DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2022

Nomor: 42
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tim Ahli Gubernur, yang meliputi: 1. Hak dan Kewajiban 2. Pengangkatan dan Pemberhentian 3. Tata Kerja 4. Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Ahli Gubernur; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik SALINAN

a.melakukan… Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
1. 5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Negara Republik Indonesia Nomor 95); MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI GUBERNUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Tim Ahli Gubernur adalah tenaga profesional yang diangkat untuk melakukan pengkajian, memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur sesuai pembidangan dan penugasannya.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Non ASN adalah tenaga profesional yang berprofesi selain ASN.
9.Pimpinan adalah unsur pimpinan Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Tim Ahli Gubernur, mempunyai tugas sebagai berikut:

2.Tim…

a.melakukan telaahan, kajian, serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pelaksanaan tugas-tugas Gubernur;
b.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(2)Tim Ahli Gubernur berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Gubernur.

Pasal 3

(1)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pembidangan tugas Tim Ahli Gubernur sesuai dengan kepakaran atau keahliannya.
(2)Pembidangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Ahli Gubernur mempunyai hak:

a.mendapatkan data dari perangkat daerah sebagai dasar pertimbangan dan saran kepada Gubernur;
b.mendapatkan dukungan administrasi dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
c.mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Ahli Gubernur mempunyai kewajiban:

a.melakukan telaahan, kajian, serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur sesuai dengan pembidangannya;
b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan atau sesuai kebutuhan baik lisan maupun tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah;
c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

(1)Pengangkatan Tim Ahli Gubernur dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tim Ahli Gubernur dapat berasal dari ASN atau Non ASN yang profesional.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Tim Ahli Gubernur, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.pendidikan minimal Strata Satu;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.profesional dalam bidangnya; dan
e.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 8

(1)Masa bakti Tim Ahli Gubernur sesuai periode masa jabatan Gubernur.
(2)Kinerja Tim Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Gubernur.

Pasal 9

Tim Ahli Gubernur berakhir masa baktinya apabila:

a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri;
c.tidak dapat melaksanakan tugas;
d.diberhentikan; dan
e.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal Tim Ahli Gubernur maupun dengan Perangkat Daerah serta instansi lainnya.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…