DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Kewenangan; Perencanaan Pengembangan Pegawai; Tugas Belajar; Pendanaan Tugas Belajar; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewajiban untuk

Menetapkan

menetapkan pengembangan kompetensi ASN yang salah satunya dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor SALINAN pendidikan ... 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada ASN untuk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah Negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri, maupun dengan biaya mandiri.
11.ASN Tugas Belajar adalah ASN yang sedang dalam status Tugas Belajar.
12.Beasiswa Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang

(7)BKD ... pendidikan berdasarkan hasil seleksi tim seleksi penerima beasiswa Pemerintah Daerah.

13.Tim seleksi adalah tim yang mempunyai tugas menyeleksi calon ASN Tugas Belajar yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.
14.Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta yang menangani, mengelola pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai ASN dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan Perangkat Daerah.
(2)Tugas Belajar bagi Pegawai ASN bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan profesionalisme Pegawai ASN melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

BAB III

SANKSI-SANKSI

Pasal 3

(1)Gubernur berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai ASN yang sumber pendanaannya dari APBN, APBD, dan mandiri atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat baik pembiayaan secara penuh maupun secara cost sharing.
(2)Keputusan Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan tim seleksi.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
2. b.Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua;
3. c.Kepala BKD sebagai Sekretaris;
4. d.Inspektur Daerah sebagai anggota;
5. e.Kepala Biro Organisasi Sekreatriat Daerah sebagai anggota; dan
6. f.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Pembiayaan secara cost sharing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembiayaan yang ditanggung bersama antara APBN dengan APBD, APBD dengan swasta, APBD dengan pembiayaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Proses administrasi dalam pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BKD berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Bagian...
(7)BKD melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(8)Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(6)BKD melakukan Perencanaan Pengembangan Pegawai ASN.
(2)Perencanaan Pengembangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengembangan ASN.
(3)Perencanaan Pengembangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.hasil assessment;
2. b.kebutuan Perangkat Daerah;
3. c.kebutuhan kualifikasi pendidikan; dan
4. d.kemampuan anggaran.

Pasal 5

Setiap Pegawai ASN memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

(1)Ruang Lingkup Tugas Belajar terdiri atas:
1. a.program reguler dalam negeri; dan
2. b.program pertautan.
(2)Program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai ASN yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di dalam negeri.
(3)Program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai ASN yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan sebagian oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri.
1. b.Perguruan ...

Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:

a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai ASN;
b.memiliki sisa masa kerja Pegawai ASN dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
1. 1.3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
2. 2.2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
c.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.tidak sedang:
1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. 3.menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai ASN.
f.tidak pernah:
1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. 3.dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
g.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
h.pendaftaran untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dilakukan secara online melalui laman yang telah disiapkan oleh BKD;
i.menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar; dan
j.pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan pada jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

Dalam hal terdapat CPNS yang sedang melaksanakan pendidikan diberikan tugas belajar khusus.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan program studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam Negeri;
  1. 2.memperhatikan ...
2. b.Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  1. 1.Perguruan Tinggi negeri;
  2. 2.Perguruan Tinggi kedinasan; dan
  3. 3.Perguruan Tinggi swasta.
3. c.Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana pada huruf a, merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5. e.Jurusan/program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
  1. 1.sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
  2. 2.penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
  3. 3.memiliki akreditasi paling kurang B;
  4. 4.dalam hal akreditasi sebagaiamana dimaksud pada angka 3, belum ada di daerah, maka jurusan/program studi memiliki akreditasi C;
  5. 5.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri.
(2)Pegawai ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
1. a.Paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. 1.mendapat persetujuan Gubernur;
  2. 2.prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
  3. 3.tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
  4. 4.mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
2. b.Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
(3)Dalam kondisi tertentu, Pegawai ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kedudukan Pegawai ASN Tugas Belajar meliputi:
1. a.Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan oleh karena sistem penyelenggaraan pendidikan yang akan diikuti dapat mengganggu tugas dan jabatan yang diemban, maka diberhentikan dari tugas dan jabatannya;
2. b.Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada BKD sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir;
3. c.Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  1. 1.memenuhi pertimbangan kebutuhan perangkat daerah; dan
4. e.Pegawai...
  1. 2.memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
5. d.Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya; dan
6. e.kedudukan Pegawai ASN Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan evaluasi secara berkala melalui penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja untuk menjadi pertimbangan dan keputusan lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 10

(1)Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar, Pegawai ASN yang bersangkutan harus melampirkan:
1. a.permohonan Tugas Belajar dari Pegawai ASN yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Gubernur untuk mengikuti seleksi;
2. b.surat penawaran dari lembaga pendidikan/donatur/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
3. c.fotocopy ijazah terakhir (legalisir);
4. d.fotocopy transkrip nilai terakhir (legalisir);
(2)Pendaftaran untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dilakukan secara online melalui laman yang telah disiapkan oleh BKD.
(3)Pegawai ASN yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan Tugas Belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan keputusan penetapan mahasiswa Tugas Belajar, sebagai bahan pertimbangan ASN yang bersangkutan harus melampirkan:
1. a.Permohonan Tugas Belajar dari ASN yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Gubernur (jika pembiayaan dari APBD dan atau cost sharing) dan kepada Sekretaris Daerah (jika pembiayaan dari APBN dan atau Biaya Mandiri);
2. b.surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan/donator/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi;
3. c.fotocopy ijazah terakhir (legalisir);
4. d.fotocopy transkip nilai terakhir (legalisir);

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…