DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2018

Nomor: 50
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur diatur tentang dokumen perencanaan jangka menengah (2017-2022) yang memuat kebijakan, strategi, program dan anggaran daerah dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan pencapaian target pada setiap indikator RAD-TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD), maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustanaible Development Golas (SDGs) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 SALINAN 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat.
5.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang selanjutnya disebut RAD-TPB/SDGs adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2017-2022) yang memuat kebijakan, strategi, program dan anggaran daerah dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan pencapaian target pada setiap indikator RAD-TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah:

a.menetapkan suatu rencana program/kegiatan pembangunan tahunan sebagai pedoman dalam meningkatkan pemenuhan sesuai target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustanaible Development Golas (TPB/SDGS) di Provinsi Sulawesi Barat; 3
b.adanya kesepahaman bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten serta Stakeholders terkait dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 4 (empat) Pilar yaitu :
1. 1.Pilar Sosial.
2. 2.Pilar Ekonomi.
3. 3.Pilar Lingkungan.
4. 4.Pilar Hukum dan Tata Kelola.
c.Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Nasional yang di susun oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

4 (empat) Pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan yaitu :

a.tanpa kemiskinan.
b.tanpa kelaparan.
c.kehidupan sehat dan sejahtera.
d.pendidikan berkualitas.
e.kesetaraan gender.
f.air bersih dan sanitasi layak.
g.energi bersih dan terjangkau.
h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
i.industri, inovasi dan infrastruktur.
j.berkurangnya kesenjangan.
k.kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
l.konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab.
m.penanganan perubahan iklim.
n.ekosistem laut.
o.ekosistem daratan.
p.perdamaian, keadilan dan kelembagaan tangguh.
q.kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pasal 4

Tujuan dari disusunnya RAD-TPB/SDGs ini adalah :

a.terpenuhinya target dalam 4 (empat) pilar pembangunan yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan; dan
b.sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan atau strategi dalam memenuhi target indikator TPB/SDGs di Provinsi. 4

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup RAD-TPB/SDGs ini meliputi :

a.arah kebijakan RAD-TPB/SDGs;
b.strategi RAD-TPB/SDGs;
c.prioritas RAD-TPB/SDGs;
d.indikator RAD-TPB/SDGs; dan
e.pengendalian dan evaluasi perencanaan RAD-TPB/SDGs.

Pasal 6

Sasaran dari RAD-TPB/SDGs ini meliputi :

a.lembaga eksekutif (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten);
b.lembaga legislatif (DPRD Provinsi);
c.organisasi non pemerintah;
d.swasta;
e.masyarakat;
f.keluarga; dan
g.individu.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 7

(1)Dokumen RAD-TPB/SDGs disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan SDGS
3. c.BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian SDGs
4. d.BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
5. e.BAB V : Penutup
(2)Dokumen RAD-TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD- TPB/SDGs untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.
(2)Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) RAD-TPB/SDGs yang ditetapkan oleh Gubernur. 5 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, H. M. ALI BAAL MASDAR
(3)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. ttd BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 50 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 31 Desember 2018 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk.I NIP. : 19750630 200212 1 010 6

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…