DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2020

Nomor: 48
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Belanja Bantuan Keuangan terkait penetapkan besaran dan alokasi bantuan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam APBD/Perubahan APBD dan penyaluran bantuan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Belanja Bantuan Keuangan, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Belanja Bantuan Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99);
12.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 27); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
8.Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Barat.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
18.Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19.Program adalah Penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi PD.
20.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
21.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
22.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnva disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
26.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2.Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi menetapkan besaran dan alokasi bantuan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam APBD/Perubahan APBD.
(2)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA/DPPA pada tahun berkenaan.
(3)Gubernur menetapkan besaran alokasi Anggaran Bantuan Keuangan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
(4)Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana bantuan keuangan dalam APBD/Perubahan APBD dan APBDesa/Perubahan APBDesa.
(5)Pendapatan dan Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Pemerintah Daerah dan APBDesa Pemerintah Desa berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Penggunaan anggaran bantuan keuangan dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan bantuan keuangan yang ditetapkan oleh perangkat daerah terkait.
(7)Bantuan Keuangan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi dan operasional kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan.

3.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e dihapus dan huruf f diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat umum dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah penerima.
(2)Kepala Daerah mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat Umum kepada Gubernur.
(3)Pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat Umum, dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
2. b.Foto copy Rekening Kas Umum Daerah/Desa;
3. c.Surat Pernyataan tanggung jawab Bupati, dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala PD, menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
4. d.Fakta Integritas;
5. e.dihapus;
6. f.Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Dana Transfer BKU; dan
7. g.Dokumen lain yang dibutuhkan.
(4)Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
(6)BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS diterbitkan.
(7)Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e dihapus dan huruf f diubah, ayat (4) huruf c diubah dan huruf d dihapus, ayat (5) huruf f dihapus dan huruf g diubah, serta ayat (6) huruf f, diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penyaluran bantuan keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima.
(2)Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan Khusus kepada Gubernur melalui 2 (dua) tahap.
(3)Pencairan tahap 1 (Pertama) sebesar 50% untuk Kabupaten dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
2. b.Foto copy DPA-SKPD Kabupaten kegiatan berkenaan;
3. c.Foto copy Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten;
4. d.Surat Pernyataan tanggung jawab Bupati, dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala PD Kabupaten, menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
5. e.dihapus;
6. f.Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Dana Transfer BKK; dan
7. g.Dokumen lain yang dibutuhkan.
(4)Pencairan tahap II (dua) sebesar 50% untuk Kabupaten dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan pencairan Tahap II, dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
2. b.Laporan penggunaan tahap I (pertama);
3. c.Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Dana Transfer BKK;
4. d.dihapus; dan
5. e.Dokumen lain yang jika dibutuhkan.
(5)Pencairan tahap I (pertama) sebesar 50% untuk Desa dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. b.Foto copy APB Desa Tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
3. c.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
4. d.Foto copy Rekening Kas Desa (Rekening Koran);
5. e.Surat Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana format dalam Lampiran XI dan XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
6. f.dihapus;
7. g.Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Dana Transfer BKK;
8. h.Rekomendasi dari PD teknis Provinsi; dan
9. i.Dokumen lain yang jika dibutuhkan.
(6)Pencairan tahap II (dua) sebesar 50% dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan pencairan Tahap II, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. b.Foto copy APB Desa Tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
3. c.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
4. d.Foto copy Rekening Kas Desa (Rekening Koran);
5. e.Rekomendasi dari PD teknis Provinsi;
6. f.Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Dana Transfer BKK;
7. g.Laporan penggunaan tahap I (pertama); dan
8. h.Dokumen lain yang jika dibutuhkan.
(7)Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan Khusus bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
(8)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
(9)BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS diterbitkan.
(10)Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 51 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 11 November 2020 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 11 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Tk.I IV/b NIP. : 19740112 199311 1 001

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…