DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mewadahibeberapa fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, dan dengan dibentuknya Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa unit kerja terendah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihapus, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAHPROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalamPeraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

(1)Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang 3 Sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan, penetapan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidangpemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial.
2. b.pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas Sosial meliputipemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial; dan
3. c.pengoordinasian dan pembinaan UPTD.
  1. 6.Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :
4. a.Sekretariat;
5. b.Bidang Pemberdayaan Sosial;
6. c.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
7. d.Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
8. e.Bidang Penanganan Fakir Miskin.
  1. 7.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 82 diubah, sehingga Bagian Ketiga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

(1)Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakanfungsi :
1. a.pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
2. b.pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
3. c.pengarsipan bahan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
  1. 8.Ketentuan Pasal 83 diubah sehigga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :

a.seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PKAT dan PSDBS); 4
b.seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS); dan
c.seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat (PKKSM).
1. 9.Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

(1)Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PKAT dan PSDBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
5. e.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Keperintisan, Kepahlawanan,Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Kepahlawanan,Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
5. e.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat (PKKSM)
1. a.melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; 5
2. b.melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
5. e.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 10.Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambah Bagian baru yaitu Bagian Ketiga A dan ditambah pasal baru yaitu Pasal 84A, Pasal 84B, dan Pasal 84C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84A

(1)Bidang Penanganan Fakir Miskinmempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan penanganan fakir miskin perdesaan, fakir miskin perkotaan dan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
2. b.pengkajian bahan fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. c.pengarsipan bahan fasilitasi kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. d.pelaksanaan pengkajian bahan penyusunan program kerja dan perumusan Penanganan Fakir Miskin;
5. e.pelaksanaan pengkajian bahan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. f.pelaksanaan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskinkepada Kepala Dinas melalui Sekertaris Dinas;
7. g.pelaksanaan pembinaan, dan pengkajian, program dan fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 84B

Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas :

a.seksi penanganan fakir miskin perdesaan;
b.seksi penanganan fakir miskin perkotaan; dan 6
c.seksi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 84C

(1)Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 84B huruf a, mempunyaitugas :
1. a.melaksanakan Penyusunan Program Kerja Penanganan Fakir MiskinPerdesaan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir MiskinPerdesaan;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
5. e.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
(2)Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 84B huruf b, mempunyaitugas :
1. a.melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaanFakir Miskin Perkotaan;
5. e.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84B huruf c, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. e.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 7
  1. 11.Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

(1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosialdipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan data, menyusun program dan pembinaan serta fasilitasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.
(2)Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakanfungsi:
1. a.penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. b.pembinaan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan;
3. c.pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, Perlindungan Korban Bencana Alam, Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga;
4. d.pelaksanaan pengkajian dan pemaparan data dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Perlindungan Korban Bencana Alam, Korban bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
5. e.pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi Perlindungan terhadap korban gempa bumi, gelombang, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, Musim kemarau panjang dan lain sebagainya;
6. f.pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial meliputi Perlindungan Sosial terhadap korban Konflik Sosial, Kebakaran, orang terlantar luar negeri, terorisme/ledakan bom, pencemaran limbah dan kejadian luar biasa lainnya yang dinyatakan sebagai bencana sosial;
7. g.pelaksanaan Jaminan Sosial meliputi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS);
8. h.pelaksanaan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
9. i.pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang jaminan dan bantuan sosial; dan
10. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
  1. 12.Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :

a.seksi bantuan korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
b.seksi pengolahan dan verifikasi data; dan
c.seksi Jaminan Sosial Keluarga.
1. 13.Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

(1)Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kegiatan kerja seksi bantuan korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
2. b.mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis bantuan korban bencana alam dan bencana sosial lainnya; 8
3. c.melaksanakan Inventarisasi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
4. d.melakukan pengkajian bahan kajian fasilitasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
5. e.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana alamdan bencana sosial lainnya;
6. f.melaksanakan penyaluran bantuan sosial korban bencana alam, Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pengolahan dan Verifikasi Datasebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kegiatan kerja seksi pengolahan dan verifikasi datafakir miskin;
2. b.mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis pengolahan dan verifikasi datafakir miskin;
3. c.melaksanakan Inventarisasi pengolahan dan verifikasi datafakir miskin;
4. d.melakukan pengkajian bahan kajian fasilitasi pengolahan dan verifikasi datafakir miskin;
5. e.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan verifikasi datafakir miskin;
6. f.melaksanakanpengolahan dan verifikasi datafakir miskin;
7. g.melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi jaminan sosial keluargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program kerja Seksi Jaminan Sosial;
2. b.melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan Jaminan Sosial;
3. c.melaksanakan pengkajian bahan pengelolaan Jaminan Sosial;
4. d.melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Jaminan Sosial;
5. e.melaksanakan pengkajian bahan dan pemaparan data pembinaan dan fasilitasi Jaminan Sosial;
6. f.melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas–tugas Seksi kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
7. g.melaksanakan pembinaaan program Jaminan Sosial;
8. h.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 9
  1. 14.Ketentuan Bagian Keenam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dihapus.
  2. 15.Ketentuan Pasal 199 diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…