DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela/tidak mengikat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah, yang diberikan secara sukarela, iklas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peroduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peroduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Yahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi yang disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Kantor Kas Daerah yang selanjutnya disebut Kasda adalah Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Sumbangan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat SPK adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela/tidak mengikat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah, yang diberikan secara sukarela, iklas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7.Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa memberdakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang meberi sumbangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Sumbangan pihak ketiga diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a.sukarela dan tidak mengikat;
b.transparan;
c.tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
d.dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah;
e.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
f.tidak mempunyai konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban Pihak Ketiga atau pemberi sumbagan atas semua kewajiban-kewajiban kepada Negara dan/atau daerah. 4

BAB II

OBJEK DAN SUMBER

Pasal 3

Objek Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang dan/atau barang serta lain- lain penerimaan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 4

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga terdiri dari :

a.orang pribadi; dan
b.badan/lembaga/instansi.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

Sumbangan berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk :

a.bantuan;
b.hadiah donasi; dan
c.lain-lain pemberian yang sah.

Pasal 6

(1)Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang dan atau yang disamakan dengan uang yang diterima, diberikan secara sukarela dan tidak mengikat.
(2)Dalam rangka tertip administrasi, transparansi dan kepatstian hukum dalam penganggaran, hasil penerima Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tanda bukti penerimaan.
(3)Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Sumbangan dari pihak ketiga yang berupa uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank BPD dengan nomor rekening : 071.001.000010480.6
(2)Besaran sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
(3)Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Sumbangan dari pihak ketiga yang berupa uang, pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah. 5
(2)Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Barang yang diterima dari sumbangan pihak ketiga diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

(1)Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan pada wilayah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dilakukan oleh perangkat Daerah.

BAB V

PENGADMINISTRASIAN/PENATAUSAHAAN

Pasal 10

(1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan atau sebutan lain pada perangkat daerah yang menerima atau mengelola uang/barang/kekayaan Daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peratuan perundang- undangan.
(2)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
(3)Bendahara penerimaan pada BPKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.
(4)Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disetarakan dengan uang disetor ke KASDA pada rekening lain-lain yang sah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…