DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2022

Nomor: 45
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur acuan bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan upaya Perlindungan Khusus Anak Dalam Situasi Darurat. Ruang lingkup meliputi: a. pencegahan; b. edukasi; c. konseling; d. rehablitasi; dan e. pendampingan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak antara lain dalam situasi darurat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Khusus Anak Dalam Situasi Darurat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor … SALINAN Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 98);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DALAM SITUASI DARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan gubernur ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
6.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7.Sistem Perlindungan Anak adalah keseluruhan komponen perlindungan anak yang terdiri atas sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem perubahan perilaku, sistem data dan informasi, sistem peradilan dan kerangka hukum dan kebijakan, yang saling terkait dan bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
8.Anak …
8.Anak dalam situasi darurat adalah anak yang jadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan upaya Perlindungan Khusus Anak Dalam Situasi Darurat.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak dalam situasi darurat; dan
b.mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan perlindungan anak dalam situasi darurat.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat.
(2)Kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemerhati anak, forum anak, dunia usaha, media massa, dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.pencegahan;
b.edukasi;
c.konseling;
d.rehablitasi; dan
e.pendampingan.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 6

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan:
1. a.mendeteksi dan memetakan daerah/lokasi yang rentan terjadi bencana;
2. b.menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan anak dalam situasi darurat; dan
3. c.menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan anak dalam bencana.
(2)Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
1. a.bencana dikaitkan dengan perlindungan anak;
2. b.bahaya bencana;
3. c.upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi anak dalam situasi darurat; dan
4. d.materi …
5. d.materi lain yang diperlukan dalam perlindungan anak saat terjadi situasi darurat.
(3)Materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjunya disebarluaskan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, lembaga yang menangani anak, dan lembaga pendidikan.

BAB III

EDUKASI

Pasal 7

(1)Edukasi tentang perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan pemahaman kepada anak tentang situasi darurat;
2. b.melakukan simulasi rutin kepada anak terkait situasi darurat; dan
3. c.memberikan edukasi lainnya yang dibutuhkan.
(2)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

KONSELING

Pasal 8

(1)Konseling sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada anak yang membutuhkan dalam situasi darurat.
(2)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh psikiater anak/tenaga profesional/dukungan psikososial.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 9

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.rehabilitasi sosial; dan
b.rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukaan melalui tahapan :
1. a.pendekatan awal;
2. b.pengungkapan dan pemahaman masalah atau assesment;
3. c.penyusunan rencana dan pemecahan masalah;
4. d.pemecahan masalah atau intervensi;
5. e.resosialisasi;
6. f.terminasi; dan
7. g.bimbingan lanjut.
(2)Rehabilitasi …
(2)Rehablitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif, motivatif, terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
(3)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik dalam keluarga, masyarakat, mupun dalam lembaga sosial atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai kebutuhan perudang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…