DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018

Nomor: 42
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ruang lingkup, azaz tujuan dan sasaran program mandiri, cerdas dan sehat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program Desa Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan program yang dirancang untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui penanganan yang strategis dan terintegrasi lintas sektor untuk mencapai masyarakat yang mandiri, cerdas dan sehat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 Tahun 2017); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
6.Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 3
7.Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
10.Program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.
11.Desa Mandiri Merupakan pola pengembangan perdesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari sub sistem input, sub sistem produksi, sub sistem pengolahan hasil, sub sistem pemasaran dan sub sistem layanan dukungan (supporting system).
12.Desa Cerdas merupakan desa yang masyarakatnya memiliki sikap positif untuk merespon permasalahan peningkatan derajat pendidikan melalui upaya peningkatan pengetahuan dan pengembangan kompentensi melalui pendidikan dan keterampilan.
13.Desa Sehat merupakan sebuah desa dengan kondisi masyarakat yang memiliki pengetahun tentang kesehatan termasuk gizi, mampu menerapkan pola atau budaya hidup sehat dan bersih baik jasmani maupun rohani serta mewujudkan lingkungan yang sehat.
14.Konsep Program Prioritas Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) Provinsi Sulawesi Baratmerupakan Pedoman Perencanaan Program dan Kegiatan Lintas Sektor untuk periode 4 (Empat) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
15.Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama adalah penyusunan keanggotaan dalam pelaksannaa Program MARASA mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.
16.Perumusan indikator dan parameter program adalah penetapan indikator program berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM).
17.Penetapan lokus desa adalah penetapan lokasi program berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun.
18.Verifikasi program kegiatan adalah suatu proses pembentukan kebenaran konsep program dan teruji berdasarkan fakta lapangan.
19.Identifikasi program kegiatan adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
20.Validasi program kegiatan adalah suatu kegiatan pembuktian dengan menggunakan metode yang sesuai.
21.Pola koordinasi program adalah alur koordinasi pelaku program dari tingkat desa sampai pada tingkat Provinsi.
22.Pengawasan dan pengendalian adalah tahap akhir dari fungsi manajemen suatu program dengan proses pengawasan dan peninjauan terhadap kegiatan yang berjalan guna sebagai bahan evaluasi program.
23.Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah proses pelaksanaan kegiatan program sebagai bentuk kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana program. 4

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Program MARASA meliputi:

a.penyiapan data berbasis masyarakat;
b.penetapan indikator;
c.penetapan desa;
d.kelembagaan;
e.penguatan kapasitas sumber daya manusia;
f.mekanisme pelaksanaan dan Koordinasi Program;
g.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i.penganggaran; dan
j.sanksi.

Pasal 3

Program MARASA dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

a.partisipatif;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.terintegrasi;
e.berkelanjutan; dan
f.komprehensif.

Pasal 4

(1)Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bahwa Program MARASA dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desadan para pemangku kepentingan lainnya
(2)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bahwa Program MARASA dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaksana memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Program MARASA.
(3)Akuntabel sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.
(4)Terintegrasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, seluruh kegiatan yang 5 menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian seluruh kegiatan hendaknya merupakan bagian integral dari program pemerintah daerah dan jajarannya.
(5)Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, mengharuskan adanya Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat dalam pelaksanaan, dalam arti bahwa tugas-tugas Pelaksanaan harus berjalan terus menerus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.
(6)Komprehensif sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta pemerintah desa senantiasa didasari atas prinsip konprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat.

Pasal 5

Tujuan dari MARASA adalah mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui upaya pengintegrasian sumber daya ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergitas antara output program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada lokus desa.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Sasaran Program MARASA adalah sebagai berikut:

a.berkembangnya potensi desa dan usaha ekonomi masyarakat yang layak pasar lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka menciptakan kemandirian desa;
b.terbukanya jaringan kelembagaan desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desa;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa;
d.meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat desa; dan
e.menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota serta desa dapat keluar dari status ketertinggalan.

