DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 44 Tahun 2015

Nomor: 44
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1. Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan FKTP 2. Penatausahaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Pada FKTP 3. Mekanisme Pembayaran Dana Non Kapitasi Pada FKTP 4. Pemberian dan Besaran Insentif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembagan Negara Republik Indonesia Nomor 1286);
1. 2.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. 8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
13. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitasi kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitasi kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
14. 15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. 16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitasi kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. 17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
18. 19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
19. 20.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1); Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan UPTD Poliklinik Kesehatan Kantor Gubernur Nomor 07 / PKS / IX.10/01.14 dan Nomor 430/139/DKP-SB/UPTD2/XII/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Badan Jaminan Sosial Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari atas Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
4.UPTD Poliklinik Kesehatan adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
5.Poliklinik Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Tingkat Pertama.
6.BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosisal di bidang kesehatan.
7.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
8.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventive, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
10.Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
11.Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12.Dana Kapitasi adalah Besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar.
13.Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14.Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan.
15.Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada kepada pasien untyuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
16.Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan/bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan paramedis di Poliklinik kesehatan Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit. 5
17.Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialistik dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan.
18.Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud dari pengaturan terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah:

a.sebagai pedoman/acuan dalam pengunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/UPTD Poliklinik Kesehatan Kantor Gubernur Sulawesi Barat;
b.menjadi pedoman/acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta Pertanggungjawaban dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Poliklinik Kesehatan Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Pasal 4

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengaturan terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/UPTD Poliklinik Kesehatan dapat lebih maksimal.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA FKTP

Pasal 5

(1)Mekanisme pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi meliputi:
1. a.Pengelolaan Dana Kapitasi; dan
2. b.Pengelolaan Dana Non Kapitasi.
(2)Mekanisme pengelolaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
1. a.BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Setiap Bulan; 6
2. b.pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan sesuai dengan hukum kafitasi yang berlaku;
3. c.dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibayarkan langsung oleh BPJS kesehatan kepada Bendahara JKN pada FKTP.
(3)Mekanisme pengelolaan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
1. a.dana non kapitasi yang disetor ke kas daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara dinas kesehatan membuat dan mengusulkan adanya peraturan gubernur untuk pemanfaatan dana tersebut.
2. b.membuat atau mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA– DPA SKPD dinas Kesehatan.
3. c.Pelaksanaan Pengeluaran atas dana non kapitasi dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. d.Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan penerbitan SPPD oleh kuasa BUD.
5. e.Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Pasal 6

(1)Dana kapitasi dan non kapitasi JKN pada FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2)Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
(3)Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
2. b.kegiatan operasional lainnya antara lain, upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative untuk kegiatan ini dana dapat dibelanjakan seperti biaya makan minum, jasa profesi Narasumber, Foto copy bahan, servis ringan alat kesehatan, perjalanan, operasional Mobil Ambulance, bahan cetak administrasi keuangan, dan SIK.

BAB IV

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA FKTP

Pasal 7

(1)Alokasi Dana Kapitasi dan Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan FKTP ditetapkan 60 % (enam puluh persen). 7
(2)Pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
1. a.Jenis ketenagaan dan / atau jabatan; dan
2. b.Variabel Kehadiran, kinerja, status kepegawaian, masa kerja sesuai kondisi daerah.
(3)Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, dinilai sebagai berikut:
1. a.tenaga medis, diberi nilai 150;
2. b.tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
3. c.tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
4. d.tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
5. e.tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
6. f.tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
(4)Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
(5)Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
2. b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
(6)Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

(4)Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Poliklinik kesehatan ditetapkan 40 % (empat puluh persen) yang digunakan untuk pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis serta kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing- masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
(2)Pengangkatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 8

Pasal 10

Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN dilakukan sebagai berikut:

a.bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP. Contoh format buku kas Bendahara Dana Kapitasi JKN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
b.berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja serta contoh format surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
c.berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD. Contoh format SP3B FKTP dan contoh format SP2B FKTP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
d.Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf c, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…