim dan abrasi Sedang Sedang Rendah Sedang 6 Gempabumi Sedang Tinggi - Tinggi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 31 7 Kebakaran hutan dan lahan - Rendah Tinggi Sedang 8 Kegagalan teknologi - Rendah - Rendah 9 Kekeringan Sedang Rendah Tinggi Sedang 10 Likuefaksi Sedang Tinggi Tinggi Sedang 11 Tanah longsor Sedang Tinggi Tinggi Tinggi 12 Tsunami Sedang Tinggi Rendah Tinggi Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kelas kerentanan rendah, sedang, dan tinggi. Jenis bencana yang termasuk kelas kerentanan rendah adalah bencana Epidemi dan Wabah Penyakit dan Kegagalan Teknologi. Jenis Bencana yang termasuk dalam kelas kerentanan sedang adalah bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Likuefaksi. sedangkan jenis bencana kelas kerentanan tinggi adalah Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor dan Tsunami.
38. 3.PROFIL KAPASITAS Hasil kajian menunjukkan bahwa kelas kapasitas bencana di Provinsi Sulawesi Barat adalah Sedang, kecuali untuk jenis bahaya kegagalan teknologi yang dikategorikan Rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.13. Hasil Kajian Kapasitas Bencana di Provinsi Sulawesi Barat No. Jenis Bencana Kelas Kapasitas 1 Banjir Sedang 2 Banjir Bandang Sedang 3 Cuaca Ekstrim Sedang 4 Epidemi Wabah Penyakit Sedang 5 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Sedang 6 Gempabumi Sedang 7 Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang 8 Kegagalan Teknologi Rendah 9 Kekeringan Sedang 10 Likuefaksi Sedang 11 Tanah Longsor Sedang 12 Tsunami Sedang Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026
39. 4.RISIKO BENCANA Tingkat risiko bencana Provinsi Sulawesi Barat dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencanadi Provinsi Sulawesi Barat. Kajian risiko Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 32 bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.14. Tingkat Risiko Bencana No.Jenis Bahaya Kelas Bahaya Kelas Kerentanan Kelas Kapasitas Kelas Risiko 1 Banjir Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 2 Banjir Bandang Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 3 Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 4 Epidemi Wabah Penyakit Rendah Rendah Sedang Rendah 5 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Tinggi Sedang Sedang Sedang 6 Gempabumi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 7 Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang Sedang Sedang Sedang 8 Kegagalan Teknologi Rendah Rendah Rendah Rendah 9 Kekeringan Tinggi Sedang Sedang Sedang 10 Likuefaksi Sedang Sedang Sedang Sedang 11 Tanah Longsor Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 12 Tsunami Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026 Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko Rendah untuk bencana Epidemi dan Wabah Penyakit serta Kegagalan Teknologi. Untuk kelas risiko Sedang adalah bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Likuefaksi. Sementara itu, untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor dan Tsunami memiliki tingkat risiko Tinggi. C. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI Rencana penanggulangan bencana berbasis pada pengkajian risiko bencana, risiko bencana yang diprioritaskan untuk ditangani telah tertuang dalam Dokumen KRB pada Bab 3 sehingga pada bagian ini mengacu pada hasil prioritas bencana yang ditangani dalam KRB.Namun demikian, untuk kepentingan penyusunan dokumen RPB perlu menambahkan analisis jika risiko bencana berubah dan / atau terjadi kejadian bencana, risiko bencana tersebut dinyatakan dalam status bencana nasional dan daerah. Bencana prioritas merupakan bencana-bencana yang prioritas ditangani dalam 5 (tahun) berdasarkan tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana, serta perkiraan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Penentuan bencana prioritas merupakan hasil kesepakatan daerah pada kegiatan Diskusi Publik dalam tahapan Penyusunan Dokumen RPB di Provinsi Sulawesi Barat. Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan / kegiatan dan mekanisme general yang dijabarkan dalam Kerangka Penyelenggaraan Bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 33 Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani jika kedua hal tersebut terpenuhi, yakni dengan melakukan analisis pada komponen:
40. 1.Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
41. 2.Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan / atau merujuk pada DIBI BNPB. Mekanisme penentuan bencana yang prioritas akan ditangani merupakan salah satu alat untuk memastikan intervensi penanggulangan bencana dilakukan secara tepat terhadap jenis potensi bencana utama yang ada di daerah. Bencana yang prioritas akan ditangani diperlukan untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik. Risiko bencana prioritas yang ditangani dalam 5 (tahun) periode Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya bencana. Pilihan (risiko) bencana yang prioritas ditangani mempengaruhi pilihan aksi dalam pengelolaan risiko bencana
42. 1.Pencegahan atau menghindari risiko, yakni apabila risikonya sangat besar melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: memindahkan atau relokasi penduduk di bantaran sungai.
43. 2.Mitigasi atau mengurangi risiko, yakni apabila risikonya masih dalam batas kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: membangun tanggul sungai untuk mencegah banjir.
44. 3.Pengalihan risiko, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankan. Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.
45. 4.Penerimaan risiko yakni menerima resiko yang mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi sebelumnya yang sudah dilakukan.
46. 5.Upaya kesiapsiagaan harus masuk kedalam rencana aksi (jika jenis bencana tersebut membutuhkan kesiapsiagaan). D. TINGKAT RISIKO Tingkat risiko bencana bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026. Berdasarkan dokumen KRB, terdapat 12 (sembilan) potensi bencana di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:
47. 1.Banjir
48. 2.Banjir Bandang
49. 3.Cuaca Ekstrim
50. 4.Epidemi Wabah Penyakit
51. 5.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi
52. 6.Gempabumi
53. 7.Kebakaran Hutan Dan Lahan
54. 8.Kegagalan Teknologi
55. 9.Kekeringan
56. 10.Likuefaksi
57. 11.Tanah Longsor
58. 12.Tsunami Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 34 Maka, berdasarkan tingkat risiko bencana diperoleh data sebagai berikut : Tabel 2.15. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Barat No. Jenis Bahaya Kelas Bahaya Kelas Kerentanan Kelas Kapasitas Kelas Risiko 1 Banjir Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 2 Banjir Bandang Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 3 Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 4 Epidemi Wabah Penyakit Rendah Rendah Sedang Rendah 5 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Tinggi Sedang Sedang Sedang 6 Gempabumi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 7 Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang Sedang Sedang Sedang 8 Kegagalan Teknologi Rendah Rendah Rendah Rendah 9 Kekeringan Tinggi Sedang Sedang Sedang 10 Likuefaksi Sedang Sedang Sedang Sedang 11 Tanah Longsor Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 12 Tsunami Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026 Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik. Proses perumusan prioritas risiko bencana:
59. 1.Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
60. 2.Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB. Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agarbisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD. Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yangdikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 35 Tabel 2.16. Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Barat PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA KECENDERUNGAN MENURUN TETAP MENINGKAT KELAS RISIKO BENCANA RENDAH Epidemi & Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi SEDANG Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi TINGGI Banjir Bandang, Tsunami Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor Sumber : KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026 Prioritas Non Prioritas Non Prioritas Tabel di atas menunjukkan bahwa bencana yang menjadi prioritas penanganan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu bencana Banjir Bandang, Tsunami, Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor dan Likuefaksi.
61. 1.Banjir Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luasbahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Sulawesi Barat, yang ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 2.17. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Sulawesi Barat Daerah Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 PASANGKAYU 2.743 44.936 32.627 80.306 TINGGI 2 MAMUJU 606 12.899 15.115 28.620 TINGGI 3 MAMASA 1 889 635 1.525 TINGGI 4 POLEWALI MANDAR 806 11.087 13.500 25.394 TINGGI 5 MAJENE 3 908 562 1.473 SEDANG 6 MAMUJU TENGAH 1.478 28.772 29.502 59.752 TINGGI Provinsi Sulawesi Barat 5.637 99.492 91.941 197.070 TINGGI Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 36 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas daerah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Sulawesi Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 197.070 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.637 Ha, kelas sedang seluas 99.492 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 91.941 Ha.
62. 2.Banjir Bandang Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnyabendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Provinsi Sulawesi Barat pada tiap-tiap Daerah, kelas bahaya tersebut terdiri darikelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya banjir bandang per Daerah di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.18. Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Sulawesi Barat Daerah Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 PASANGKAYU 1.071 2.199 5.706 8.976 TINGGI 2 MAMUJU 5.977 6.157 12.801 24.935 TINGGI 3 MAMASA 6.006 4.898 8.592 19.496 TINGGI 4 POLEWALI MANDAR 2.837 3.688 7.213 13.738 TINGGI 5 MAJENE 991 1.054 2.264 4.309 TINGGI 6 MAMUJU TENGAH 1.968 2.643 6.920 11.531 TINGGI Provinsi Sulawesi Barat 18.851 20.640 43.495 82.986 TINGGI Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 Potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Sulawesi Barat adalah 82.986 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 18.851 Ha, kelas sedang seluas 20.640 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 43.495 Ha.
63. 3.Gempabumi Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter- parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 37 Tabel 2.19. Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat Daerah Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten7. 1 PASANGK8A. YU 261.866 42.131 378 304.375 RENDAH 2 MAMUJU9. 363.077 24.641 9.590 397.307 TINGGI 3 MAMASA10. 300.463 125 0 300.588 RENDAH 4 POLEWAL1I1M. ANDAR 151.029 24.970 1.566 177.565 SEDANG 5 MAJENE 12. 41.565 39.916 13.303 94.784 TINGGI 6 MAMUJU TENGAH 300.535 902 0 301.437 RENDAH Provinsi Su1la3w. esi Barat 1.418.534 132.686 24.836 1.576.056 TINGGI Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan daerah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencanagempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya daerah. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Barat terdampak bahaya gempabumi. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 1.576.056 Ha dan berada pada kelas Tinggi, dengan rincian kelas rendah 1.418.534 Ha, tingkat sedang sebesar 132.686 Ha dan tingkat tinggi seluas 24.836 Ha.
64. 4.Tsunami Tsunami merupakan bencana dengan karakterfast-onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal nya Provinsi Sulawesi Barat yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempabumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Berdasarkan penghitungan parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami untuk Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut. Tabel 2.20. Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi Sulawesi Barat Daerah Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 PASANGKAYU 2.571 2.815 1.073 6.459 TINGGI Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 38 2 MAMUJU 1.774 3.148 1.141 6.063 TINGGI 3 POLEWALI MANDAR 2.237 1.852 53 4.142 TINGGI 4 MAJENE 234 497 971 1.701 TINGGI 5 MAMUJU TENGAH 1.208 1.304 1.019 3.531 TINGGI Provinsi Sulawesi Barat 8.024 9.616 4.256 21.896 TINGGI Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Total luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya daerah yang terdampak bahaya tsunami, sedangkan kelas bahaya tsunami Provinsi Sulawesi Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tsunami. Potensi luas bahaya tsunami di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 21.896 Ha dan berada pada kelas Tinggi yang tersebar di wilayah pesisir di 5 (lima) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Pada kelas rendah sebesar 8.024 Ha, kelas sedang sebesar 9.616 Ha dan kelas tinggi sebesar 4.256 Ha.
