DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian gaji dan tunjangan tiga belas serta tunjangan hari raya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
11.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 8); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat;
5.Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
6.Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
7.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10.Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
11.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
12.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diperoleh selain dari gaji untuk peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif.
13.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar. 4

BAB II

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS, DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1)Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan PNS diberikan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
1. a.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah, di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
2. b.PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
3. c.PNS penerima uang tunggu/gaji terusan; dan
4. d.Calon PNS.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah, baik di dalam maupun diluar negari yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

(1)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan bulan Juni.
(2)Dalam hal penghasilan bulan Juni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan; dan
2. b.PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan TPP.
(4)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional.
(5)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah tunjangan yang diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
(6)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
(8)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 5 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan; dan
2. b.PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan TPP;
(4)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional.
(5)TPP sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah tunjangan yang diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
(6)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
(8)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS, DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 5

(1)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan PNS dibayarkan pada bulan Juni sedangkan TPP Ketiga Belas untuk PNS dibayarkan pada bulan Juli.
(2)Tunjangan Hari Raya untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(3)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 6

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada masing-masing Dokuman Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) berkenaan.

Pasal 7

(1)Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(2)SPM Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM : 6
1. a.SPM Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
2. b.SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
3. c.SPM TPP Ketiga Belas untuk pembayaran TPP Ketiga Belas; dan
4. d.SPM TPP menjelang Hari Raya untuk pembayaran TPP Hari Raya.
(3)SPM Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya dan TPP dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan dan SPM TPP bulanan.
(4)Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya.
(2)Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 21 Mei 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 21 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 21 Mei 2019 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…