BAB III

PENYIAPAN DATA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Untuk mendukung Program Marasa, maka dilakukan penyiapan data berbasis masyarakat.
(2)Penyiapan data berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM).
(3)Selain data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyiapan data 6 dapat bersumber dari:
1. a.data Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. b.data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat; dan
3. c.data lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian dan/atau Lembaga terkait.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 8

(1)Untuk mengukur capaian Program MARASA maka ditetapkan Indikator sebagai berikut:
1. a.indikator desa mandiri;
2. b.indikator desa cerdas; dan
3. c.indikator desa sehat.
(2)Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan indikator sebagai berikut:
1. a.terdapat penghasilan dan peningkatan komoditi utama di desa; b.terdapat produk unggulan di desa;
2. c.ketersediaan pertokoan di desa; d.ketersediaan pasar desa;
3. e.ketersediaan warung/kedai makan desa;
4. f.ketersediaan akses lembaga keuangan (Bank Pemerintah, Swasta dan Jasa Kredit) desa;
5. g.terdapatnya lembaga ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memiliki aktifitas usaha;
6. h.terdapatnya Peraturan Desa tentang Lembaga Ekonomi Desa;
7. i.meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di desa; dan
8. j.meningkatnya rasio elektrifikasi di desa.
(3)Desa Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan indikator sebagai berikut:
1. a.semua anak usia sekolah wajib bersekolah;
2. b.akses masyarakat mendapatkan pendidikan formal;
3. c.terdapatnya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik dan integratif yang aktif;
4. d.terdapatnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang aktif;
5. e.ketersediaan sarana dan fasilitas perpustakaan desa dan/atau taman bacaan masyarakat yang aktif;
6. f.terdapatnya Peraturan Desa tentang Pendidikan;
7. g.pencegahan pernikahan anak usia dini; dan
8. h.terdapat Akses Internet.
(4)Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan indikator sebagai berikut:
1. a.terdapatnya poskesdes/polindes dan posyandu yang berfungsi dengan baik;
2. b.menurunnya tingkat penyakit menular dan tidak menular; 7
3. c.jumlah keluarga yang mengikuti Program KB (Keluarga Berencana);
4. d.jumlah ibu yang melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan;
5. e.jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
6. f.Ketersediaan Tenaga Kesehatan Bidan/Dokter/Tenaga kesehatan lainnya;
7. g.Jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif selama 6 bulan;
8. h.tingkat pertumbuhan balita yang dipantau setiap bulan;
9. i.jumlah keluarga yang menjadi anggota JKN (Asuransi Kesehatan);
10. j.jumlah keluarga yang dapat mengakses air bersih;
11. k.jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat;
12. l.ketersedian tempat pembuangan sampah yang layak;
13. m.ketersediaan kebun gizi di desa;
14. n.terdapatnya Peraturan Desa tentang Kesehatan;
15. o.terdapatnya upaya dalam penanganan stunting (gizi kurang); dan
16. p.terdapatnya kawasan bebas rokok.

BAB V

PENETAPAN DESA SASARAN

Pasal 9

(1)Untuk penetapan Desa Sasaran Program MARASA dilakukan kegiatan identifikasi.
(2)Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. a.status desa berdasarkan data Indeks Desa Membangun;
2. b.memiliki potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. c.angka kemiskinan yang tinggi serta terdapat prioritas permasalahan bidang pendidikan dan kesehatan di desa; dan
4. d.adanya dukungan dokumen perencanaan pemerintah desa yang termuat dalam RPJMDes dan RKPDes serta APBDes.
(3)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan desa sasaran Program MARASA dengan tetap mengacu pada kegiatan identifikasi.
(4)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan penetapan desa sasaran Program MARASA.
(5)Pelaksanaan identifikasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Program MARASA.
(6)Desa Sasaran Program MARASA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 8

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Kelembagaan Program MARASA, meliputi:
1. a.pemerintah provinsi;
2. b.pemerintah kabupaten;
3. c.pemerintah kecamatan;
4. d.pemerintah desa; dan
5. e.pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
(2)Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama Provinsi yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(3)Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(4)Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tim Koordinasi Provinsi yang diatur dalam keputusan gubernur.
(5)Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tim Koordinasi Kabupaten yang diatur dalam keputusan Bupati.
(6)Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unsur pemerintah kecamatan yang melakukan pemnbinaan dan pengawasan serta monitoring dan supervisi baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan Program MARASA yang dikoordinir oleh Camat lokus Program MARASA.
(7)Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai desa intervensi lokus Program MARASA.
(8)Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MARASA terdiri Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA) dan Koordinator Pendamping Wilayah V Provinsi Sulawesi Barat (KPW V).
(9)Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program MARASA, dibentuk Tim Koordinasi dan dan Tim Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur melaui Pedoman Umum Program MARASA.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…