65. 5.Tanah Longsor Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap daerah di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut. Tabel 2.21. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Barat Daerah Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 PASANGKAYU 4.362 66.297 107.493 178.152 TINGGI 2 MAMUJU 5.771 134.138 208.557 348.466 TINGGI 3 MAMASA 1.435 111.149 184.939 297.522 TINGGI 4 POLEWALI MANDAR 3.437 46.559 82.337 132.333 TINGGI 5 MAJENE 2.173 39.021 45.646 86.840 TINGGI 6 MAMUJU TENGAH 3.738 38.451 174.433 216.622 TINGGI Provinsi Sulawesi Barat 20.916 435.615 803.404 1.259.935 TINGGI Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh daerah yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkankelas bahaya tanah longsor Provinsi Sulawesi Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap daerah yang terdampak bencana tanah longsor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 39 Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 1.259.935 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 20.916 Ha, kelas sedang seluas 435.615 Ha dan kelas tinggi seluas 803.404 Ha.
66. 6.Cuaca Ekstrem Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Sulawesi Barat, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.22. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Sulawesi Barat Daerah Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 MAMUJU UTARA 141.943 51.527 10.882 204.353 SEDANG 2 MAMUJU 26.163 16.079 16.354 58.597 TINGGI 3 MAMASA 4.075 353 546 4.974 RENDAH 4 POLEWALI MANDAR 32.717 10.232 22.205 65.154 TINGGI 5 MAJENE 9.790 1.577 1.890 13.257 RENDAH 6 MAMUJU TENGAH 35.316 48.080 16.641 100.037 SEDANG Provinsi Sulawesi Barat 250.005 127.848 68.519 446.372 TINGGI Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan daerah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya daerah. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahayamaksimum daerah di Provinsi Sulawesi Barat terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah seluas 446.372 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 250.005 Ha, pada kelas sedang seluas 127.848 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 68.519 Ha. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 40 Gambar 2.5. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 41 Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 42 Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 43 Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 44 Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 45 Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Sulawesi Barat E. MASALAH POKOK Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas. Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 46 menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.
67. 1.Faktor Keterpaparan (Kerawanan) dan Kerentanan yang Membangun Risiko Bencana yang Menjadi Prioritas
a.Kondisi geologi, topografi, perubahan tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat kerawanan bencana geologis dan hidrometeorologis yang tinggi.
b.Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan- kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana
1. 2.Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana
a.Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagan dalam penanggulangan bencana.
b.Belum optimalnya pengkajian atas bahaya, kerentanan, dan kapasitas di kawasan rawan bencana dan kawasan strategis
c.Belum optimalnya upaya peningkatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini melalui pendidikan dan fasilitasi perencanaan lokal yang terpadu, baik pada tingkat masyarakat, desa, hingga sekolah.
d.Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.
1. 3.Kesenjangan Terhadap Pencapaian Isu Strategis atau Visi/Misi Kepala Daerah
a.Belum optimalnya penanganan Kawasan Rawan Bencana melalui perencanaan dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural, termasuk perawatan infrastruktur mitigasi yang telah dibangun.
b.Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan persetujuan bangunan gedung dan pemanfaatan ruang- ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten
c.Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana. F. RUMUSAN ISU STRATEGIS Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Lima kriteria strategis tersebut adalah:
1. 1.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. 2.Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 47 berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan.
3. 3.Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
4. 4.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan.
5. 5.Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana. Hasil skoring permasalahan pokok tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 2.24. Skoring masalah pokok Masalah Pokok Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis Total Skor

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Kondisi geologi, topografi, perubahan tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat kerawanan bencana geologis dan hidrometeorologis yang tinggi. 4 4 3 5 5 21
2.Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana. 5 5 5 5 5 25
3.Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagan dalam penanggulangan bencana 5 5 4 5 5 24
4.Belum optimalnya pengkajian atas bahaya, kerentanan, dan kapasitas di kawasan rawan bencana dan kawasan strategis 4 4 4 5 5 22
5.Belum optimalnya upaya peningkatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini melalui pendidikan dan fasilitasi perencanaan lokal yang terpadu, baik pada tingkat masyarakat, desa, hingga sekolah. 4 5 5 3 4 21
6.Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk. 5 5 4 4 5 23
7.Belum optimalnya penanganan Kawasan Rawan Bencana melalui perencanaan dan mitigasi baik struktural maupun non- struktural, termasuk perawatan infrastruktur mitigasi yang telah dibangun. 4 5 4 5 4 22
8.Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan persetujuan bangunan dan gedung dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam 5 5 5 4 5 24
9.Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana 5 5 5 4 5 24 Keterangan: Skor 1 - 5, dengan detail semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 48 Kriteria strategis ini mempersempit sembilan masalah pokok menjadi lima masalah pokok yang selanjutnya disebut sebagai lima isu strategis. Nilai-nilai tersebut di peringkat berdasarkan tinggi rendahnya. Lima isu strategis ini merupakan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu lima tahun.Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada diskusi terfokus pada tanggal 13 Agustus 2023 yang dihadiri oleh tim penyusun dan tim teknis rencana penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari perwakilan berbagai badan dan dinas terkait, maka disepakati bahwa isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 18. Tabel 2.25. Isu strategis kebencanaan Provinsi Sulawesi Barat Isu Strategis Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan- kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana. Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 49
1.RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA (RIPB) Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 disusun untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-
2044.RIPB ditetapkan mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2044 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044. RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berlaku 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Visi Penanggulangan Bencana dalam RIPB 2020-2044 adalah mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misi yang dicapai; 1) mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, 2) mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif, 3) mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan yang prima. Fokus capaian RIPB yang bersesuaian dengan dokumen rencana penanggulangan bencana ini yaitu

a.Fokus capaian RIPB 2020-2024, yang terdiri dari: 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB. 2) Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan 3) Tersedianya sistem peringatan dini terpadu mukti ancaman bencana 4) Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana 5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan 6) Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 7) Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 50 8) Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 9) Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana. 10) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. 11) Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. 12) Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
b.Fokus capaian RIPB 2025-2029 ; 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB. 2) Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan. 3) Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana. 4) Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. 5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah. 6) Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. 7) Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat,efektif, dan terkoordinasi. 8) Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. 9) Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana. 10) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. 11) Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana. 12) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.
1. 2.RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025 – 2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 disusun dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". RPJPN 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Penanggulangan bencana terkait dengan agenda atau misi pembangunan yang kelima yaitu Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi. Misi pembangunan ini memiliki tujuan mewujudkan ketangguhan individu,keluarga, masyarakat dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 51 lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjuntan sumber daya alam,serta tahan mengadapi berbagai bencana, perubahan guncangan. Salah satu arah kebijakan nasiona; yang termasuk dalam hal ini yaitu pada IE.17 tentang Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.
2. 3.RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022 – 2024 memuat tujuh agenda pembangunan, dengan salah satu agenda pembangunan yaitu agenda kedua berfokus pada pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan tata ruang. Hal itu dicapai salah satunya melalui peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Agenda keenam pembangunan pada RPJMN berfokus pada pembangunan bidang lingkungan hidup, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Sasaran penanggulangan bencana sampai tahun 2024 mencapai 1,3% pada indikator rasio investasi PRB terhadap APBN dan 100% pada indikator kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi. Arah kebijakan nasional untuk peningkatan lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya mencegah, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Untuk peningkatan ketahanan bencana dan iklim dikuatkan melalui konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Untuk pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.
3. 4.RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah. RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 20202044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020- 2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 52 Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal. Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020- 2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah “Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana.” Fokus prioritas Renas PB sebagai berikut;
a.Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.
b.Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
c.Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
d.Peningkatan sarana prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana.
e.Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana
f.Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif.
g.Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
h.Penguatan sistem dan operasional penanganan darurat bencana.
i.Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Barat disusun atas dasar regulasi, kelembagaan dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengesahkan peraturan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022. Disahkannya peraturan daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Selanjutnya, peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi arah dasar kebijakan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat agar lebih efektif dan efisien, mengingat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah dengan indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia. Ruang lingkup dari Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi :
1. 1.penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. 2.peran badan usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 53
3. 3.internasional;
4. 4.hak dan kewajiban masyarakat;
5. 5.koordinasi, komando dan pengendalian;
6. 6.pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
7. 7.pengawasan;
8. 8.pemantauan, laporan dan evaluasi. Selain itu, penanggulangan bencana juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034. Strategi pengembangan penataan ruang yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yaitu +
9. 1.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah rawan bencana, daerah pantai dan daerah irigasi teknis.
10. 2.menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥30 m di atas permukaan laut atau gedung fasilitas umum bertingkat sedang (4 lantai) di kawasan permukiman padat
11. 3.mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, gempa dan tsunami C. KERANGKA KERJA PRA BENCANA Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi pada ‘situasi tidak ada potensi bencana’ dan ‘situasi terdapat potensi bencana’. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan mengelola faktor- faktor risiko bencana; faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Prinsip Penyelenggaraan Pra Bencana/Pengurangan Risiko Bencana:
12. 1.Partisipasi multipihak
13. 2.Keadilan
14. 3.Kesetaraan
15. 4.Profesionalisme
16. 5.Kemandirian
17. 6.Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan
18. 7.Tepat sasaran/efektif
19. 8.Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Tindakan dalam ‘situasi tidak ada potensi bencana’, meliputi: .
20. 1.Perencanaan penanggulangan bencana, yaitu penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
21. 2.Pengurangan risiko bencana, yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana atau kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
22. 3.Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. 4.Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, yaitu memasukkan unsurunsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 54
24. 5.Persyaratan analisis risiko bencana, yaitu penyusunan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, dan kegiatan pembangunan.
25. 6.Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu kegiatan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
26. 7.Pendidikan dan pelatihan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
27. 8.Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yaitu penyusunan dan penetapan pedoman dan panduan sebagai standar pelaksanaan penanggulangan bencana. Tindakan dalam ‘situasi terdapat potensi bencana meliputi:
28. 1.Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
29. 2.Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
30. 3.Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tabel 3.1 Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana OPD BAPPEDA 1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan terkait dengan penanggulangan bencana
31. 2.Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan.
32. 3.Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan terutama yang terkait dengan penanggulangan bencana.
