DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian TPP kepada Pegawai

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tengang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76);
16.Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf b angka 5 dihapus dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada:

a.TPP berdasarkan Prestasi kerja;
b.TPP Berdasarkan Beban Kerja yaitu :
1. 1.TPP bagi Pengelola Keuangan Daerah;
2. 2.TPP bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD/Unit Kerja;
3. 3.TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
4. 4.TPP bagi Penyusun Produk Hukum Daerah;
5. 5.dihapus;
6. 6.TPP bagi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
7. 7.TPP bagi Tenaga Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi;
8. 8.TPP bagi Widyaswara; dan
9. 9.TPP bagi Paramedis/Tenaga Medis Pada Dinas Kesehatan.
c.TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
d.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 4
1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP bagi pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 adalah pemberian beban kerja kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, OPPKD dan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD, Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf pada Bidang yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKPD, Pemegang Kas Daerah, Pembantu Pemegang Kas Daerah dan Staf pada OPPKD/PPKD/BUD/ Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(2)TPP bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 adalah pemberian beban kerja kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada OPD/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Barat.
(3)TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bangka 3 adalah pemberian beban kerja kepada BAPPEDA yang terdiri dari : Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data serta Kasubag yang menangani Program dan Perencanaan pada setiap OPD kecuali OPD yang menerima beban pengelola keuangan (BPKPD).
(4)TPP bagi Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufbangka 4 adalah pemberian beban kerja kepada Pejabat Eselon I dan Asisten I, Asisten II dan Asisten III pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta Pejabat Eselon IV dan Staf pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(5)Dihapus.
(6)TPP bagi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 6 adalah pemberian beban kerja kepada Eselon III, Eselon IV dan Staf pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (BIRO EKBANG) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(7)TPP bagi Tenaga Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 7 adalah pemberian beban kerja kepada Inspektur/Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor & P2UPD Muda, Auditor & P2UPD Pertama, Auditor & P2UPD Penyelia dan Sekretariat Auditor & P2UPD pada INSPEKTORAT Provinsi Sulawesi Barat.
(8)TPP bagi Widyaswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 8 adalah pemberian beban kerja kepada Widyaswara Madya dan Widyaswara Muda selaku Widyaswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.
(9)TPP bagi Tenaga Medis/Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 9 adalah pemberian beban kerja kepada Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Paramedis Perawatan dan Paramedis Non Perawatan pada Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf e dihapus dan huruf f diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Kriteria Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan bagi mereka yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
(2)Beban kerja yang melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada PNSD/CPNSD yang bertugas sebagai :
1. a.pengelola keuangan;
2. b.penatausahaan keuangan OPD;
3. c.penyusun rencana pembangunan daerah;
4. d.penyusun produk hukum daerah;
5. e.dihapus;
6. f.Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
7. g.auditor dan P2UPD Inspektorat;
8. h.widyaswara; dan
9. i.tenaga Medis/Paramedis.
(4)Dalam hal beban kerja sebagaimana dimaksud padaayat (3) maka PNSD/CPNSD dapat diberikan TPP.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Kriteria Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi.
(2)Selain Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya juga dapat diberikan kepada PNSD dokter spesialis pada RSUD Provinsi.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, bagi OPD yang masih menggunakan absen manual, wajib menyesuaikan dengan menggunakan absen elektronik paling lambat 1 Mei 2017.
(2)Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) belum menerapkan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PNSD/CPNSD pada RSUD Provinsi tetap menerima TPP.

