DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi, iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan, pelayanan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan tarif sebagaimana di maksud huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
5.Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
6.Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
7.Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8.Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
9.Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
10.Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

BAB II

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

Pasal 2

(1)Tarif dasar batas atas angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 249,00 (dua ratus empat puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer;.
(2)Tarif dasar batas bawah AKDP dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 179,00 (seratus tujuh puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer.
(3)Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
(4)Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.

BAB III

IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN

Pasal 3

Iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG

Pasal 4

Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggungjawab atas kualitas pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.

BAB V

TARIF TAMBAHAN

Pasal 5

Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.

Pasal 6

Tarif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa, Topoyo Mamasa, menjadi Rp. 126,00 (Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) per penumpang per kilometer.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Bus Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 13 Februari 2015 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamuju pada tanggal 13 Februari 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, H. NUR ALAM TAHIR

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. ttd BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19560303 198703 1 007 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 7 TAHUN 2015 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2015 TENTANG : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT. 1. TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT NO. T R A Y E K JARAK KM TARIF LAMA TARIF BARU BATAS ATAS BATAS BAWAH BATAS ATAS BATAS BAWAH (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Mamuju - Pasangkayu 273 73,000 52,000 68,000 49,000 2 Mamuju - Topoyo 117 30,000 21,000 3 Mamuju - Majene 144 39,000 28,000 37,000 26,000 4 Mamuju - Polman 199 53,000 38,000 50,000 36,000 5 Mamuju - Mamasa 297 79,000 57,000 74,000 53,000 6 Pasangkayu - Topoyo 156 32,000 24,000 7 Pasangkayu - Majene 417 111,000 80,000 104,000 75,000 8 Pasangkayu - Polman 472 125,000 90,000 117,000 84,000 9 Pasangkayu - Mamasa 567 151,000 110,000 141,000 103,000 10 Topoyo - Majene 261 72,000 53,000 11 Topoyo - Polman 316 87,000 64,000 12 Topoyo - Mamasa 371 110,000 75,000 13 Majene - Polman 55 15,000 11,000 14,000 11,000 14 Majene - Mamasa 150 40,000 29,000 38,000 27,000 15 Polman - Mamasa 95 26,000 19,000 24,000 18,000 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19560303 198703 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…