33. 4.Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
34. 1.Penghimpunan data dan informasi terkait kebencanaan
35. 2.Penyiapan sistem untuk diseminasi informasi kebencanaan
36. 3.Penyebarluasan dan penyampaian informasi terkait
37. 1.Penyampaian informasi terkini kepada masyarakat terkait bencana yang terjadi
38. 2.Penyampaian data-data bencana terbaru dari OPD terkait Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 55 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana bencana ataupun penanggulangan bencana Dinas PPPA PPKB 1. Penghimpunan dan pembaharuan data-data kelompok rentan
39. 2.Kesejahteraan keluarga, pengembangan KB dan pemberdayaan perempuan
40. 3.Rancangan sistem penjaminan dan perlindungan perempuan dan anak saat terjadi bencana
41. 1.Advokasi hak-hak perempuan dan anak terkait penanggulangan bencana
42. 2.Perlindungan anak dan perempuan dari potensi kekerasan Dinas Lingkungan Hidup
43. 1.Memperkuat program kampung iklim dan memberikan pengetahuan terhadap kader proklim tentang bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
44. 2.Revitalisas kondisi kawasan lindung bawahan dan setempat misalnya melalui penanaman di daerah penyangga,
45. 3.Peningkatan kondisi lingkungan melalui pembangunan sumur resapan dan pembuatan lobang resapan biopori
46. 1.Melaksanakan penanaman di daerah penyangga
47. 2.Pembangunan sumur resapan
48. 3.Pembuatan lobang resapan biopori
49. 4.Sosialisasi pemanenan air hujan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembaharuan data kependudukan 1. Mendorong pemutakhiran data jumlah penduduk di detail kelurahan
50. 2.Pelayanan penduduk di desa dan kelurahan
51. 3.Memperbarui data yang tidak sesuai Dinas Ketahanan Pangan Penguatan ketersediaan pangan Berkoordinasi dengan BPBD terkait penyediaan pangan untuk kesiapan menghadapi potensi bencana Dinas Pertanian 1. Membangun sarana dan prasarana pertanian
52. 2.Pengembangan pertanian tanaman pangan alternatif
53. 3.Menyediakan sarana produksi pertanian
54. 1.Pemetaan daerah rawan bencana di sekitar pertanian
55. 2.Sosialisasi dan edukasi terhadap warga yang rawan bencana dalam usaha tani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56. 1.Peningkatan kesiapsiagaan bencana siswa sekolah melalui edukasi dan diseminasi informasi
57. 2.Peningkatan kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana terutama dari segi SDM dan infrastuktur pendukuungnya.
58. 1.Inisiasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
59. 2.Penyiapan infrastruktur sekolah sebagai salah satu rujukan lokasi evakuasi potensial Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 56 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana BPBD Fungsi koordinasi :
60. 1.Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
61. 2.Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; Fungsi implementasi :
62. 1.Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
63. 2.Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
64. 3.Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. Fungsi koordinasi :
65. 1.Pengurangan risiko bencana;
66. 2.Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana.
67. 3.Pembuatan peta rawan bencana;
68. 4.Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi. Fungsi implementasi
69. 1.Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:
a.Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
b.Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
c.Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
d.Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat;
e.Penyiapan lokasi evakuasi;
f.Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
g.Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana,
1. 2.Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu:
a.mengamati gejala bencana;
b.menganalisis data hasil pengamatan;
c.mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
d.menyebarluaskan hasil keputusan; dan
e.mengambil tindakan oleh masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 57 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sosialisasi Dana Desa (DD) dan APBDES pada kegiatan penanggulangan bencana. Contoh Kegiatan penanaman pohon pinggir jalan, pembangunan talud pengaman jalan, pembentukan tim tanggap bencana desa Pemerintah desa memasukkan kegiatan penanaman di lahan desa yang rawan longsor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1. 1.Sosialisasi kesiapsiagaan dini/mitigasi bencana di tingkat kecamatan/desa.
2. 2.Pembentukan satgas Linmas regu bencana Mewujudkan masyarakat yang aman dari bencana, menghubungi satgas linmas di daerah terdampak bencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. 1.Identifikasi rumah dan kawasan permukiman rawan bencana
4. 2.Pendataan rumah sewa, rumah susun, dan penentuan tempat lokasi untuk lahan relokasi berupa TKK dan TKD
5. 3.Pemetaan dan pendataan lokasi potensi relokasi Identifikasi rumah dan kawasan permukiman daerah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat terkait bangunan yang memenuhi standar teknis (termasuk tahan gempa). Dinas Kehutanan 1. Rehabilitasi hutan dan lahan
6. 2.Sosialisasi pencegahan dan tanggap bencana kebakaran hutan, longsor, banjir dan kekeringan
7. 3.Pertemuan rutin dengan LMDH dan Pimdes Penanganan sesuai SOP yang ada bersama stakeholder POLRI Menghimbau kepada warga masyarakat tentang menjaga ingkungan agar tidak terjadi bencana Bersama instansi terkait dan masyarakat membantu dan menolong warga yang terdampak bencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bersedia menambahkan masalah kebencanaan di setiap sosialisasi ideologi maupun wasbang Menghimbau dan membina parpol mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanam pohon di area tandus dan masalah sampah untuk tidak dibuang ke sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. 1.Pemetaan kawasan- kawasan resapan air dengan kondisi kritis
9. 2.Identifikasi dan pemetaan obyek-obyek dan infrastruktur vital berpotensi terdampak bencana
10. 3.Menertibkan aturan tata ruang dan RTRW di provinsi
11. 4.Menertibkan perizinan pembangunan kawasan permukiman
12. 1.Menyiapkan data-data infrastruktur yang menjadi kewenangan dinar PUPR yang rawan bencana
13. 2.Mensosialisasikan kegiatan SOP yang akan dilakukan bila ada kerusakan infrastruktur
14. 3.Menyiapkan program anggaran dan pembiayaan infrastruktur rusak akibat bencana BPPW Sulbar Kementrian PUPR
15. 1.Pembangunan akses jalan ke tempat evakuasi sementara
16. 2.Pembangunan tempat evakuasi sementara Dinas Kesehatan 1. Menyiapkan/ membentuk tim 1. Memetakan kelompok rentan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 58 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana klaster kesehatan, EMT, Tim RHA, Tim PHRRT.
17. 2.Menyiapkan data kapasitas bidang kesehatan (SDM, Fasyankes).
18. 3.Menyiapkan kontak person lintas sektor dan lembaga non pemerintah yang menunjang bidang kesehatan
19. 4.Menyusun rencana kontinjensi bidang kesehatan dalam konteks kebencanaan
20. 5.Membuat SOP terkait penanganan bencana dan krisis kesehatan jenis ancaman, per kabupaten
21. 2.Menyiapkan EMT difasilitas kesehatan pada wilayah rawan bencana
22. 3.Berkoordinasi dengan Linsek terkait kebencanaan (PU, Dinsos, Perkim, BPBD, dan Relawan)
23. 4.Sosialisasi nomor call center PSC 119 untuk antisipasi kegawat daruratan Dinas Tenaga Kerja Berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana Dinas Kepemudaan dan Olahraga
24. 1.Berpartisipasi untuk mengedukasi pemuda dan pelajar untuk memiliki sikap kesiapsiagaan bencana
25. 2.Pendidikan bencana sejak dini
26. 1.Berpartisipasi dalam menangani tanggap darurat terhadap potensi bencana
27. 2.Memberikan motivasi bagi yang terdampak potensi bencana Dinas Sosial 1. Pemantapan pilar sosial dalam hal penanganan bencana
28. 2.Mitigasi daerah rawan bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesiap siagapan bencana
29. 3.Mempersiapkan sarpras untuk penanganan korban bencana terkait logistik, shelter dan layanan dukungan psiko sosial
30. 4.Pelatihan anggota Tagana
31. 1.Penguatan dukungan lumbung sosial kampung siaga bencana
32. 2.Persiapan logistik untuk penanganan bencana
33. 3.Penguatan kapasitas sumber kesejahteraan sosial Dinas Pariwisata Daerah
34. 1.Melakukan pendataan lokasi rawan bencana pada daerah wisata
35. 2.Melakukan pendataan secara berkala kepada pelaku usaha jasa wisata
36. 3.Melakukan pembinaan kepada tenaga lifeguard dan keamanan dalam terkait tanggap bencana
37. 4.Melakukan pembinaan kepada tenaga kebersihan sarangan terkait SOP kebersihan
38. 1.Memasang papan peringatan area rawan bencana
39. 2.Melaksanakan pembinaan tanggap bencana kepada pelaku usaha wisata
40. 3.Pengadaan alat penyelamatan/ pertolongan pertama di daerah wisata
41. 4.Melakukan monev secara berkala terkait kebersihan baik di area wisata Dinas Perhubungan
42. 1.Pendataan infrastrutur perhubungan rawan terdampak bencana.
43. 2.Kelengkapan sarana dan prasarana jalan
44. 3.Bekerjasama dengan BPBD terkait pemasangan rambu – rambu evakuasi
45. 1.Manejemen dan rekayasa lalu lintas
46. 2.Penempatan personil di titik pos pengamatan
47. 3.Memasang lampu penerangan (PJU) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 59 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana Dinas ESDM 1. Konservasi air tanah 1. Penyediaan data geologi untuk identifikasi kerawanan bencana geologi
48. 2.Penyediaaan data geologi untuk peringatan dini
49. 3.Penyusunan peta bencana skala detail SAR BASARNAS 1. Peningkatan kesiapan personil
50. 2.Pembinaan potensi personil
51. 3.ProgramSAR goes to school
52. 1.Penyiapan personil dan peralatan pendukung Tabel 3.2 Peran Pentahelix dalam pengurangan Risiko Bencana Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana Media Media Ikut serta sosialisasi upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi bencana Mengabarkan potensi bencana dan Langkah penanganannya juga membawa kepada masyarakat agar selamat dari bencana Organisasi PMI PMI Prov. Sualwesi Barat
53. 1.Melaksanakan sosialisasi dan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Sekolah dan
54. 2.Mengadakan pelatihan tentang kebencanaan, misalnya asesmen logistik, posko, airdan sanitasi, dsb.
55. 3.Penyiapan posko
56. 4.Mengidentifikasi peta rawan bencana
57. 1.Melakukan koordinasi dengan BPBD dan stakholder terkait
58. 2.Melakukan assessment awal
59. 3.Siaga PP dan ambulans
60. 4.Menyiapkan kajian awal untuk layanan yang akan diberikan PMI. Ontoh, distribusi bantuan, PP dan ambulans, assessment, air dan sanitasi, dsb.
61. 5.Menyiapkan relawan dan personil Akademisi Universitas 1. Membuat tim penanggulangan bencana kampus (dosen dan mahasiswa
62. 2.Berlatih meningkatkan kompetensi penanggulangan bencana
63. 3.Kolaborasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Barat
64. 4.Menyelenggarakan pelatihan kebencanaan di kabupaten
65. 1.Mengirim tim kebencanaan kampus
66. 2.Kolaborasi OPD Sulawesi Barat
67. 3.Memberi bantuan sesuai dengan kemampuan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 60 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Pra Bencana Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana FPRB FPRB 1. Sosialisasi dan membentuk Destana
68. 2.Identifikasi pada masing- masing lokasi sesuai risiko bencana
69. 3.Membuat peta risiko bencana
70. 4.Penguatan organisasi baik di masyarakat, sekolah, dengan melakukan latihan
71. 5.Membuat jalur dan peta evakuasi sesuai tempat, sekolah, dan di kabupaten
72. 6.Membentuk relawan relawan di kabupaten Sekolah D. KERANGKA KERJA SAAT BENCANA Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respon mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat:
73. 1.Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota
74. 2.Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana, tindakan-tindakan dalam keadaan darurat bencana dibagi ke dalam 3 status, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
75. 1.Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
76. 2.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yangditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 61 kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencanaberdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telahditetapkan.