6.Ketentuan dalam Lampiran I, angka romawi II, huruf E dihapus dan huruf F diubah pada kolom 2 dan kolom 3, angka romawi III angka 1 pada kolom 2 dan kolom 3 dihapus, serta angka romawi IV setelah angka 1 ditambahkan angka 2, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku 6 surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 21 Mei 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 21 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 7 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 8 TAHUN 2019 TANGGAL : 21 MEI 2019 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. BESARAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT I. PRESTASI KERJA No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)

(1)(2) (3) 1 Eselon I 10.042.000 2 Eselon II A / Staf Ahli 5.344.000 3 Eselon II B 4.670.000 4 Eselon III 3.340.000 5 Eselon IV 2.670.000 6 Pejabat Fungsional 1.670.000 7 Staf Non Jabatan Golongan IV 1.336.000 8 Staf Non Jabatan Golongan III 1.002.000 9 Staf Non Jabatan Golongan II & I 668.000 II. BEBAN KERJA A. BEBAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 10.164.000 2 Pembantu Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 5.220.000 3 OPPKD dan PPKD Selaku BUD 5.197.000 4 Pejabat Penandatangan SP2D 3.212.000 5 Pejabat Eselon III Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 2.811.000 6 Pejabat Eselon IV Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 2.409.000 7 Pemegang Kas Daerah 2.008.000 8 Pembantu pemegang kas daerah 1.606.000 9 Staf pada OPPKD/PPKD/BUD/Badan Peng. Keuangan Daerah 1.204.000 8 B. BEBAN KERJA PENATAUSAHAAN KEUANGAN No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Pengguna Anggaran 3.384.000 2 Kuas Bendahara Umum Daerah 3.200.000 3 Kuasa pengguna anggaran 3.045.000 4 Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD 2.707.000 5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.030.000 6 Pejabat Penandatangan SPM 1.692.000 7 Bendahara Pengeluaran 1.522.000 8 Bendahara Pengeluaran pembantu 1.353.000 9 Bendahara Penerimaan 1.184.000 10 Bendahara Penerimaan Pembantu 1.015.000 11 Pembantu pada PPK OPD 846.000 12 Pembantu Bendahara pengeluaran 676.000 13 Bendahara Barang/ Pengurus Barang 676.000 14 Pembantu bendahara pengeluaran pembantu 507.000 C. BEBAN KERJA PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Koordinator Perencana Pembangunan Daerah 2.450.000 2 Pejabat Eselon III perencana pembangunan daerah 1.680.000 3 Pejabat Eselon IV perencana pembangunan daerah 1.190.000 4 Staf perencana pembangunan daerah 700.000 4.a Kabid. Perencana RSUD 1.200.000 5 Kasubag yang menangani program dan perencanaan pada OPD/Biro 840.000 D. BEBAN KERJA PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Pejabat Eselon I 6.000.000 2 Pejabat Eselon II 2.450.000 9 3 Pejabat Eselon III 1.680.000 4 Pejabat Eselon IV 1.190.000 5 Staf 700.000 E. dihapus F. BEBAN KERJA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.600.000 2 Kepala Sub Bagian pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2.900.000 3 PNS pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.450.000 G. BEBAN KERJA AUDITOR & P2UPD INSPEKTORAT No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Inspektur/Auditor Utama 4.092.000 2 Auditor Madya 2.551.000 3 Auditor Muda & P2UPD Muda 2.358.000 4 Auditor Pertama & P2UPD Pertama 1.965.000 5 Auditor & P2UPD Penyelia 1.572.000 6 Sekretariat Auditor & P2UPD 786.000 I. BEBAN KERJA WIDYASWARA No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Widyaswara Madya 2.100.000 2 Widyaswara Muda 1.750.000 J. BEBAN KERJA TENAGA MEDIS / PARAMEDIS No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp) 1 dihapus 0 2 Dokter Umum 942.000 10 3 Apoteker 673.000 4 Paramedis Perawatan 606.000 5 Paramedis Non Perawatan 538.000 III. KELANGKAAN PROFESI No. Jabatan/Eselon/Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 dihapus 0 IV. PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA No. Golongan Pegawai Nilai (Rp)
(1)(2) (3) 1 Golongan IV 6.000.000 2 Dokter spesialis 15.000.000 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDARSalinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…