DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta SALINAN
18.Peraturan ... Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10.Kelas ...
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan PPPK di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
10.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
12.Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Bussiness) yang diemban.
16.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
17.Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
18.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
19.Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
20.Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
21.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1)Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
(2)Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
(4)Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(5)Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
(6)Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
(7)Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.prestasi kerja;
c.tempat tugas;
d.kondisi kerja;
e.kelangkaan profesi; dan/atau
f.pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 Jam Perbulan;
(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS.
(3)Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: Basic TPP x 75 %
(4)Nilai 75% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
1. c.Perangkat ...

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
(2)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS.
(3)Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu: Basic TPP x 25 %.
(4)Nilai 25% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
(2)Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografris Kantor berada di wilayah provinsi.
(3)TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud diberikan kepada PNS pada UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Dinas Kehutanan.
(4)Perhitungan TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu: Basic TPP x 40%.
(5)Nilai 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
(2)Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
6. f.Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
(3)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perangkat Daerah urusan tertentu sebagai berikut:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada bidang yang menangani penyakit menular atau yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif serta tenaga kesehatan pada poliklinik kantor Gubernur dan RSUD;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan pada inspektur pembantu dan auditor serta pengawas penyelenggara pemerintahan daerah;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan, perencanaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah serta penatausahaan keuangan pada setiap perangkat daerah;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi perencanaan pada setiap perangkat daerah;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan hukum pada bidang perundang-undangan dan bantuan hukum;
7. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan organisasi dan kepegawaian dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi kepegawaian pada setiap perangkat daerah;
8. h.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika pada bidang yang menangani pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. i.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
10. j.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perzinan; dan
11. k.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Widyaiswara.
(5)Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENETAPAN BASIC TPP

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
(2)Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan 10% (Sepuluh Persen) dari besaran Basic TPP.
(3)Nilai 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(2)TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat/PNS yang menangani pajak daerah dan retribusi daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendapatan daerah.
(3)Perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(5)Uraian ...

Pasal 11

(1)Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(3)Basic TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(4)Besaran basic TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…