77. 3.Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat. Tabel 3.3 Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat Pemulihan OPD BAPPEDA 1. Harmonisasi program- program tanggap darurat bencana
78. 2.Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah terkait penyelenggaraan tanggap darurat bencana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Memberikan informasi lebih dini agar masyarakat waspada Informasi lebih gencar terkait posko pengungsian, data bencana, distribusi bantuan
79. 1.Menangkal penyebaran hoaks dan berita tidak benar
80. 2.Memberikan berita berupa semangat dan kegotongroyongan BPBD Sulawesi Barat Fungsi komando:
81. 1.Mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
82. 2.Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
a.penyelamatan
b.pengerahan sumber daya manusia;
c.pengerahan peralatan; Fungsi koordinasi :
1. 1.Penentuan standar kebutuhan minimum;
2. 2.Penyusunan anggaran penanggulangan bencana; Fungsi komando
3. 1.Mengendalikan kegiatan operasional tanggap darurat bencana
4. 2.Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait terkait tanggap darurat bencana yang meliputi:
a.pengerahan logistik.
b.mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga Fungsi koordinasi:
1. 1.Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;
2. 2.Melindungi Fungsi komando Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait transisi ke pemulihan meliputi:
3. 1.pengerahan sumber daya manusia;
4. 2.pengerahan peralatan; Fungsi implementasi : pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 62 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat Pemulihan
5. 3.Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
6. 4.Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;
7. 5.Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat, menyelamatkan dan melindungi masyarakat Fungsi implementasi :
8. 1.Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
9. 2.Penentuan status keadaan darurat bencana;
10. 3.Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; masyarakat korban bencana Fungsi implementasi :
11. 1.Pemenuhan kebutuhan dasar;
12. 2.Perlindungan terhadap kelompok rentan; Dinas Pertanian Meneruskan informasi dari BPBD kepada petani dan kelompok tani melalui petugas penyuluh di wilayah bencana
13. 1.Pemulihan drainase dan sarana pertanian lain yang terdampak bencana
14. 2.Menghitung kerugian awal secara sederhana yang disesuaikan dengan kelompok tani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan layanan pendidikan pada masa tanggap darurat Penyiapan infrastruktur dan SDM menjelang dibukanya kembali layanan Pendidikan secara normal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. 1.Pendataan tanah rencana yang akan digunakan untuk relokasi
16. 2.Pendataan rumah sewa, rusun, dan rumah khusus Korban Bencana Mendata rumah yang terkena/ terdampak bencana
17. 1.Perhitungan RAB
18. 2.Rencana pendanaan/ anggaran BPPW Kementerian PUPR
19. 1.Memperbaiki aksesibilitas pada daerah bencana
20. 2.Menfungsikan kembali prasarana dan sarana dasar PUPR secara darurat Inventarisasi bangunan-bangunan yang rusak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 63 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat Pemulihan
21. 3.Membuatkan aksesibilitas terhadap air bersih, sanitasi, dll untuk tempat pengungsian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyediaan dana pada APBDES Untuk penanggulangan Bencana Menyediakan dapur umum bagi masyarakat yang terkena bencana dari kegiatan penanggulangan bencana Pengerahan APBDES untuk bantuan bencana SATPOL PP Kesiapsiagaan satgas Linmas (Regu Bencana)
22. 1.Keterlibatan/ bantuan di lokasi terdampak
23. 2.Menurunkan anggora linmas pada saat tanggap darurat Pendataan dan evakuasi di lapangan POLRI Pemantauan keadaan darurat melalui tim siaga Langsung turun ke wilayah yang sedang tertimpa musibah dan bergabung dengan instansi terkait agar dapat membantu warga Memberi dorongan kepada warga yang terdampak bencana agar tidak menimbulkan trauma dana memberi dukungan material yang kuat TNI Pembentukan posko tanggap Darurat Perlu diadakannya latihan tanggap bencana yang dinilai sangat mendukung dalam persiapan dan penanganan penanggulangan bencana Menyiapkan kesiapan posko tanggap darurat DLH Menyiapkan sarana prasarana Evakuasi melalui saka kalpataru
24. 1.Penyiapan sarana prasarana relokasi pengungsian
25. 2.Pembersihan lingkungan dari limbah yang mungkin timbul Dinas PPPA PPKB Menyiapkan sarana Prasarana 1.Memberikan bantuan 2.Menghitung data terdampak
26. 1.Mendata kebutuhan
27. 2.warga terdampak pada masa menuju pemulihan
28. 3.Menyiapkan sarana prasarana Dinas PUPR Penyiapan tenaga, alat dan material yang dibutuhkan
29. 1.Membantu timlak BPBD
30. 2.Mengatasi sementara infrastruktur yang rusak agar dapat dimanfaatkan untuk suplai logistik
31. 1.Program revitalisasi infrastruktur secara darurat
32. 2.Pendataan dan pemetaan kerusakan kerugian infrastruktur Dinas Kesehatan
33. 1.Menyiapkan tim EMT, TGC
34. 1.Menurunkan tim EMT, TGC
35. 1.Memberikan pelayanan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 64 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat Pemulihan
36. 2.Menyiapkan logistik
37. 3.Menyiapkan lokasi pos kesehatan
38. 2.Melakukan kaji cepat bidang kesehatan
39. 3.Mengaktifkan cluster kesehatan
40. 4.Mobilisasi logistik (Obat, BMHP, dan PMT)
41. 5.Melakukan pelayanan kesehatan di pos-pos kesehatan maupun di faskes kesehatan
42. 2.Memberikan penyuluhan kesehatan pada kelompok terdampak
43. 3.Memantau sarana prasarana di pos pengungsian (sanitasi, dapur, KM/WC)
44. 4.Memantau keamanan pangan Dinas Peternakan dan perikanan
45. 1.Pemantauan lokasi daerah rawan bencana
46. 2.Penyiapan personel dan sarana prasarana untuk tanggap darurat bencana
47. 3.Menyiapkan lahan untuk evakuasi ternak
48. 1.Melaksanakan evakuasi dan penanganan pada ternak terdampak bencana
49. 2.Koordinasi aktif dengan instansi lain
50. 1.Evakuasi pengendalian ternak ke lokasi awal
51. 2.Pemberian perlakuan pada ternak untuk pemulihan kondisi ternak pasca bencana Dinas Perhubungan
52. 1.Survei lokasi daerah rawan bencana
53. 2.Persiapan sarana prasarana
54. 3.Pembuatan layout evakuasi jalan
55. 1.Manajemen rekayasa lalu lintas
56. 2.Pengalihan lalu lintas
57. 3.Pemasangan sarana dan prasarana jalan
58. 4.Penempatan personel untuk pengaturan lalu lintas Normalisasi arus lalu lintas Dinas Sosial 1. Menyiapkan SDM tagana dalam penanganan bencana
59. 2.Menyiapkan mobil dan peralatan untuk membantu evakuasi
60. 3.Menyiakan bantuan sembako dan sarana prasarana
61. 1.Assessment di lokasi bencana
62. 2.Membantu korban bencana di lokasi yang aman
63. 1.Menyampaikan sembako dan sarana prasarana
64. 2.Pemulihan psikososial
65. 3.Penyelenggaraan dapur umum
66. 4.Membantu untuk pengajuan bantuan sosial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
67. 1.Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada lifeguard dan keamanan
68. 2.Pemasangan rambu di lokasi rawan bencana di daerah wisata
69. 3.Pendataan dan pembinaan pelaku usaha dan jasa pariwisata Berkolaborasi bersama OPD lainnya untuk berperan serta pada saat terjadi keadaan bencana di tempat wisata Pendataan pelaku usaha jasa wisata yang terdampak bencana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 65 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat Pemulihan SAR BASARNAS 1. Menyiapkan peralatan sesuai potensi bencana yang terjadi
70. 2.Koodinasi dengan BPBD dan PMI untuk evakuasi
71. 3.Mobilisasi personil dan peralatan untuk evakuasi
72. 4.Kerjasama antar pihak untuk pelaksanaan evakuasi
73. 5.Evakuasi korban bencana Siap siaga untuk memberikan dalam fase tanggap darurat misalkan saat distribusi bantuan Dukungan potensi relawan dalam pemulihan lokasi bencana Tabel 3. 4 Peran Pentahelix dalam penanggulangan Kedaruratan Bencana Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat Pemulihan Media Media 1. Menginform- asikan kondisi terkini dengan benar
74. 2.Menginformasi k an kepada masyarakat terkait ancaman bencana yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan agar selamat dari bencana Menginformasi- kan kejadian secara benar penanganan yang telah dilakukan, kendala, dan keluhan masyarakat terdampak Menginformasikan kondisi terkini pasca bencana, apa saja yang terdampak dan penanganannya termasuk bagaimana kondisi masyarakat Organisasi Non Pemerintah PMI Sulawesi Barat Berkoordinasi dengan pihak terkait Assessment Siaga PP dan ambulance
75. 1.Berkoordinasi lintas sektor
76. 2.Pendirian Posko
77. 3.Assessment Layanan kesehatan
78. 4.Pendirian logistik dan distribusi bantuan
79. 5.Melakukan program trauma healing
80. 6.Evakuasi PP dan ambulance
81. 7.Dapur umum
82. 8.Menyiapkan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan
83. 9.Pemulihan hubungan keluarga (RFL)
84. 1.Berkoordinasi lintas Sektor
85. 2.RFL (pemulihan hubungan keluarga)
86. 3.Program trauma Healing FPRB FPRB 1. Penyiapan dan pengecekan jalur
87. 1.Mendukung upaya penyaluran bantuan Koordinasi pada OPD Terkait Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 66 Kelompok Nama Organisasi Peran Saat Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat Pemulihan evakuasi, pengecekan dan penyiapan dan Koordinasi tempat evakuasi
88. 2.Mengingatkan ke masyarakat tentang early warning
89. 3.Mengingatkan SOP sesuai dengan gladi
90. 2.Membantu korban terdampak Akademisi Universitas 1. Koordinasi internal dengan tim
91. 2.Menyiapkan sarana dan prasarana kedaruratan
92. 3.Koordinasi dengan tim kesehatan lain
93. 4.Menyiapkan tenaga relawan kesehatan
94. 1.Menyiapkan tim khusus pelayanan Bidang kesehatan
95. 2.Berperan serta dalam pemberian pelayanan kesehatan KIA dan Perawatan
96. 3.Membantu evakuasi korban sesuai triage
97. 1.Melakukan pelayanan kesehatan
98. 2.Koordinasi dengan tenaga kesehatan untuk triage bencana
99. 3.Penanganan umum kondisi masyarakat terdampak bencana Organisasi Non Pemerintah Organisasi non profit / LSM
100. 1.Menyiapkan peralatan sesuai potensi bencana yang terjadi
101. 2.Kerjasama dengan BPBD dan PMI Turun ke lapangan bekerjasama dengan potensi yang lain di lokasi bencana Dukungan potensi relawan dalam pemulihan lokasi bencana E. KERANGKA KERJA PASCA BENCANA Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dalam menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumberdaya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pascabencana atau kerangka kerja pemulihan bencana. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana:
102. 1.Membangun partisipasi
103. 2.Mengedepankan koordinasi
104. 3.Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
105. 4.Menjaga kesinambungan
106. 5.Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
107. 6.Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
108. 7.Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
109. 8.Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan Tindakan-tindakan pasca bencana meliputi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dengan serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 67 prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan,dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakantindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:
110. 1.perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
111. 2.perbaikan prasarana dan sarana umum;
112. 3.pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
113. 4.pemulihan psikologis sosial;
114. 5.pelayanan kesehatan;
115. 6.rekonsiliasi dan resolusi konflik;
116. 7.pemulihan sosial ekonomi budaya;
117. 8.pemulihan keamanan dan ketertiban;
118. 9.pemulihan fungsi pemerintahan; dan
119. 10.pemulihan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:
120. 1.pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
121. 2.pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
122. 3.pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
