DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perlindungan anak dari radikal terorisme beserta lagkah-langkah dan pelaksanaannya yang ditujukan kepada: b. Anak Korban; c. Anak sebagai Pelaku; d. Anak dari Pelaku; dan e. Anak Saksi. Perlindungan mulai dari pencegahan sampai dengan pendampingan serta evaluasi dan pemantauan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Khusus Anak dari Pengaruh Radikal Terorisme; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 SALINAN 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 98); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKAL TERORISME.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena Anak merupakan sumber daya manusia potensial yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.
5.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.
6.Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
9.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
10.Anak dari Pelaku adalah Anak dari orang tuanya yang melakukan tindak pidana Terorisme.
11.Anak Saksi adalah Anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang tindak pidana Terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.
12.Radikal adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk mengubah atau memperbarui suatu keadaan secara drastis dengan berbagai cara yang ekstrim.
13.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 4
14.Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar Anak tidak terpengaruh radikalisme dan melakukan tindak pidana terorisme.
15.Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu anak memahami dirinya secara lebih baik, agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
16.Rehabilitasi sosial adalah pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
17.Pendampingan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi Anak dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi.
18.Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk meluruskan, mengurangi, menghilangkan dan membalikkan pemahaman yang radikal terorisme.

Pasal 2

(1)Gubernur berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban radikal terorisme.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait, Lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat.
(4)Perlindungan khusus kepada anak dari radikal terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pencegahan dan penanganan yang termuat dalam rencana aksi pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2025 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme untuk periode selanjutnya dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme ditujukan kepada:

b.Anak Korban;
c.Anak sebagai Pelaku;
d.Anak dari Pelaku; dan
e.Anak Saksi.

Pasal 5

Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme dilakukan melalui langkah-langkah: 5

a.pencegahan;
b.edukasi tentang agama, pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme;
c.konseling tentang bahaya radikal terorisme;
d.rehabilitasi sosial;
e.pendampingan;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.layanan lainnya.

Pasal 6

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:
1. a.mendeteksi dan memetakan lokasi anak yang rentan terpengaruh radikal terorisme;
2. b.menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan anak dari radikal terorisme; dan
3. c.menyebarluaskan informasi komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan anak dari radikal terorisme.
(2)Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari radikal terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.radikal terorisme dikaitkan dengan perlindungan anak;
2. b.bahaya radikal terorisme;
3. c.faktor penyebab anak melakukan tindakan radikal terorisme;
4. d.ciri dan modus pelaku tindak pidana terorisme;
5. e.upaya yang perlu dilakukan untuk menangani radikal terorisme; dan
6. f.materi lainnya yang berkaitan dengan radikal terorisme;
(3)Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, dan lembaga layanan Anak.

Pasal 7

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan:

a.penanaman nilai-nilai moral dan mental agar hidup rukun dan damai;
b.karakter dan budi pekerti;
c.saling menghargai dan menghormati; dan
d.edukasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Edukasi tentang ideologi dan nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang: 6
1. a.persatuan dan kesatuan bangsa; dan
2. b.kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
(2)Edukasi tentang ideologi dan nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan wawasan kebangsaan pada tingkat Pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1)Konseling tentang bahaya radikal terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada anak korban, anak pelaku, dan anak dari pelaku yang dikaitkan dengan:
1. a.agama;
2. b.kepribadian; dan
3. c.keluarga dan kehidupan bermasyarakat.
(2)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui tahapan:
1. a.pendekatan awal;
2. b.pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
3. c.penyusunan rencana dan pemecahan masalah;
4. d.pemecahan masalah atau intervensi;
5. e.resosialisasi;
6. f.terminasi; dan
7. g.bimbingan lanjut.
(2)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
(3)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…