DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya sebagai berikut. Diatur tentang Sasaran dan Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; Pelaksanaan Pemberdayaan, Monitoring Evaluasi, Penghargaan, Pendanaan, dan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah berwenang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
5.Peraturan…Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 5NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS menyebut masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS. Untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam DAS, selanjutnya terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat agar dapat menyelesaikan kebutuhan dan kepentingan hidup, serta meningkatkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hal ini penting mengingat degradasi lahan yang berkontribusi pada penurunan kualitas DAS pada akhirnya akan berdampak pada kualitas hidup dan mata pencaharian masyarakat yang ada di dalamnya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan hara di sub DAS Mamasa pada lahan pertanian adalah terbesar pada wilayah hilir yaitu sebesar 90.183 kg; total kehilangan hara untuk seluruh wilayah DAS mencapai 1.978.137 kg atau 1.978 ton; artinya total kerugian ekonomi sebagai dampak sedimentasi di sub DAS Mamasa mencapai Rp35.947.006.198 (N,P,K) [Isra,

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6.Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
7.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
8.Masyarakat Hulu DAS adalah masyarakat yang bermukim dan atau sebagian besar aktivitasnya berada pada daerah dataran tinggi dengan topografi bergelombang, berbukit dan atau bergunung dengan fungsi konservasi untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi.
9.Masyarakat Tengah DAS adalah masyarakat yang bermukim dan atau sebagian besar aktivitasnya berada pada daerah fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau.
10.Masyarakat Hilir DAS adalah masyarakat yang bermukim dan atau sebagian besar aktivitasnya berada pada daerah dataran rendah dengan pemanfaatan air sungai untuk kepentingan sosial dan ekonomi

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
(2)Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan partisipasi masyarakat yang mendukung kinerja pengelolaan DAS yang lestari dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(2)meliputi kemampuan:
1. a.kepemimpinan;
2. b.teknis konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari;
3. c.bisnis dan kewirausahaan;
4. d.komunikasi dan membangun jaringan kerjasama;
5. e.bekerja kelompok; dan
6. f.menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi
(2)Kapabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yakni kemampuan mengeksplorasi atau menggali sumber daya yang dimiliki baik dalam diri maupun di dalam organisasi.
(3)Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yakni keterlibatan langsung maupun tidak langsung seseorang pada Pengelolaan DAS.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu diuraikan secara lebih teknis dan terperinci pada setiap tahapannya. Hal ini untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai tujuan pelaksanaannya.

Pasal 4

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS meliputi:

a.sasaran utama;
b.sasaran penentu; dan
c.sasaran penunjang. Pasal 5… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 5

(1)Sasaran utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi masyarakat yang berada pada hulu, tengah dan hilir DAS dan merasakan secara langsung efek dari suatu kebijakan
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.kelompok tani hutan;
2. b.kelompok pertanian;
3. c.kelompok nelayan; dan/atau
4. d.gabungan kelompok tani.

Pasal 6

(1)Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan.
(2)Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya air;
2. b.PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat; dan
3. c.badan usaha milik negara, badan usaha milik aerah, badan usaha milik desa, usaha mikro kecil dan menengah dan kelompok usaha lainnya yang terkait dengan bidang pengelolaan DAS.

Pasal 7

(1)Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah.
(2)Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lembaga swadaya masyarakat;
2. b.media; dan
3. c.perguruan tinggi.

Pasal 8

Jenis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS meliputi:

a.pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
b.pendampingan;
c.pemberian bantuan modal;
d.sosialisasi..... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
d.sosialisasi dan diseminasi;
e.penyediaan sarana dan prasarana;
f.pemberian bantuan teknis; dan
g.pemberian akses.

Pasal 9

Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan di:

a.DAS yang dipulihkan daya dukunganya; dan
b.DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

BAB III

MONITORING EVALUASI

Pasal 10

(1)Gubernur melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat berkoordinasi dengan;
1. a.intansi vertikal yang melaksanakan urusan di bidang DAS;
2. b.badan hukum publik;
3. c.badan hukum privat;
4. d.lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
5. e.lembaga terkait lainnya.
(3)Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…