123. 4.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
124. 5.peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
125. 6.peningkatan fungsi pelayanan publik;
126. 7.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
127. 8.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usah dan masyarakat. Tabel 3.5 Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kelompok Nama Organisasi Peran Dalam Pasca Bencana Rehabilitasi Rekonstruksi OPD BAPPEDA Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Bantuan bahan material bagi masyarakat terdampak Menghidupkan kegiatan gotong royong masyarakat dalam membangun Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 68 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perbaikan rumah rusak, ringan, berat Pembangunan infrastruktur yang rusak Relokasi ke tanah atau lahan baru SATPOL PP Pendampingan di lapangan kondisi sosial/psikologis Pengamanan di lapangan sesuai SOP POLRI Adanya kerjasama dengan warga dan stakeholders yang ada untuk mengembalikan dan pemulihan pasca bencana Lokasi bantuan moril dan yang lain agar warga tidak trauma yang berkepanjangan PERHUTANI KPH Penanaman kembali lahan terdampak bencana Pemeliharaan tanaman sampai dengan menjadi hutan kembali KESBANGPOL Memfasilitasi koordinasi dengan OPD terkait Dinas PUPR Mengembalikan/memperbai ki infrastruktur yang rusak agar/sementara dapat digunakan untuk korban bencana program/pendataan kerusakan dan kerugian Membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana BPPW Kementerian PUPR Pembangunan kembali prasarana dan sarana PUPR sesuai dengan standar sebelumnya atau bahkan lebih baik Dinas Kesehatan 1. Menurunkan Sub Klasterkesehatan jiwa
128. 2.Penyusunan rencana akrehabilitasi bidang
129. 3.Penilaian kerusakan kerugian dan kebutuhanSDM kesehatan pasca bencana
130. 4.Pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi bidang
131. 1.Penyusunan rencana aksi rekonstruksi bidang kesehatan
132. 2.Pelaksanaan rencana aksi rekonstruksi bidang kesehatan
133. 3.Melakukan monitoring, evakuasi, dan pelaporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Membantu menggalang bantuan dari lembaga - lembaga pendidikan Dinas Pertanian 1. Pemulihan: (jalan usaha tani, jaringan irigasi, lahan sawah/pertanian)
134. 2.Menghitung cepat kerugian akibat bencana
135. 3.Penyediaan cadangan pangan/beras
136. 4.Stimulan petani terdampak untuk segera berusaha tani lagi berupa bibit, pupuk, sarana lainnya BPBD Sulawesi Barat Fungsi Koordinasi
137. 1.Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana terkait rehabilitasi,meliputi bidang pemukiman, fisik Fungsi Koordinasi
138. 1.Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana terkait rekonstruksi meliputi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 69 dan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, dan lintas sektor Fungsi implementasi
139. 1.Kajian kebutuhan rehabilitasi pasca bencana
140. 2.Penyediaan dan pengerahan sumberdaya dan logistik
141. 3.Penyusunan anggaran rehabilitasi
142. 4.Pelaksana kegiatan rehabilitasi khususnya rahabilitasi lintas sektor bidang pemukiman, fisik dan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, dan lintas sektor Fungsi implementasi
143. 1.Kajian kebutuhan rehabilitasi pasca bencana
144. 2.Penyediaan dan pengerahan sumberdaya dan logistik
145. 3.Penyusunan anggaran rehabilitasi
146. 4.Pelaksana kegiatan rekonstruksi khususnya rekonstruksi lintas sektor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Menampilkan informasi atau berita-berita positif agar masyarakat tidak ada trauma pasca bencana Penyampaian informasi data pasca bencana agar pemerintah mengambil BPS Memberikan konsultasi dan menyediakan data-data yang diperlukan DPPKBPPPA Memberikan penyuluhan padamasyarakat terdampak agar semangat memulai hidup baru yang lebih baik TNI Laporan dan pemantauan bencana dalam menciptakankeamanan dan menertibkan Menciptakan keamanan dan ketertiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Adanya penanganan rehabilitasi di DPA Adanya penanganan rekonstruksi di DPA Dinas Sosial 1. Membantu pemulihan psikososial
147. 2.Memberikan bantuan makanan di lokasi pengungsian dan menyelenggarakan dapur
148. 3.Droping air di lokasi kekeringan Membantu proses bantuan sosial kepada bupati Dinas Pariwisata dan kebudayaan Pendataan pelaku usaha jasa pariwisata yang terdampak bencana dan berkelanjutan di OPD terkait dalam pemulihan usahanya baik secara moril maupun person dalam perbankan Dinas Peternakan dan Perikanan Pemberian perawatan pada ternak yang sakit terdampak bencana Pemberian kompensasi pada ternak mati/potong paksa karena terdampak bencana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 70 Dinas Perhubungan Perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas yang rusak akibat bencana alam Pemasangan sarana dan sarana jalan yang belum ada/ lama untuk disesuaikan dengan situasi yang baru pasca bencana Tabel 3.6 Peran Pentahelix dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kelompok Nama Organisasi Peran Dalam Pasca Bencana Rehabilitasi Rekonstruksi Organisasi PMI PMI Provinsi 1. RFL (Pemulihan hubungan keluarga)
149. 2.Trauma Healing (PSP)
150. 3.Layanan kesehatan
151. 4.Program livelihood Pembuatan huntara/huntap Kelompok Nama Organisasi Peran Dalam Pasca Bencana Rehabilitasi Rekonstruksi Akademisi Universitas 1. akti sosial, pengabdian masyarakat (dosen dan mahasiswa)
152. 2.Pelayanan kesehatan bidang KIA perawatan (perbaikan gizi, kesehatan umum, trauma healing, penyuluhan dan pendidikan kesehatan
153. 3.Bantuan pelayanan trauma healing
154. 4.Proses rujukan kasus dampak bencana
155. 1.Ikut kegiatan bakti sosial dengan OPS terkait sanitasi dan lingkungan
156. 2.Bekerjasama dengan tim lain untuk memberikan perbaikan sarana dan prasarana dampak bencana
157. 3.Kondisikan lanjutan dampak trauma healing dan psikososial Media Media Mengabarkan kondisi terkini, upaya rehabilitasi, kendala dilapangan dan kebutuhan masyarakat terdampak
158. 1.Menginformasikan prioritas pembangunan pasca bencana, baik fasilitas umum, rumah, atau pendidikan
159. 2.Menyajikanpemberi taanpositif kepada masyarakat, agar tidak alami trauma pasca bencana FPRB FPRB 1. Membantu dan koordinasi perbaikan sarana dan prasarana
160. 2.Koordinasi lintas OPD tentang penanganan korban
161. 3.Membantutrauma healing Mengkoordinasi pemulihan kondisi lingkungan lebih baik SAR BASARNAS Mempersiapkan sumber daya manusia untuk peran serta dalam relokasi bekerjasama dengan potensi yang lain Menyiapkan sumber daya manusia Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 71 F. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pasal 37 menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan/atau Masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana; yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana; dalam APBN dan APBD secara memadai. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagai dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana untuk penanggulangan bencana diterima Pemerintah untuk dicatat dalam APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber darimasyarakat dalam negeri. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menggunakan skema sebagai berikut:
162. 1.Pra Bencana. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadibencana meliputi:
a.fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
b.program pengurangan risiko bencana;
c.program pencegahan bencana;
d.pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
e.penyusunan analisis risiko bencana;
f.fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
h.penyusunan standar teknis penanggulangan bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
a.kegiatan kesiapsiagaan;
b.pembangunan sistem peringatan dini; dan
c.kegiatan mitigasi bencana.
1. 2.Saat Darurat Bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
a.pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
b.kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
c.pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
d.pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
e.kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
1. 3.Pascabencana. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 72
a.perbaikan lingkungan daerah bencana;
b.perbaikan prasarana dan sarana umum;
c.pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d.pemulihan sosial psikologis;
e.pelayanan kesehatan;
f.rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g.pemulihan sosial ekonomi budaya;
h.pemulihan keamanan dan ketertiban;
i.pemulihan fungsi pemerintahan; atau
j.pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rekonstruksi meliputi:
a.pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b.pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c.pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f.peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g.peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
h.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan.
a.bali sarana sosial masyarakat;
b.pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
c.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
d.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
e.peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
f.peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
g.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 73 Perumusan sasaran adalah proses merumuskan suatu kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan. Sasaran dirumuskan berupa penjabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, sasaran adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan kan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Apabila sasaran terapai pada akhir periode pelaksanaan RPB maka sebagian besar permasalahan yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Prinsip- prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran :
1. 1.Holistik – tematik, yang berarti bahwa perumusan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. 2.Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.\
3. 3.Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Kriteria yang perlu dipeharikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB, sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017, yaitu:
4. 1.Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan
5. 2.Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran
6. 3.Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah
7. 4.Memenuhi kriteria SMART-C (spesific/spesifik,measurable/terukur, achievable/bisa dicapai,relevant/relevan,time bond/tepat waktu dan continuously improve/pengembangan yang berkelanjutan) Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029. Tujuan dari RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 adalah:
8. 1.Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi;
9. 2.Penguatan Kapasitas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana;
10. 3.Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu Sasaran Penanggulangan Bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinisi Sulawesi Barat Tahun Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 74 2023 - 2027. Sasaran RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023– 2027 diarahan untuk:
11. 1.Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.
12. 2.Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahdan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
13. 3.Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang beroritentasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
14. 4.Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
15. 5.Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
16. 6.Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
17. 7.Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
18. 8.Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif dan bermartabat.
