DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatu mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 -
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 3 - Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP- 196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5.Dinas adalah SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, 4 - organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperketjakan tenaga keqa dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
10.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
11.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
12.Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
14.Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai penganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
15.Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.
16.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya.
17.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau penyelenggara negara.
18.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
19.Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5 -

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
b.memberikan manfaat kepada tenaga kerja; dan
c.menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah setiap orang atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah.

BAB III

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

(1)Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Besaran dan tata cara pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Setiap Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada BKPMD&P2T di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
(2)Setiap Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada BKPMD&P2T di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
(3)Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
1. a.kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
2. b.pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. 6 -

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

(1)Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(2)Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.perizinan terkait usaha;
2. b.izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. c.perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
4. d.izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1)Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun;
(2)Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Setiap Pemberi Kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pencairan anggaran dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

Pasal 9

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Barat dapat membuat Peraturan yang sama dengan Peraturan Gubernur ini. 7 - Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 20 Januari 2015 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd. H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamuju pada tanggal 20 Januari 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd. H. NUR ALAM TAHIR

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…