DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54 Tahun 2020

Nomor: 54
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang jenis layanan publik tertentu yang memerlukan Keterangan Status wajib Pajak (KSWP) dan tata cara pelaksanaan KSWP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tantang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonaesia Tahun 2018 Nomor 157);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1466);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); SALINAN
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
6.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnyadi singkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
7.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan.
8.Keterangan Status wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendapatan dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik tertentu Perangkat Daerah.
9.Perizinan adalah pemberian dokumen legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun nonperizinan.
10.Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayaran Pajak, Pemotongan Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12.Nomor Pokok Wajib pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannnya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14.Layanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; dan
b.meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis layanan publik tertentu yang memerlukan KSWP; dan
b.tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG MEMERLUKAN KSWP

Pasal 4

Jenis Layanan Publik Tertentu yang memerlukan KSWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan melaksanakan KSWP dalam Rangka memberikan Layanan Publik Tertentu.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
2. b.aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Pendapatan melakukan integrasi data sistem (host to host) dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan untuk memudahkan pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam hal integrasi data sistem (host to host) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah dilakukan secara Elektronik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dapat mencetak KSWPD secara mandiri.

Pasal 7

(1)KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan KSWP yang memuat status valid atau tidak valid.
(2)KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
1. a.Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Wajib Pajak yang telah mendapat KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memperoleh layanan perizinan.
(4)Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan KSWP yang memuat status tidak valid.

Pasal 8

Wajib Pajak yang menerima KSWP yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSWP yang memuat status valid.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 57 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 28 Desember 2020 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO, AP, MM Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b NIP. : 19740112 199311 1 001 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 54 TAHUN 2020 TANGGAL : 28 DESEMBER 2020 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU JENIS LAYANAN YANG MEMERLUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

1.Izin Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP).
2.Izin Angkutan Orang tidak dalam trayek.
3.Angkutan Taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi.
4.Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER).
5.Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP DPK).
6.Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional.
7.Izin Reklamasi di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional.
8.Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut Bagi Perusahaan Yang berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat.
9.Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Wilayah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional (Lintas Batas).
10.Izin Usaha Tally di Pelabuhan.
11.Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
12.Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
13.Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut.
14.Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Dasar Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
15.Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
16.Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
17.Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
18.Rekomendasi Pengalihan dari Plat Hitam ke Plat Kuning.
19.Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional /Angkutan Laut (SIUPAL).
20.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
21.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
22.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Perikanan tangkap.
23.Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI ANDON).
24.Surat tanda keterangan Andon (STKA).
25.Surat Izin pemasangan Rumpon (SIPR).
26.Izin Usaha Budidaya Pembenihan (IUBP).
27.Izin Usaha Budidaya Pembesaran (IUBP).
28.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Pembudidaya.
29.Izin Lokasi Perairan.
30.Izin Pengelolaan Perairan.
31.Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi.
32.Rekomendasi pemasangan Rumpon untuk penelitian.
33.Penerbitan buku kapal perikanan.
34.Izin Usaha Simpan Pinjam.
35.Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
36.Izin usaha perdagangan minuman beralkohol took bebas bea dan rokomendasi penerbitan SIUP-NB bagi distributor.
37.Izin Usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.
38.Izin Usaha Industri (IUI) Besar.
39.Izin Prinsip Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
40.Izin usaha Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) Provinsi (Baru).
41.Izin usaha Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) Provinsi (Perluasan).
42.Angka Pengenalan Importir Umum (API-U).
43.Angka Pengenalan Importir Produsen (API-P).
44.Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK).
45.Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR).
46.Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
47.Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK).
48.Surat Keterangan Asal (SKA).
49.Izin Penerbitan Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
50.Lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS).
51.Sertifikasi Distribusi Cabang farmasi.
52.Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
53.Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan.
54.Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B.
55.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B.
56.Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya.
57.Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat.
58.Rekomendasi Distribusi Alat kesehatan.
59.Rekomendasi IzinUndian Gratis Berhadiah (UGB).
60.Rekomendasi/IzinPengumpulan Uang atau Barang (PUB).
61.Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM/UKS yang bergerak di bidang kesejahteraan Sosial.
62.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi 2000 m3/tahun sampai dengan 6000 m3/tahun.
63.Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksi konversi yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan.
64.Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
65.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil.
66.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK).
67.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK).
68.Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil.
69.Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan.
70.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
71.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
72.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Industri (IUPHK-HTI).
73.Izin Lingkungan.
74.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Skala Provinsi.
75.Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi.
76.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
77.Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.
78.Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
79.Pengesahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
80.Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Berskala Provinsi.
81.Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
82.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Sementara (IUPTL Sementara).
83.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL).
84.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik diatas 500 Kva/Izin Operasi (IO).
85.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
86.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
87.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Mineral Logam dan Batubara.
88.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara.
89.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara (Perpanjangan).
90.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Mineral Bukan Logam dan Batubara.
91.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batubara.
92.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batubara (Perpanjangan).
93.Izin Pengeboran Ekplorasi Air Tanah (SIP).
94.Izin Pengeboran Ekplorasi Air Tanah Perpanjangan (SIP Perpanjangan).
95.Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA).
96.Izin Pengambilan Air Tanah Perpanjangan (SIPA Perpanjangan).
97.Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
98.Izin Penguasaan Sumber Daya Air.
99.Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
100.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan.
101.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengelolaan dan Pemurnian.
102.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan.
103.Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
104.Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan.
105.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Bioufel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.
106.Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk KepentinganSendiri.
107.Permohonan Penugasan/Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis /LIT.
108.Permohonan Nomor Register Sertifikat Laik Operasi/SLO.
109.Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
110.Izin pemasukan/pengeluaran Ternak Bibit/Potong.
111.Izin Pemasukan/Pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH).
112.Izin Distribusi Obat Hewan.
113.Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP).
114.Izin Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan.
115.Izin Usaha Keterpaduan antara Proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen.
116.Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan.
117.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ruminansia dan Babi.
118.Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura.
119.Perdaftaran Usaha Peternakan.
120.Rekomendasi Teknik Kesesuaian Lahan.
121.Pendaftaran Pangan Segar asal tumbuhan.
122.Rekomendasi Sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan.
123.Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Baru).
124.Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Perubahan).
125.Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Penutupan). GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR
126.Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Baru).
127.Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Perubahan).
128.Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Penutupan).
129.Izin membawa cagar budaya keluar daerah Provinsi.
130.Izin Lokasi Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
131.Rekomendasi Survey/kegiatan Izin Kelompok dan Organisasi.
132.Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing.
133.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
134.Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).
135.Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PPIHK).
136.Izin Usaha Perkebunan Budidaya.
137.Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).
138.Izin Usaha Perkebunan (IUP).
139.Persetujuan Perubahan Luas Lahan.
140.Persetujuan Perubahan Jenis tanaman.
141.Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
142.Persetujuan Diverifikasi Usaha.
143.Rekomendasi Sebagai Produsen Benih Tanaman Perkebunan. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO, AP, MM Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b NIP. : 19740112 199311 1 001 10

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…