19. 9.Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Tabel 4.1 menjabarkan tentang tujuan dan sasaran RPB Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana berdasarkan rumusan isu strategis pada Bab II.2 Tabel 4.1. Isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 75 Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
20. 1.Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten Mewujudkan pemanfaatan ruang yang memperhatikan prinsip- prinsip pengurangan risiko bencana Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan selaras dengan rencana tata ruang serta memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana Keselarasan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan PRB Terwujudnya perizinan aktivitas pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang ada Peningkatan pemahaman masyarakat terutama pelaku usaha terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR Optimalisasi sistem,regulasi dan strategi untuk penegakan peraturan tata ruang dalam hal pemberian izin pemanfaatan ruang Penegakan aturan terkait perizinan berusaha yang menjamin terpenuhinya ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang Mekanisme pemberian izin yang mengintegrasikan rencana tata ruang Penguatan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana . Mengendalikan alih fungsi lahan Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan Meningkatnya mitigasi bencana hidrometeorologis pada daerah aliran sungai dan kawasan perkotaan Antisipasi ancaman bencana banjir berjalan lebih efektif
21. 2.Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan Mewujudkan perencanaan strategis pembangunan yang mengedepankan kesesuaian antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya demi meminimalkan degradasi lingkungan yang dapat menjadi Adanya kebijakan dan program yang mendukung perencanaan pembangunan yang menjamin keseimabangan antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya Kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dari ruang tersebut Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 76 juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana. pemicu timbulnya bencana
22. 3.Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan Peningkatan jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Terwujudnya kesadaran dalam hal manajemen kesehatan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap manajemen kesehatan Perubahan perilaku terkait manajmen kesehatan Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama pada tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat Kemandirian dalam menghadapi bencana meningkat
23. 4.Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana Terwujudnya koordinasi dan komando pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif Advokasi pengelolaan risiko bencana dalam forum-forum OPD Peningkatan pemahaman terkait koordinasi dalam hal pengeleolaan risiko bencana
24. 5.Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk. Terwujudnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif. Harmonisasi, perencanaan kebijakan dan mekanisme untuk mewujudkan pemulihan yang efektif pasca bencana Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/ lembaga. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 77 Tujuan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Barat diukur berdasarkan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB), dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.2. Indikator tujuan penurunan IRBI Provinsi Sulawesi Barat Baseline Proyeksi 2023 2025 2026 2027 2028 2029 160,08 158 156 154 152 150 B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Potensi bencana yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana. Sebelum melakukan analisa risiko dan menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam pengurangan risiko bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai berikut:
25. 1.Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan.
26. 2.Harus ada peluang yang realistis bahwa hasil dari analisa risiko dapat diimplementasikan dan diterapkan, yakni harus ada sumber daya yang tersedia atau mampu memobilisasi. Hasil analisa risiko harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain seperti rencana tata ruang.
27. 3.Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil serta dan penggunaannya
28. 4.Analisa risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks yang berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut, apakah untuk masyakarat, lembaga teknis, lembaga keuangan, atau pengambil kebijakan.
29. 5.Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelanggaraan analisa risiko yang dimaksudkan. Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana meliputi:
30. 1.Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders di semua sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
31. 2.Transparansi dan Akuntabilitas Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
32. 3.Berdayaguna dan Berhasil Guna Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 78 khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
33. 4.Kemitraan dan Pemberdayaan Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan menberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan/dusun/RW – RT dan kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.
34. 5.Nondiskriminatif dan Nonproletisi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Seluruh program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang mencakup antara lain:
35. 1.Kesiapsiagaan Program kesiapsiagaan dimaksudkan untuk mengkaji risiko terhadap suatu bencana, perencanaan dalam menghadapi bencana, penataan dalam pengelolaan bencana serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan pengampu kebencanaan. Program yang terkait dengan kesiapsiagaan adalah:
a.Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan.
b.Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
c.Pendidikan Menengah.
d.Manajemen Pelayanan Pendidikan.
e.Upaya Pelayanan Kesehatan.
f.Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
g.Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
h.Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.
i.Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
j.Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
k.Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
l.Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah.
1. 2.Pencegahan-mitigasi Program pencegahan-mitigasi dilakukan ketika kondisi normal dan dimaksudkan untuk pengurangan risiko, kerentanan dan ancaman. Program- program yang termasuk dalam mitigasi adalah :
a.Peningkatan Perencanaan Tata Ruang.
b.Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang.
c.Pengelolaan Lingkungan.
d.Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut.
e.Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.
f.Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 79
g.Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.
h.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
i.Pengendalian Banjir.
j.Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
k.Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
l.Pengendalian Kebakaran Hutan.
m.Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
n.Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
o.Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
p.Perbaikan Gizi Masyarakat.
q.Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.
1. 3.Penanganan tanggap darurat Program tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan pasca bencana yang berkaitan dengan penanganan/penyelamatan korban, penyelamatan aset, penyediaan kebutuhan dasar dan pencegahan dampak yang lebih luas. Program- program tersebut adalah:
a.Penanggulangan Bencana.
b.Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
c.Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
d.Upaya Kesehatan Masyarakat.
e.Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1. 4.Rehabilitasi Program dalam rehabilitasi dimaksudkan untuk pemulihan kondisi korban dari trauma, pemulihan sarana/ prasarana kehidupan hingga keadaan berangsur kembali ke keadaan normal. Program-program yang termasuk dalam rehabilitasi adalah :
a.Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial.
b.Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
c.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d.Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
e.Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
f.Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
g.Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
h.Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
i.Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
j.Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
k.Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 80 Pokok program dalam pengelolaan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan bencana juga dikembangkan pada arah penggunaan teknologi yang berguna untuk peringatan dini, pengurangan ancaman dan penyebaran informasi ketika terdapat ancaman bencana. Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana dan pemanfataan teknologi dalam pengurangan ancaman merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat dibatasi secara signifikan.Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan tingakat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bila terjadi bencana Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun. Pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi. Apabila terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 81 Tabel 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. 1.Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang- ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten Mewujudkan pemanfaatan ruang yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan selaras dengan rencana tata ruang serta memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana Keselarasan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan PRB Keterpaduan rencana tata ruang dengan rencana usaha pemanfaatan ruang Harmonisasi pemanfaatan ruang dengan RTR dan PRB Optimalisasi sistem,regulasi dan strategi untuk penegakan peraturan tata ruang dalam hal pemberian izin pemanfaatan ruang Penegakan aturan terkait perizinan berusaha yang menjamin terpenuhinya ketentuan- ketentuan pemanfaatan ruang Mekanisme pemberian izin yang mengintegrasikan rencana tata ruang Harmonisasi dan penyelerasan RTR dan aspek perizinan berusaha Integrasi RTR seluruh wilayah ke dalam sistem perizinan Penguatan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana Mengendalikan alih fungsi lahan Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan Penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan lahan Mengurangi risiko bencana akibat pemanfaatan lahan Meningkatnya mitigasi bencana hidrometeorologis pada daerah Antisipasi ancaman bencana banjir berjalan lebih efektif Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir pada daerah aliran sungai dan kawasan perkotaan Pengurangan titik rawan banjir Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 82 Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan aliran sungai dan kawasan perkotaan
2. 2.Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana. Mewujudkan perencanaan strategis pembangunan yang mengedepankan kesesuaian antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya demi meminimalkan degradasi lingkungan yang dapat menjadi pemicu timbulnya bencana Adanya kebijakan dan program yang mendukung perencanaan pembangunan yang menjamin keseimbangan antara peruntukan ruang dalam RTR dan pemanfaatannya Kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan RTR Mendorong penerbitan izin pembangunan yang memenuhi kaidah pemanfaatan ruang Implementasi SPM terkait penerbitan izin berusaha Mendorong penerbitan izin pembangunan yang memenuhi kaidah pemanfaatan ruang Implementasi SPM terkait penerbitan izin berusaha
3. 3.Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan Peningkatan jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Kerjasama antar pelaku untuk peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan Kerjasama pentahelix Terwujudnya kesadaran dalam hal manajemen Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Perubahan perilaku terkait manajmen kesehatan Kerjasama antar pelaku untuk peningkatan kesadaran manajemen kesehatan Kerjasama pentahelix Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 83 Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan kesehatan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana terhadap manajemen kesehatan Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama pada tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat Kemandirian dalam menghadapi bencana meningkat Kerjasama antar pelaku untuk peninkatan kesiapsiagaan Kerj asama pentahelix
4. 4.Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana Terwujudnya koordinasi dan komando pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif Advokasi pengelolaan risiko bencana dalam forum-forum OPD Peningkatan pemahaman terkait koordinasi dalam hal pengeleolaan risiko bencana Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam perencanaan aturan dan kebijakan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana. Musyawarah, diskusi pengelolaan risiko bencana dalam forum OPD
5. 5.Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk. Terwujudnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif. Harmonisasi, perencanaan kebijakan dan mekanisme untuk mewujudkan pemulihan yang efektif pasca bencana Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam perencanaan Penyusunan dokumen dan kebijakan mekanisme pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) dan penerapan SPM Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 84 Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan pokok fungsi penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/ lembaga. aturan dan kebijakan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 85 C. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Rumusan program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pernyataan rumusan programdan kegiatan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan sasaran. Apabila terdapat program yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan sasaran, maka diperlukan perbaikan dalam proses penyusunan program. Program dan indikator dapat disajikan dengan matrik tabel sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 86 Tabel 4.4. Program dan Indikator Program Penanggulangan Bencana Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program
6. 1.Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten Mewujudkan pemanfaatan ruang yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan selaras dengan rencana tata ruang serta memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana Keselarasan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan PRB Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPD Lingkup Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan Optimalisasi sistem,regulasi dan strategi untuk penegakan peraturan tata ruang dalam hal pemberian izin pemanfaatan ruang Penegakan aturan terkait perizinan berusaha yang menjamin terpenuhinya ketentuan- ketentuan pemanfaatan ruang Mekanisme pemberian izin yang mengintegrasikan rencana tata ruang Program penyelenggaraan penaatan ruang Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang Penguatan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana Mengendalikan alih fungsi lahan Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan Program penyelenggaraan penataan ruang Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Meningkatnya mitigasi bencana hidrometeorologis pada daerah aliran sungai dan kawasan perkotaan Antisipasi ancaman bencana hidrometeorologis berjalan lebih efektif Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Jumlah area terdampak banjir menurun Program Pengelolaan Hutan Jumlah area kawasan hutan yang terehabilitasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 87 Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program
7. 2.Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengedepankan kesesuaian antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya demi meminimalkan degradasi lingkungan yang dapat menjadi pemicu timbulnya bencana Adanya kebijakan dan program yang mendukung perencanaan pembangunan yang menjamin keseimbangan antara peruntukan ruang dalam RTR dan pemanfaatannya Kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan RTR Program perizinan usaha pertanian Persentase Kelayakan Usaha Pertanian Program pengendalian izin usaha industri Pengawasan perizinan industri
8. 3.Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan Peningkatan jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentaase masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Terwujudnya kesadaran dalam hal manajemen kesehatan pada tingkat individu, keluarga dan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap manajemen kesehatan Perubahan perilaku terkait manajemen kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam penerapan manajemen kesehatan tingkat keluarga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 88 Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program masyarakat untuk mengurangi risiko bencana Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama pada tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat Kemandirian dalam menghadapi bencana meningkat Program Penanggulangan Bencana Jumlah kegiatan penanggulangan bencana
9. 4.Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana Terwujudnya koordinasi dan komando pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif Advokasi pengelolaan risiko bencana dalam forum-forum OPD Peningkatan terkait koordinasi dalam hal pengurangan risiko bencana Program Penanggulangan Bencana Koordinasi rutin terkait pengurangan risiko bencana
10. 5.Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk. Terwujudnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif. Harmonisasi, perencanaan kebijakan dan mekanisme untuk mewujudkan pemulihan yang efektif pasca bencana Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas pokok fungsi Program penanggulangan bencana Mekanisme pemulihan yang efektif melalui dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Program pengembangan perumahan Mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan pasca bencana yang efektif penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/ lembaga. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 89 Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi ini, yaitu mencangkup kepada:
11. 1.Penentuan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan yang mana disusun sesuai kewenangan tingkat provinsi berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, salah satunya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021;
12. 2.Penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang termasuk ke dalam rencana aksi juga mengadopsi dari Standar Pelayanan Minimal tentang urusan kebencanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. 3.Dirumuskan indikator program baru dan sub kegiatan baru lainnya beserta target yang belum tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah sebagai langkah-langkah mengisi kesenjangan (gap) dan bahan masukan penyempurnaan isu kebencanaan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kedepannya;
14. 4.Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan oleh BPBD;
15. 5.Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
16. 6.Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan. Rumusan RAD Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 90 Tabel 5.1. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenkla tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkul atur Target (Tiap Tahun) Prakira an Pagu (Tiap Tahun) Lokasi PelaksanaKontrib usi Isu Strategis 1 : Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPD lingkup Bidang Infrastuktur dan 5.01.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03.1 03 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 5.01.03.10 3.08 1 dokum en 50 juta Provinsi Sulawesi Barat Bappeda RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program penyelengg araan penaatan ruang Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang 1.03.12 Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatam Ruang Daerah Provinsi Integrasi RTR dalam system Online Single Submission 1.03.12.1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.10 3.01 1 dokum en 50 jutaProvinsi Sulawesi Barat Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program penyelengg araan penataan ruang Koordinasi penyelenggar aan penataan ruang 1.03.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1.03.12.1 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 1.03.12.10 4.01 1 dokum en 50 jutaProvinsi Sulawesi Barat Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 91 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenkla tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkul atur Target (Tiap Tahun) Prakira an Pagu (Tiap Tahun) Lokasi PelaksanaKontrib usi Operasionalisa si Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 1.03.12.10 4.03 1 kasus 50 jutaProvinsi Sulawesi Barat Dinas PU PR, Bappeda RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan Hutan Jumlah area kawasan hutan yang terehabilitasi 3.28.03 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 3.28.03.1 04 Pembangunan Penhijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.28.03.10 4.04 1 ha 100 jutaKabupat en Mamasa, Kabupat en Mamuju, Kabupat en Mamuju Tengah Dinas Kehutana n, Dinas Lingkung an Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 3.28.03.10 4.09 1 ha 100 jutaKabupat en Majene, Mamuju Tengah Dinas Kehutana n, Dinas Lingkung an Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Jumlah area terdampak banjir menurun 1.03.02 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengurangan sedimentasi pada Kawasan sungai 1.03.02.1 01 Normalisasi/ Restorasi Sungai 1.03.02.10 1.46 1 km 100 jutaKabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah Dinas PU PR, Dinas Lingkung an Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 92 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenkla tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkul atur Target (Tiap Tahun) Prakira an Pagu (Tiap Tahun) Lokasi PelaksanaKontrib usi Isu Strategis 2 : Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana. Program perizinan usaha pertanian Persentase Kelayakan Usaha Pertanian 3.27.06 Penerbitan izin pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kot a Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas 3.27.06.1 01 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Ko ta 3.27.06.10 1.02 1 dokum en 25 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas PTSP, Dinas Pertanian RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program pengendali an izin usaha industri Pengawasan perizinan industri 3.31.03 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi pengawasan perizinan di bidang industri 3.31.03.1 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 3.31.03.10 1.02 1 dokum en 50 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas PTSP, Dinas Perindust rian, Perdagan gan, Koperasi dan UKM RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 93 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenkla tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkul atur Target (Tiap Tahun) Prakira an Pagu (Tiap Tahun) Lokasi PelaksanaKontrib usi Isu Strategis 3 : Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana Program Pengendali an Pencemara n Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Persentase pencapaian pencegahan, penanggulan gan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2.11.03 Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah masyarakat yang mengetahui dampak pencemaran lingkungan 2.11.03.1 02 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2.11.03.10 2.01 1 lapora n 50 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas Lingkung an Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Peningkata n Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluha n Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentaase masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.11.08 Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Provinsi Meningkatnya jumlah warga yang sadar akan pengelolaan lingkungan hidup 2.11.08.1 01 Penyelengaraa n Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 2.11.08.10 1 100 orang 50 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas Lingkung an Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Pemberday aan Masyarakat Bidang kesehatan Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam penerapan manajemen kesehatan tingkat 1.02.05 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.1 02 Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.10 2.01 1 dokum en 75 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehata n RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 94 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenkla tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkul atur Target (Tiap Tahun) Prakira an Pagu (Tiap Tahun) Lokasi PelaksanaKontrib usi keluarga Promotif Preventif Tingkat Program Penanggula ngan Bencana Jumlah kegiatan penanggulan gan bencana 1.05.03 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Persentase cakupan wilayah yang terpapar Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 1.05.03.1 01 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.05.03,10 1.02 100 orang 75 juta Kabupat en Majene, Kabupat en Mamuju, Kabupat en Mamasa, BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terjadap Bencana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Ko ta untuk Menyelenggara kan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi 1.05.03.1 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1.05.03.10 2.02 50 orang 50 juta Provinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 95 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenkla tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkul atur Target (Tiap Tahun) Prakira an Pagu (Tiap Tahun) Lokasi PelaksanaKontrib usi Adanya dokumen rencana kontinjensi bencana 1.05.03.1 02 Penyusunan Rencana Kontijensi 1.05.03.10 2.09 2 dokum en 200 jutaProvinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Peningkatan kegiatan gladi/simulasi kesiapsiagaan bencana 1.05.03.1 02 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.10 2.02 1 lapora n 150 jutaProvinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Peningkatan kesadartahua n bencana tingkat keluarga 1.05.03.1 04 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1.05.03.10 4.06 30 keluar ga 25 juta Kabupat en Mamuju, Kabupat en Majene BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Isu Strategis 4 : Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana Program Penanggula ngan Bencana Koordinasi rutin terkait pengurangan risiko bencana 1.05.03 Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Jumlah Kerja Sama dan Koordinasi Kemitraan Antar Lembaga dalam Penanggulang an Bencana 1.05.03.1 04 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulanga n Bencana 1.05.03.10 4.03 1 dokum en 15 juta Provinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 96 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenkla tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkul atur Target (Tiap Tahun) Prakira an Pagu (Tiap Tahun) Lokasi PelaksanaKontrib usi Isu Strategis 5 : Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk Program penanggula ngan bencana Mekanisme pemulihan yang efektif melalui dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 1.05.03 Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 1.05.03.1 04 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 1.05.03.10 4.07 1 dokum en 150 jutaProvinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program pengemban gan perumahan Mekanisme penyediaan hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana 1.04.02 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Basis Data Lahan Potensial Relokasi 1.04.02.1 01 Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1.04.02.10 1.02 1 dokum en 75 juta Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkay u, dan Mamasa Dinas Perkim RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Basis Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1.04.02.10 1 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1.04.02.101 .06 1 dokume n 75 juta Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkay u, dan Mamasa Dinas Perkim RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 97 BAB ini juga menjelaskan pemaduan RPB dengan dokumen perencanaan lainnya agar diperoleh sistem perencanaan yang menjamin terciptanya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan satu sama lainnya. Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka kerja pengendalian dan evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana. Penanggulangan merupakan amanah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mandat tersebut tertuang pada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat konkuren, yang selanjutnya diterjemahkan baku mutunya dalam Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota. Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka kerja pengendalian dan evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana. Pengendalian merupakan suatu aktivitas untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana aksi, sementara evaluasi adalah bagian dari suatu perencanaan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai suatu pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian dan evaluasi ini menjadi bagian dari kewajiban atas fungsi dan tanggungjawab dari penyelenggara pemerintahan, lebih jauh daripada itu pengendalian dan evaluasi pengurangan risiko bencana ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pengurangan risiko bencana yang disusun. Dengan terukurnya ketercapaian dan kebermanfaat rencana aksi pengurangan risiko bencana pada dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, akan menghasilkan suatu bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana kedepannya di Provinsi Sulawesi Barat. 6.1. PEMADUAN PARAPIHAK NON PEMERINTAH Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan di daerah berupa pemaduan para pihak non-pemerintah di daerah yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Pemaduan para pihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak- pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi- aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 98 memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5, namun demikian dalam peraturan tersebut tidak membatasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama multipihak baik masyarakat maupun lembaga usaha dan lembaga internasional dalam menangani bencana. Pada aturan yang sama pada Bab V (Hak dan Kewajiban Masyarakat) Pasal 26 Ayat 1 huruf d bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, lebih daripada itu pada Pasal 27 kewajiban setiap orang melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu pada tabel di bawah ini telah dirumuskan kewajiban non-pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, saat darurat bencana bahkan sampai kepada perannya di tahap pasca bencana. Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat No Unsur Instansi/ Lembaga Mandat Tugas Kepentingan 1 Perguruan Tinggi Universitas Sulawesi Barat Tri Dharma Perguruan Tinggi Melakukan kajian dan penelitian untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat diaplikasikan di daerah Mendukung aksi masyarakat & pemerintah dalam Penanggulangan bencana. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dairahkan pada pengurangan risiko bencana Pengembangan dan implementasi kurikulum yang mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana 2 Organisasi Masyarakat Sipil PMI Pelayanan kebutuhan korban bencana Memberikan bantuan layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga kesehatan, pertolongan pertama BAZNAS Tanggap Bencana Tanggap daerurat bencana Bersama Pemerintah, TNI/Polri bekerjasama melakukan tanggap darurat bencana 3 Media massa Media cetak, media elektronik,Media online
a.Pemberitaan Menata & menyiarkan berita bencana secara tepat, akurat, & obyektif
b.Sebagai fungsi kontrol publik Memberitakan jumlah kerusakan, kerugian, korban jiwa dari sumber informasi resmi; Memberitakan upaya pemerintah dalam merespon & melakukan upaya pemulihan akibat bencana Memberitakan upaya penanggulangan bencana yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 99 dilakukan para pemangku kepentingan lainnya 4 Dunia Usaha BUMD dan Perusahaan swasta daerah Bisnis dan perdagangan Memberikan layanan kebutuhan kesehatan, pangan, keuangan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan korban bencana No Unsur Instansi/ Lembaga Mandat Tugas Kepentingan Mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam kelangsungan bisnis dan praktik investasi, terutama pada skala usaha kecil, mikro, dan menengah serta terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan Terlibat dan mendukung penelitian dan inovasi serta pengembangan teknologi untuk manajemen risiko bencana, ikut berbagi dan menyebarluaskan pengetahuan. Berpartisipasi aktif, secara sesuai dan di bawah bimbingan sector publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menggabungkan manajemen risiko bencana. 6.2. PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD. Dikarenakan RPB Provinsi Sulawesi Barat disusun mendahului perencanaan pembangunan jangka menengah daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, maka proses pemaduan nantinya alkan disusun dengan strategi sebagai berikut :
1. 1.Pemaduan rencana aksi PRB ke dalam RPJPD dilakukan dengan menyandikan rencana aksi PRB dengan program pembangunan dalam RPJPD
2. 2.Sinkronisasi rencana aksi PRB ke dalam Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dilakukan dengan menyandingkan rencana aksi PRB dengan program dan indikator dalam Ranwal RPJMD. Secara bersamaan, sinkronisasi juga dilakukan melalui keterlibatan BPBD dalam kelompok kerja (Pokja) penyusunan RPJMD Proses pemaduan dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut : Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 100 Gambar 6.1. Proses Pemaduan RPB Sebelum Penyusunan RPJMD (Sumber : Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul 2019-2023) 6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi ini menjadi bagian dari kewajiban atas fungsi dan tanggungjawab dari penyelenggara pemerintahan, lebih jauh daripada itu pengendalian dan evaluasi pengurangan risiko bencana ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pengurangan risiko bencana yang disusun. Dengan terukurnya ketercapaian dan kebermanfaat rencana aksi pengurangan risiko bencana pada dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, akan menghasilkan suatu bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana kedepannya di Provinsi Sulawesi Barat. Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya Tabel 6.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 101 Waktu Materi Pemantauan/ Evaluasi Kriteria/ Indikator Pelaksana Pemantauan/ Pemantauan/ Evaluasi Per Semester Pencapaian keluaran Persentase pencapaian Sekretariat Bersama Daerah* Per Tahun a. Pemaduan Parapihak
b.Pemaduan Perencanaan Lainnya
c.Pencapaian Hasil Sekretariat Bersama Daerah* Tengah Periode Review RPB Pencapaian sasaran
a.Faktor penyebab tidak tercapainya Renaksi
b.Rencana Tindak Lanjut Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda Akhir PeriodePencapaian sasaran Pencapaian tujuan
a.Faktor penyebab tidak tercapainya Renaksi
b.Rencana Tindak Lanjut
c.Pembelajaran Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda *) Sekretariat Bersama Daerah dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/ mekanisme lain yang sudah ada di Provinsi Sulawesi Barat 6.3.1. PENGENDALIAN Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel sebagai berikut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 102 Tabel 6.3. Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat NO Materi Pemantauan Kriteria/ Indikator Keluaran Target (5 tahun) Capaian Tahun ke- Catatan1 2 3 4 5 Tabel 6.4. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat Waktu Pemantauan Kriteria Pemantauan Sumber Bukti Teknis/ Metode Pelaksana 6.3.2. EVALUASI Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/ mekanisme lain yang sudah ada di Provinsi Sulawesi Barat Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan parapihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/ kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Bersama Daerah.. Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 103 sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuasian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda. Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/ tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini: Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format tabel evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini. Tabel 6.4..Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat Waktu Pemantauan Kriteria/ Indikator Evaluasi Sumber Bukti Teknis/ Metode Pelaksana Sementara itu hasil evaluasi dapat disajikan sesuai format berikut. Tabel 6.5..Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat No Indikator Sasaran Capaian (%) Indikator Program Capaian (%) Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Rencana Tindak Lanjut Pembelajaran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 104 BAB VII PENUTUP Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Untuk menjalankan amanat ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 melakukan penyusunan Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Oleh sebab itu semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana tersebut perlu dirumuskan pada dokumen ini. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari dokumen RPB ini, maka perlu adanya legalisasi dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Gubernur sehingga dapat menjadi acuan dan rujukan bersama para pelaku kepentingan penanggulangan bencana daerah khususnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi permasing- masing jenis ancaman bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Sementara dengan adanya Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 ini menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan Dokumen RPB di masing-masing wilayah sebagai wujud pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana. Dokumen RPB ini perlu selalu dievaluasi dan dimutakhirkan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Akhir kata, implementasi perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat secara lebih terencana, terarah dan terintegrasi. GUBERNUR SULAWESI BARAT ttd SUHARDI DUKA Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum, ${ttd} SUHENDRA, S.H., CfrA, Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19840517 200902 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 105 LAMPIRAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 106 Lampiran 1. Matriks Rencana Aksi PB Perangkat Daeerah Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenk la tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkula tur Target Prakiraan Pagu Lokasi Pelaksana Kontribus i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Isu Strategis 1 : Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPD lingkup Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan 5.01.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktu r dan Kewilayahan Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03.10 3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 5.01.03.10 3.08 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen 50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat Bappeda RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program penyelengga raan penaatan ruang Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang 1.03.12 Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaata m Ruang Daerah Provinsi Integrasi RTR dalam system Online Single Submission 1.03.12.10 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.10 3.01 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program penyelengga raan penataan ruang Koordinasi penyelengga raan penataan ruang 1.03.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalia n Pemanfaata n Ruang Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.03.12.10 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 1.03.12.10 4.01 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 107 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenk la tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkula tur Target Prakiraan Pagu Lokasi Pelaksana Kontribus i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Daerah Provinsi Daerah Provinsi Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 1.03.12.10 4.03 1 kasus1 kasus1 kasus1 kasus1 kasus50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas PU PR, Bappeda RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan Hutan Jumlah area kawasan hutan yang terehabilitas i 3.28.03 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 3.28.03.10 4 Pembangunan Penhijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.28.03.10 4.041 ha1 ha1 ha1 ha1 ha 20 juta20 juta20 juta20 juta20 juta Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah Dinas Kehutanan , Dinas Lingkunga n Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 3.28.03.10 4.091 ha1 ha1 ha1 ha1 ha 20 juta20 juta20 juta20 juta20 juta Kabupat en Majene, Mamuju Tengah Dinas Kehutanan , Dinas Lingkunga n Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Jumlah area terdampak banjir menurun 1.03.02 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Pengurangan sedimentasi pada Kawasan sungai 1.03.02.10 1 Normalisasi/ Restorasi Sungai 1.03.02.10 1.46 2 km2 km2 km2 km2 km 30 juta30 juta30 juta30 juta30 juta Kabupate n Mamuju, Kabupate n Majene, Kabupate n Mamuju Tengah Dinas PU PR, Dinas Lingkunga n Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 108 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenk la tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkula tur Target Prakiraan Pagu Lokasi Pelaksana Kontribus i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Isu Strategis 2 : Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana. Program perizinan usaha pertanian Persentase Kelayakan Usaha Pertanian 3.27.06 Penerbitan izin pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/ Kota 3.27.06.10 1 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kot a 3.27.06.10 1.02 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen 25 juta25 juta25 juta25 juta25 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas PTSP, Dinas Pertanian RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program pengendalia n izin usaha industri Pengawasan perizinan industri 3.31.03 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi pengawasan perizinan di bidang industri 3.31.03.10 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 3.31.03.10 1.02 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen 50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas PTSP, Dinas Perindustri an, Perdagang an, Koperasi dan UKM RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 109 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenk la tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkula tur Target Prakiraan Pagu Lokasi Pelaksana Kontribus i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Isu Strategis 3 : Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana Program Pengendalia n Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Persentase pencapaian pencegahan, penanggulan gan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2.11.03 Penanggulan gan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah masyarakat yang mengetahui dampak pencemaran lingkungan 2.11.03.10 2 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2.11.03.10 2.01 1 laporan1 laporan1 laporan1 laporan1 laporan 50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas Lingkunga n Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentaase masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.11.08 Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Provinsi Meningkatnya jumlah warga yang sadar akan pengelolaan lingkungan hidup 2.11.08.10 1 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 2.11.08.10 1 100 orang100 orang100 orang100 orang100 orang 50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas Lingkunga n Hidup RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang kesehatan Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam penerapan manajemen kesehatan tingkat keluarga 1.02.05 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.10 2 Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.10 2.01 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen 75 juta75 juta75 juta75 juta75 juta Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehatan RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 110 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenk la tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkula tur Target Prakiraan Pagu Lokasi Pelaksana Kontribus i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Program Penanggula ngan Bencana Jumlah kegiatan penanggulan gan bencana 1.05.03 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Persentase cakupan wilayah yang terpapar Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 1.05.03.10 1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.05.03,10 1.02 100 orang100 orang100 orang100 orang100 orang 75 juta75 juta75 juta75 juta75 juta Kabupat en Majene, Kabupat en Mamuju, Kabupat en Mamasa, Kabupat en Pasangk ayu BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaa n Terjadap Bencana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk Menyelenggar akan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi Urusan Provinsi 1.05.03.10 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1.05.03.10 2.02 50 orang50 orang50 orang50 orang50 orang 50 juta50 juta50 juta50 juta50 juta Provinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 111 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenk la tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkula tur Target Prakiraan Pagu Lokasi Pelaksana Kontribus i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Adanya dokumen rencana kontinjensi bencana 1.05.03.10 2 Penyusunan Rencana Kontijensi 1.05.03.10 2.09 2 dokumen2 dokumen2 dokumen2 dokumen2 dokumen200 juta200 juta200 juta200 juta200 juta Provinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Peningkatan kegiatan gladi/simulas i kesiapsiagaan bencana 1.05.03.10 2 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.10 2.02 1 laporan1 laporan1 laporan1 laporan1 laporan150 juta150 juta150 juta150 juta150 juta Provinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Peningkatan kesadartahua n bencana tingkat keluarga 1.05.03.10 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1.05.03.10 4.06 30 keluarga30 keluarga30 keluarga30 keluarga30 keluarga25 juta25 juta25 juta25 juta25 juta Kabupat en Mamuju, Kabupat en Majene BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Isu Strategis 4 : Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana Program Penanggula ngan Bencana Koordinasi rutin terkait penguranga n risiko bencana 1.05.03 Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Jumlah Kerja Sama dan Koordinasi Kemitraan Antar Lembaga dalam Penanggulang an Bencana 1.05.03.10 4 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1.05.03.10 4.03 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen 15 juta15 juta15 juta15 juta15 juta Provinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 112 Program Indikator Program (Hasil/ Outcome) Kode Nomenk la tur Program Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub-Kegiatan Nomenkula tur Target Prakiraan Pagu Lokasi Pelaksana Kontribus i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Isu Strategis 5 : Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk Program penanggula ngan bencana Mekanisme pemulihan yang efektif melalui dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 1.05.03 Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 1.05.03.10 4 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 1.05.03.10 4.07 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen 150 juta150 juta150 juta150 juta150 juta Provinsi Sulawesi Barat BPBD RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Program pengembang an perumahan Mekanisme penyediaan hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana 1.04.02 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Basis Data Lahan Potensial Relokasi 1.04.02.10 1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1.04.02.10 1.02 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen75 juta75 juta75 juta75 juta75 juta Kabupat en Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangk ayu, dan Mamasa Dinas Perkim RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Basis Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1.04.02.10 1 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1.04.02.10 1.06 1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 dokumen75 juta75 juta75 juta75 juta75 juta Kabupate n Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangka yu, dan Mamasa Dinas Perkim RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 113 Lampiran 2. Peta Lokasi Aksi Spasial Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 114 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 115 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 116 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 117 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 118 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…